Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir turut merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
Haedar meminta agar para pejabat baik yang duduk di kursi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tak abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaan.
“Jadi hal yang dipesankan oleh Muhammadiyah itu jangan sampai abuse of power jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan,” kata Haedar di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (22/6).
Ia menegaskan bahwa pejabat tak hanya menjamin Pemilu berlangsung secara jujur dan adil, namun juga menjamin agar konflik politik tak terjadi di tengah masyarakat.
Menurutnya, konflik politik berpotensi terjadi jika para pejabat tak bisa menahan diri untuk tidak terlibat dalam Pemilu.
“Bagaimana agar Pemilu ini itu bukan sekedar jurdil ya bermartabat dan berdaulat dalam konteks kemandirian tapi juga tidak menimbulkan proses konflik politik yang keras akibat dari tidak bisa menahan posisi dan menahan keterlibatan di dalam proses politik,” ujarnya.
Oleh karena itu, Muhammadiyah mengimbau kepada seluruh pejabat untuk bisa memosisikan diri sebagai pengawal Pemilu mendatang.
“Maka kita tetap mengimbau kepada seluruh institusi pemerintahan dalam eksekutif, legislatif, yudikatif termasuk di dalammya TNI Polri untuk bisa memposisikan diri mengawal pemilu itu sebagai wasit dan pemimpin yang adil,” ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi mengakui ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024. Hal itu pertama kali ia ungkap saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa
Jokowi beralasan ia punya kepentingan memastikan transisi kepemimpinan sukses. Hal itu karena kemajuan Indonesia membutuhkan pembangunan berkelanjutan.
“Cawe-cawe udah saya sampaikan bahwa saya cawe-cawe itu menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional,” ungkap Jokowi di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (6/6).
