Yogyakarta, InfoMu.co – Sebagai salah satu elemen masyarakat sipil, Muhammadiyah selalu mengikuti perkembangan situasi dan kondisi terkait dengan relasi sosial antara negara dengan masyarakatnya. Hal ini semata-mata sebagai tanggungjawab moral keagamaan dan sekaligus kebangsaan. Inilah yang menjadi ciri dari gerakan Muhammadiyah yang integratif menurut standar kelayakan dan kepatutan, yang berdasar pada perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia semesta. Hal ini dinyatakan Busyro Muqaddas saat menanggapi insiden tewasnya anggota FPI oleh Polisi di Tol Cikampek dinihari kemarin.
“Kekerasan ini menggambarkan bahwa negeri ini semakin terancam oleh potensi-potensi keretakan yang sangat tidak menguntungkan,” ujarnya.
Oleh sebab itu Busyro Muqoddas menilai peristiwa ini sebagai tragedi yang harus menjadi perhatian bersama. Busyro juga berharap hal ini dapat menjadi bahan evaluasi yang fundamental bagi negara, mengingat fungsi negara sebagai pelindung rakyat yang berdaulat sebagaimana dijelaskan di dalam Bab 1, Pasal 1, Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
“Kepada aparat kepolisian kita minta dan tuntut untuk menunjukkan kejujuran serta profesionalitasnya. Dan kepada Presiden selaku panglima tertinggi dan jajaran polri, kami mendesak agar peristiwa ini diusut tuntas dengan membentuk tim independent yang terdiri dari sejumlah pihak dan masyarakat yang memiliki kompetensi, agar peristiwa ini dapat ditelaah dan dikaji secara obyektif berdasarkan fakta yang ada, serta tidak ada yang tersembunyi atau disembunyikan,” tegas Busyro pada Selasa, 8 Desember 2020.
Maka perlu ada proses keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas di dalam merespon peritiwa ini. Muhammadiyah juga meminta agar perintiwa ini diusut secara tuntas dan bernas, serta mewanti-wanti akan adanya agenda lain, yaitu potensi terjadinya kejahatan dalam bentuk yang berbeda, berupa korupsi secara terstruktur dan masif yang merugikan rakyat. (diko/SM)
