Banda Aceh, InfoMu – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh melakukan diskusi virtual setelah lebaran, kali ini mengangkat tema tentang pelayanan kesehatan selama covid – 19 di Aceh. Kegiatan yang diikuti oleh 89 partisipan ini berlangsung, Rabu (03/6).
Dalam diskusi ini di isi oleh Dr. Taqwaddin Husin Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, dr. Hanif Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Azharuddin, SpOT, Direktur RSUZA Banda Aceh, Drg. Nurhaida, M.PH Direktur RSUCM Aceh Utara dan Falevi Kirani Ketua Komisi V DPRA. Kegiatan ini di pandu oleh Ilyas Isti Moderator.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam paparannya menyampaikan bahwa adanya berbagai keluahan masyarakat selama ini, “ kami banyak mendapat informasi bahwa para medis selama ini kurang responsive dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, obat yang kurang di rumah sakit, kinerja apotek yang lambat, serta biaya swap yang mahal,” papar Taqwadin.
Menanggapi hal tersebut, direktur RSUZA Dr. Azharuddin membenar kan bahwa kunjungan pasien kerumah sakit turun drastis.” Ia selam ini pelayanan pasien berjalan seperti biasa dengan tetap mengedepankan protocol kesehatan, namun kunjungan pasien berkurang drastic, mengakibatkan berkurangnya pendapatan untuk jasa medis,” kata Azharuddin.
“perlu kami sampaikan juga bahwa perawatan pasien covid-19 kita menggunakan gedung RSUZA lama, jadi bukan di gedung baru. Kita pisahkan pelayananya untuk meminimalisir terjadinya penularan” sambung Azhar.
Hal yang sama terkait turunnya kunjungan pasien ke poli juga sampaikan Direktur RSUCM Aceh Utara, drg. Nurhaida M.PH. “pendapatan rumah sakit saat ini menurun drastis karena berkuranhnya kunjungan pasien ke poli, sehingga claim BPJS berkurang. Pertanya kita memang membatasi jumlah layanan, supaya adanya social distancing selama wabah corona, masyarakat sendiri secara alami yang membatasi diri dan kurang berani berkunjung ke rumah sakit setelah adanya beberapa kasus corona di Aceh Utara” sebut Nurhaida.
Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr. Hanif menilai selama ini pelayanan sudah mulai membaik dibandingkan pada kondisi awal terjadi covid. “pelayanan kesehatan sudah membaik dilakukan dengan mengedepankan protocol kesehatan. Terkait APD stock kita memang masih terbatas selama ini. Selanjutnya, untuk mempermudah system rujukan, kita akan meningkatkan koordinasi antara pihak desa dengan petugas kesehatan di puskesmas” kata Hanif.
Bahtiar Ariga asal Kabupaten Bener Meriah salah seorang peserta yang tergabung dalam diskusi mengatakan bahwa “saat ini Kabuapten Bener Meriah, tidak ada armada ambulance digunakan khusus untuk pasien Covid-19, padahal sudah ada beberapa masyarakat yang teridentifikasi positif corona’ sebutnya.
Nurlaily Idrus anggota komisi Informasi Aceh, mempertanyakan keterbukaan informasi yang valid terkait dengan anggaran covid-19 yang tidak terpublis, sedangkan data yang mengenai pasien adalah data dikecualikan, namun sayang data tersebut pula yang sering beredar di public ucap Nurlaily.
Alfian, coordinator LSM MaTA menyampaikan agar pengadaan barang dan jasa untuk alat kesehatan maupun obat-obatan agar di buka ke public. Hal ini penting supaya masyarakat mengetahui kemana saja anggaran covid digunakan dan meningkatkan kepercayaan public kepada pemerintah.
Menanggapi hal tersebut dr. Hanif mengatakan, ambulance boleh digunakan dengan APD lengkap setelah itu akan disemprot dengan disinfektan. Namun kita akan upayakan adanya mobil ambulance khusus nantinya.
Mengenai data yang bocor, mungkin ada oknum petugas yang menyebarkan, kita akan terus tingkatkan keamanan data tersebut. Selanjutnya akses data anggaran dan pengadaan barang dan jasa kami persilahkan melalui surat resmi, nanti akan kita sampikan, kita sangat terbuka. Tambah hanif.
Fahlevi Kirani Ketua Komisi V DPRA, menyampaikan agar data terkait anggaran ataupun pengadaan barang dan jasa agar di publikasi.” Data barang dan jasa silahkan di publis, karena ini bukanlah data dikecualikan. Selanjutnya kami berharap, apapun yang kurang silahkan diusulkan untuk di beli, karena anggarannya ada. Namun setelah di beli ya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, jangan dijadikan barang antic: kata Fahlevi.
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh berharap agar pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal sekalipun dimasa pandemi ini, tentunya dengan mengedepankan protocol kesehatan, hal ini penting disampaikan agar tidak terjadi maladministrasi pada layanan kesehatan.
“Selain itu kami juga mendaptkan perlunya di lakukan swap PCR masal secara geratis. Hal ini penting dilakuka untuk memastikan apakah wabah corona ada atau tidak dalam masyarakat Aceh,” tutur Taqwadin (Agusnaidi B.)
