Sosiologi Ibn Khaldun: Mengapa Ibn Khaldun Jarang Diajarkan di Kelas Sosiologi Kita? (2)
Oleh : Shohibul Anshor Siregar
Artikel sebelumnya menyimpulkan bahwa dekolonisasi sosiologi berarti menata ulang kanon, bukan sekadar menambah nama Ibn Khaldun sebagai pelengkap. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa pemikir Afrika Utara abad ke-14 itu tetap berada di pinggiran kurikulum sosiologi, termasuk di Indonesia.
Jawabannya bukan karena Ibn Khaldun kurang penting. Muqaddimah membahas solidaritas sosial, konflik, negara, ekonomi, migrasi, kota, dan keruntuhan dinasti. Kajian tentang asal-usul sosiologis dan politik dalam teori negara Ibn Khaldun menunjukkan bahwa ia menghubungkan transformasi masyarakat badawi dengan struktur ekonomi masyarakat hadari melalui konsep ‘umran . Ini adalah analisis sosial yang sangat maju untuk zamannya.
Masalahnya terletak pada siapa yang selama ini menentukan standar “teori.” Dalam sejarah akademik modern, teori sering diidentikkan dengan karya yang lahir dari universitas Eropa dan Amerika. Konsep dari dunia Islam, Afrika, Asia, atau Amerika Latin lebih sering diperlakukan sebagai bahan sejarah, kearifan lokal, atau objek antropologi.
Padahal, Raewyn Connell menegaskan bahwa ilmu sosial perlu dilepaskan dari ketergantungan pada teori Eurosentris dan membuka ruang bagi Southern Theory. Dalam pembahasan tentang keadilan epistemik, Connell diposisikan sebagai tokoh yang menekankan pentingnya memasukkan teori Selatan ke dalam ilmu sosial global . Ibn Khaldun adalah salah satu contoh paling kuat bahwa “Selatan” bukan hanya tempat pengumpulan data, tetapi juga tempat lahirnya teori.
Di Indonesia, ketergantungan ini terasa dalam praktik sehari-hari. Mahasiswa mempelajari Durkheim untuk memahami solidaritas, Weber untuk memahami otoritas, dan Marx untuk memahami konflik. Namun, ketika membahas gotong royong, komunitas pesantren, ormas keagamaan, atau solidaritas warga, konsep ‘asabiyyah Ibn Khaldun jarang dihadirkan sebagai kerangka utama.
Padahal, kajian tentang ‘asabiyyah dan umran menunjukkan bahwa ‘asabiyyah merupakan kekuatan solidaritas dan kohesi sosial yang menentukan lahir serta bertahannya sebuah kelompok atau dinasti . Konsep ini sangat relevan untuk membaca Indonesia yang majemuk, di mana solidaritas dapat muncul melalui keluarga, desa, organisasi keagamaan, komunitas digital, dan afiliasi politik.
Kurikulum sosiologi Indonesia perlu berani melakukan perbaikan. Teori Barat tetap diajarkan, tetapi harus dibandingkan dengan tradisi non-Barat. Ibn Khaldun, pemikir Asia, Afrika, dan Amerika Latin perlu masuk sebagai mitra dialog, bukan catatan kaki.
Dekolonisasi kurikulum bukan tindakan simbolik. Ia adalah cara memastikan generasi muda Indonesia tidak tumbuh dengan keyakinan bahwa teori hanya bisa lahir dari Barat.
Bridging: Jika kurikulum mulai membuka ruang bagi Ibn Khaldun, konsep pertama yang paling mendesak untuk dibaca ulang adalah ‘asabiyyah—terutama karena Indonesia sedang menghadapi gelombang solidaritas yang bisa menyatukan, tetapi juga memecah.
*** Penulis, Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum Yayasan Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya (‘nBASIS) dan Penulis Tamu InfoMu.co
