Yogyakarta, InfoMu.co – Menjelang Idulfitri 1445 H, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah imbau seluruh elit bangsa untuk mengendapkan segala proses politik yang keras, yang sarat akan kepentingan-kepentingan.
Sementara itu terkait dengan sengketa pemilu, Muhammadiyah dorong penyelesaiannya di MK, sekaligus Muhammadiyah juga menuntut moralitas MK dengan jiwa amanah, jujur, terpercaya, dan pertanggungjawaban moral tertinggi.
“Untuk MK sembilan orang ini harus bermoral malaikat, karena ditangan sembilan orang ini nasib bangsa ini berada,” katanya.
“Jadi sekarang ada harapan baru kepada MK, bertindaklah sebagai para negarawan, dan atas nama moralitas tinggi. Lebih-lebih atas nama Tuhan Yang Maha Esa harus mengambil keputusan dan kebenaran di atas segalanya,” harapnya.
Usaha maksimal menjadi institusi keadilan yang bisa dipercaya harus disambut baik oleh semua pihak, dan semua pihak harus bisa menghormati keputusan nantinya. Sebab dari proses peradailan pasti ada pihak yang tidak terpuaskan.
“Posisi muhammadiyah dalam konteks ini adalah sebagai moral untuk supaya MK berdiri tegak di atas moralitas tinggi,” kata Haedar.
Menurut Haedar, moralitas tinggi yang dimiliki oleh MK akan menjadi kesempatan untuk menarik respect dari masyarakat. Oleh karena itu, ini juga dijadikan sebagai kesempatan untuk terus memperbaiki sistem, karena masih ada kekurangan.
Muhammadiyah berharap, siapapun nanti yang menang dan terpilih untuk memimpin negara ini harus bisa memastikan bangsa berjalan membangun dirinya, menjadi bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sesuai dengan cita-cita pendiri.
Haedar menyebut, kepada siapapun nanti pemenang setidaknya ada empat agenda strategis yang harus digarap dan diselesaikan. Dari empat agenda strategis tersebut yang pertama adalah tugas mencerdaskan kehidupan bangsa.
Diakui maupun tidak indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia masih buruk, hal itu dibuktikan urutan IPM Indonesia masih tercecer dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAn lainnya.
Agenda pencerdasan kehidupan bangsa ini tidak hanya diemban oleh institusi pendidikan swasta maupun negeri, melainkan PR untuk semua pihak, termasuk juga partai politik memiliki tanggung jawab pencerdasan ini.
“Termasuk dalam kesehatan kita juga masih belum memuaskan. Baik dalam pendidikan dan kesehatan, Muhammadiyah mengalami itu, jadi jangan sampai peristiwa politik itu membelokkan kita dari agenda strategis mencerdaskan bangsa,” imbuh Haedar.
Agenda yang kedua adalah dalam urusan ekonomi. Hemat Haedar, kondisi ekonomi Indonesia yang kian liberal membutuhkan kebijakan progresif dari negara. Jika hal itu tidak dilakukan, dikhawatirkan negara Zamrud Khatulistiwa ini tidak bisa bertahan.
“Kita perlu menyelamatkan sumber daya alam untuk kebermanfaatan hidup rakyat,” kata Haedar.
Agenda strategis ketiga adalah memajukan sumber daya manusia Indonesia. Dibandingkan dengan SDM negara lain, kita masih terseok. Dalam pekerjaan di dunia internasional, SDM Indonesia masih di level bawah belum banyak yang mencapai level profesional.
Oleh karena itu, menyambut Indonesia Emas 2045 tidak bisa disiapkan dalam waktu singkat, tapi harus dimulai dari sekarang. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga kualitas generasi penerus.
Agenda strategis keempat adalah membangun sistem negara – membangun ini perlu waktu yang panjang, terlebih demokrasi Indonesia yang masih naik turun dan masih prosedural.
Pembangunan sistem negara ini diharapkan akan menutup celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan tindakan korupsi. Korupsi yang dimaksud oleh Haedar tidak sebatas korupsi uang, tetapi juga korupsi kekuasaan. (muhammadiyah.or.id)
