Lebih seribu anak muda Muhammadiyah yang tergabung dari berbagai Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah, mendesak Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk menolak tawaran konsesi tambang.
Desakan itu, dilakukan lewat penandatanganan petisi tolak Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah, sembari menulis pesan keresahan dan menggencarkan kampanye lewat media sosial.
Fahmi Ahmad Fauzan Presidium Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) mengatakan, petisi yang ditandatangani oleh 1.300-an lebih kader dalam waktu tiga hari itu, menjadi bukti jika anak muda Muhammadiyah enggan melihat PP menerima tawaran IUP batu bara yang hanya mengais keuntungan sesaat dan menimbulkan mudharat.
Ia mengatakan, selama ini Muhammadiyah telah menjadi salah satu aktor pejuang kelestarian lingkungan. Bahkan menurutnya, beberapa risalah, seperti putusan muktamar hingga diterbitkannya buku fikih yang membahas lingkungan juga menjadi bukti jika Muhammadiyah serius menangani masalah ekologi.
Oleh karena itu, pihaknya ingin, upaya yang sudah dibangun itu dilanjutkan dengan menolak segala bentuk tawaran yang memiliki banyak mudharat di sektor lingkungan.
“Kalau nanti Muhammadiyah menerima tambang, ini kan istilahnya mencederai spirit yang telah dibangun,” katanya.
Dampak dari pertambangan batu bara, kata dia, bukan hanya pada segi lingkungan yang menimbulkan perubahan iklim seperti cuaca ekstrem saja, tetapi lebih luas dari itu, yakni juga berdampak pada kesehatan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Ia menegaskan, desakan menolak tambang dari anak muda Muhammadiyah terhadap PP itu penting, karena dalam menyelesaikan persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan harus diselesaikan secara bersama-sama.
“Muhammadiyah kan punya fokus pada energi baru terbarukan. Nah, bisa lebih fokus ke sana, memberikan inovasi dan juga solusi bagi masyarakat. Ini menjadi salah satu langkah bagus ke depan daripada menambang,” ujarnya.
Seperti diketahui, desakan dari anak muda Muhammadiyah itu muncul, karena PP tidak tegas menolak tawaran IUP dari pemerintah. Bahkan, beberapa statemen dari PP cenderung mengarah pada penyambutan baik tawaran tambang.
PP Muhammadiyah sendiri, berencana akan membahas keputusan sikap soal tawaran IUP dari pemerintah pada rapat pleno yang akan digelar Sabtu (13/7/2024).(ris/faz/SS)
