Jakarta, InfoMu.co – Sebuah klip audio misterius memicu serangkaian kekerasan yang melanda komunitas minoritas Druze di Suriah baru-baru ini. Dalam rekaman tersebut, seorang anggota komunitas Druze diduga menghina agama Islam dan Nabi Muhammad.
Namun, tokoh agama yang dituduh membuat klip tersebut, Marwan Kiwan, dengan tegas membantah keterlibatannya. Melalui media sosial, dia menyatakan, “siapa pun yang membuatnya sedang berniat jahat dan ingin memicu perselisihan antara komponen bangsa Suriah.”
Berbagai pemimpin dan anggota komunitas Druze turut mengecam isi audio tersebut, yang dianggap sebagai penistaan agama oleh banyak Muslim Suriah.
Sayangnya, menurut peneliti Inggris-Irak, Aymenn Jawad al-Tamimi, yang mengenal Kiwan, klarifikasi lintas agama itu datang terlambat. Dalam tulisan di halaman Substack-nya, al-Tamimi mengungkapkan, “penyebaran klip kadung memicu seruan mobilisasi untuk ‘membela kehormatan Nabi Muhammad’, dan seruan tersebut disertai menyebarnya sentimen negatif terhadap komunitas Druze secara luas.”
Buntutnya, kelompok-kelompok bersenjata tak dikenal mulai menyerang Jaramana, sebuah kota mayoritas Druze di dekat ibu kota Suriah, Damaskus. Para pengamat menduga bahwa sebagian penyerang mungkin terkait dengan pasukan keamanan pemerintah sementara Suriah yang baru terbentuk. Namun, kemungkinan besar juga terdapat warga sipil bersenjata yang marah. Situasi ini kembali menggarisbawahi bahwa pemerintah baru Suriah belum sepenuhnya mengendalikan keamanan domestik.
Sebagai respons, kelompok-kelompok bersenjata di dalam komunitas Druze turut terlibat dalam konflik. Antara hari Selasa dan Kamis pekan lalu, kekerasan meluas ke beberapa wilayah mayoritas Druze, termasuk kota Jaramana dan Sahnaya di dekat Damaskus, serta provinsi Sweida yang mayoritas penduduknya juga Druze.
“Di rumah, kami ketakutan”
“Dalam beberapa hari terakhir, ada semacam pengepungan, tidak ada jalan keluar atau masuk,” ujar Mohammed Shobak, seorang warga Sahnaya, kepada DW. “Kami hanya duduk di rumah, ketakutan.”
Shobak menambahkan bahwa milisi bersenjata di kota tersebut memiliki kendaraan yang dilengkapi senapan mesin. Ia menduga mereka memperolehnya dari barak militer usai tumbangnya rezim otoriter Bashar Assad pada Desember 2024. Mereka mengklaim ingin mencegah pasukan pemerintah Suriah memasuki kota.
“Situasinya buruk selama bentrokan,” lanjut Shobak. “Tetapi setengah jam sebelum pasukan pemerintah masuk, semua milisi bersenjata menghilang. Mereka melarikan diri menuju kebun zaitun.”
Pihak berwenang setempat melaporkan bahwa pertempuran tersebut mengakibatkan lebih dari 80 orang tewas.
Situasi saat ini telah mereda setelah para pemimpin komunitas Druze setuju untuk mengizinkan pasukan pemerintah Suriah memasuki wilayah mereka, dan dalam beberapa kasus, warga setempat menyerahkan senjata.
Siapakah kaum Druze?
Druze adalah kelompok etnis Arab dan merupakan salah satu dari banyak minoritas agama di Suriah. Mereka berjumlah sekitar 3% dari populasi nasional, mencapai 700.000 jiwa yang sebagian besar tinggal di barat daya negara tersebut.
Druze menganut sistem kepercayaan monoteistik yang secara signifikan berbeda dari Islam, serta mencakup unsur-unsur Kristen, Buddha, dan Hindu.
Sejak jatuhnya rezim Assad, pemerintah Suriah baru yang dipimpin oleh anggota kelompok pemberontak Islam, Hayat Tahrir al-Sham, telah bernegosiasi dengan komunitas Druze mengenai peran mereka dalam pemerintahan transisi dan militer Suriah.
Apa yang diinginkan minoritas Druze?
“Komunitas Druze terpecah berdasarkan garis agama, militer, dan kesukuan,” tulis Omer Ozkizilcik, seorang peneliti non-residen untuk Proyek Strategi Suriah di Atlantic Council, awal bulan ini. “Kepemimpinan agama Druze Suriah terbagi antara tiga tokoh, dan fragmentasi komunitas Druze meluas ke kelompok-kelompok militernya.”
