78 Tahun Sumatera Utara, Potensi Besar, Tantangan Nyata
Oleh: Partaonan Harahap, ST,.MT
Usia ke-78 Provinsi Sumatera Utara bukan sekadar penanda perjalanan waktu administratif. Ia adalah simbol kematangan, fase ketika sebuah daerah seharusnya telah keluar dari romantisme sejarah dan memasuki babak baru, babak kepastian arah, ketegasan kebijakan, dan keberanian melakukan lompatan besar. Namun, pertanyaan yang layak diajukan hari ini adalah: apakah Sumatera Utara benar-benar telah sampai pada fase itu, atau justru masih berkutat dalam siklus lama, potensi besar yang belum sepenuhnya terkelola, dan tantangan yang terus berulang tanpa penyelesaian mendasar?
Sumatera Utara adalah miniatur Indonesia. Ia kaya, beragam, dan strategis. Dari pesisir timur hingga dataran tinggi Tapanuli, dari hiruk-pikuk Kota Medan hingga sunyi yang tertinggal di wilayah kepulauan, provinsi ini menyimpan kekuatan yang luar biasa. Namun, kekuatan itu belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesejahteraan yang merata. Di sinilah letak paradoks yang terus membayangi perjalanan Sumatera Utara hingga usia ke-78 ini. Momentum hari jadi seharusnya tidak lagi dimaknai sebagai ritual seremonial tahunan. Ia harus menjadi ruang evaluasi yang jujur, bahkan jika itu berarti mengakui kegagalan, ketertinggalan, dan kesalahan arah kebijakan. Tanpa kejujuran dalam membaca diri sendiri, perayaan hanya akan menjadi pelarian dari realitas. Tulisan ini berangkat dari satu premis sederhana: Sumatera Utara tidak kekurangan potensi, tetapi seringkali kekurangan keberanian dalam mengelola potensi tersebut secara serius dan konsisten.
Potensi Besar yang Belum Berbuah Maksimal
Tidak banyak provinsi di Indonesia yang memiliki kombinasi keunggulan seperti Sumatera Utara. Dari sisi sumber daya alam, provinsi ini adalah salah satu lumbung komoditas utama nasional. Kelapa sawit, karet, kopi, kakao semuanya tumbuh subur di tanah ini. Bahkan, beberapa komoditas tersebut telah lama menjadi bagian dari rantai pasok global. Di sektor pariwisata, Danau Toba bukan sekadar destinasi, tetapi ikon. Ia adalah wajah Sumatera Utara di panggung dunia. Statusnya sebagai destinasi super prioritas nasional menunjukkan bahwa pemerintah pusat pun mengakui nilai strategis kawasan ini.
Belum lagi posisi geografis Sumatera Utara yang sangat menguntungkan. Berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka, provinsi ini memiliki peluang besar menjadi simpul logistik dan perdagangan regional. Pelabuhan Belawan, Bandara Kualanamu, serta jaringan jalan lintas Sumatera seharusnya menjadi fondasi kuat untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun, semua keunggulan itu menyisakan satu pertanyaan mendasar, mengapa kesejahteraan masyarakat belum bergerak secepat potensi yang dimiliki?
Jawabannya tidak sederhana, tetapi satu hal yang jelas, Sumatera Utara masih terjebak dalam pola lama: mengekspor bahan mentah dan mengimpor nilai tambah. Industri hilir belum berkembang optimal. Komoditas dijual dalam bentuk mentah, sementara proses pengolahan, yang menghasilkan keuntungan terbesar, seringkali dilakukan di luar daerah.
Akibatnya, terjadi kebocoran ekonomi yang sistematis. Nilai tambah tidak tinggal di Sumatera Utara. Lapangan kerja berkualitas tidak tumbuh secara signifikan. Dan masyarakat lokal tetap berada dalam lingkaran ekonomi yang terbatas. Di sektor pariwisata, persoalan juga tidak jauh berbeda. Danau Toba memang indah, tetapi keindahan saja tidak cukup. Tanpa tata kelola yang terintegrasi, tanpa infrastruktur yang memadai, dan tanpa pemberdayaan masyarakat lokal, pariwisata hanya akan menjadi tontonan bukan sumber kesejahteraan. Banyak desa wisata yang belum siap, pelaku UMKM yang belum terhubung dengan pasar yang lebih luas, serta standar pelayanan yang belum konsisten. Ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi cerminan dari lemahnya perencanaan yang berkelanjutan. Potensi besar yang tidak dikelola dengan serius pada akhirnya hanya akan menjadi narasi yang terus diulang dalam pidato, tanpa perubahan nyata di lapangan.