Salah satu poin negosiasi yang paling kontroversial adalah bagaimana milisi Druze dapat diintegrasikan ke dalam tentara nasional yang baru. Beberapa pihak bersikeras untuk mempertahankan kemerdekaan, setidaknya sampai pemilihan umum dapat diadakan, sementara Damaskus bersikukuh bahwa negara harus memiliki monopoli atas senjata untuk mencegah kembalinya kekerasan.
Sementara itu, milisi Druze besar lainnya lebih terbuka untuk bekerja sama dengan Damaskus. Bahkan, pada hari Kamis pekan lalu, lima pemimpin Druze terkemuka mengeluarkan pernyataan yang mengindikasikan kesiapan mereka untuk berbaiat kepada pemerintah pusat.
“Kemerosotan dan perpecahan”
Pada hari Kamis (01/05), salah satu pemimpin agama Druze, Sheikh Hikmat al-Hijri, mengeluarkan pernyataan yang menyerukan pasukan penjaga perdamaian internasional “untuk melindungi populasi yang tidak bersalah dan tidak berdaya” dari “geng-geng ekstremis” yang dia yakini berafiliasi dengan pemerintah Suriah yang baru.
Kritikus al-Hijri menunjukkan bahwa ulama tersebut, yang mendukung rezim Assad hingga sekitar tahun 2020, hanyalah salah satu pemimpin agama komunitas Druze. Pemimpin agama terkemuka lainnya tidak selalu setuju dengannya.
Kementerian Luar Negeri Suriah menolak seruan al-Hijri. “Setiap seruan untuk intervensi asing – dengan alasan atau slogan apa pun – hanya mengarah pada kemerosotan dan perpecahan lebih lanjut,” demikian pernyataan kementerian.
Apa yang dilakukan Israel?
Pada Jumat (02/05) pagi dini hari, jet-jet Israel membom sebuah area di sebelah istana presiden di Damaskus, pusat pemerintahan Suriah yang baru. Israel juga membom Suriah pada hari Rabu (30/04), ketika kekerasan di wilayah Druze mulai terjadi.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa serangan pada hari Jumat (02/05) adalah “pesan yang jelas kepada rezim Suriah” bahwa Israel “tidak akan mengizinkan pengerahan pasukan di selatan Damaskus atau ancaman apa pun terhadap komunitas Druze.”
Terdapat juga komunitas Druze yang signifikan di Israel, dengan jumlah sekitar 130.000 jiwa, dengan ikatan komunal yang melintasi perbatasan.
Meskipun pemerintah Suriah telah berulang kali menyatakan tidak ingin berperang dengan jiran Yahudi tersebut, Israel menuntut agar tiga provinsi di selatan Damaskus “didemiliterisasi”. Israel juga telah memperluas kehadirannya di Suriah, bergerak melampaui zona penyangga yang diamanatkan PBB di Dataran Tinggi Golan, dan menurut laporan, mengusir warga Suriah dari wilayah tersebut.
Para ahli sepakat bahwa campur tangan Israel hanya memperburuk situasi bagi kaum Druze dan berpotensi mengganggu transisi politik Suriah yang sudah rapuh.
Beberapa pihak berpendapat bahwa ketika Israel – sebuah negara yang dipandang negatif oleh mayoritas warga Suriah – mengatakan ingin “melindungi” komunitas Druze di Suriah, hal itu justru memperkuat opini publik yang merugikan tentang Druze yang menyiratkan bahwa komunitas tersebut tidak loyal kepada negara.
“Jika Israel terus dengan pendekatan ini… ia berisiko mendorong Suriah menuju salah satu skenario yang justru ingin dihindarinya,” tulis para analis di lembaga think tank Crisis Group dalam sebuah briefing pada bulan Maret.
“Israel bertindak berlebihan,” tulis Shira Efron, direktur penelitian di Israel Policy Forum yang berbasis di New York, dan Danny Citrinowicz, seorang peneliti di Institut Studi Keamanan Nasional Universitas Tel Aviv, pekan lalu di majalah Foreign Affairs.
“Jika para pemimpin Israel menyerah pada dorongan untuk meningkatkan serbuan mereka ke Suriah, mereka mungkin akan menciptakan musuh baru padahal saat ini tidak ada.”
Mayoritas komunitas Druze dan para pemimpinnya telah menolak “perlindungan” Israel dan telah terjadi protes populer terhadap Israel.
Seperti yang dikatakan Fabrice Balanche, seorang spesialis Suriah dan dosen di Universitas Lumiere Lyon kepada penyiar Prancis France24 pekan ini, “dianggap sebagai bid’ah adalah satu hal, tetapi dianggap terkait dengan Israel di Suriah bahkan lebih buruk.” (dtk)