Jika ingin melihat realitas Sumatera Utara secara jujur, maka kita harus berani mengakui adanya dua wajah yang kontras. Di satu sisi, ada Medan dan beberapa kota besar lainnya yang tumbuh pesat. Pusat perbelanjaan menjamur, sektor jasa berkembang, dan aktivitas ekonomi berlangsung dinamis. Kota-kota ini menjadi magnet bagi investasi dan urbanisasi. Namun, di sisi lain, ada wilayah-wilayah yang tertinggal, baik di pedalaman maupun di kepulauan. Akses jalan yang terbatas, listrik yang belum stabil, layanan kesehatan yang minim, serta kualitas pendidikan yang belum merata masih menjadi kenyataan sehari-hari.
Ketimpangan ini bukan sekadar statistik. Ia adalah realitas sosial yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Ketika satu wilayah melaju cepat sementara wilayah lain tertinggal jauh, maka yang terjadi bukan hanya kesenjangan ekonomi, tetapi juga ketimpangan kesempatan. Banyak anak muda dari daerah harus meninggalkan kampung halaman demi mencari peluang di kota. Urbanisasi menjadi pilihan, bukan karena keinginan, tetapi karena keterpaksaan. Desa kehilangan tenaga produktif, sementara kota menghadapi tekanan sosial yang semakin besar.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka Sumatera Utara akan tumbuh secara tidak seimbang kuat di pusat, tetapi rapuh di pinggiran. Pembangunan yang adil tidak berarti semua daerah harus sama, tetapi setiap daerah harus memiliki akses yang layak untuk berkembang. Di sinilah peran kebijakan publik diuji, apakah benar-benar berpihak pada pemerataan, atau justru memperkuat konsentrasi pembangunan di titik-titik tertentu saja?
Infrastruktur dan Konektivitas, PR yang Belum Tuntas
Dalam konteks pembangunan daerah, infrastruktur bukan sekadar proyek fisik. Ia adalah instrumen keadilan. Jalan yang baik bukan hanya mempersingkat waktu tempuh, tetapi juga membuka akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sumatera Utara memang telah mengalami kemajuan dalam pembangunan infrastruktur. Namun, kemajuan tersebut belum sepenuhnya merata. Masih banyak wilayah yang sulit dijangkau, terutama di daerah pedalaman dan kepulauan. Konektivitas antarwilayah yang belum optimal menjadi penghambat utama dalam distribusi barang dan jasa. Biaya logistik menjadi tinggi, daya saing produk lokal menurun, dan peluang investasi menjadi terbatas.
Padahal, di era ekonomi modern, konektivitas adalah kunci. Tanpa konektivitas yang baik, potensi sebesar apa pun akan sulit berkembang. Pembangunan infrastruktur seharusnya tidak hanya berfokus pada proyek-proyek besar yang bersifat simbolik, tetapi juga pada kebutuhan dasar masyarakat. Jalan desa, jembatan kecil, akses air bersih, hal-hal yang sering dianggap sepele justru memiliki dampak besar bagi kehidupan sehari-hari.
Salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah tata kelola pemerintahan. Sayangnya, di sinilah Sumatera Utara masih menghadapi tantangan serius. Birokrasi yang lamban, prosedur yang berbelit, serta kurangnya transparansi masih menjadi keluhan yang sering terdengar. Dalam konteks investasi, hal ini menjadi hambatan nyata. Dunia usaha membutuhkan kepastian dan kecepatan, bukan ketidakjelasan.
Di era digital, masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih tinggi. Pelayanan publik harus cepat, mudah, dan transparan. Namun, transformasi digital di sektor pemerintahan masih berjalan setengah hati. Digitalisasi seringkali berhenti pada formalitas, sekadar mengganti sistem manual menjadi online, tanpa perubahan mendasar dalam pola kerja dan budaya birokrasi. Padahal, reformasi birokrasi bukan hanya soal teknologi, tetapi soal mentalitas. Tanpa perubahan cara berpikir, teknologi hanya akan menjadi alat tanpa dampak signifikan. Kepercayaan publik adalah aset yang sangat berharga. Dan kepercayaan itu hanya bisa dibangun melalui konsistensi antara kata dan tindakan.
Lingkungan, Ancaman yang Tidak Boleh Diabaikan
Di tengah dorongan untuk pertumbuhan ekonomi, isu lingkungan seringkali menjadi korban. Eksploitasi sumber daya alam dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Deforestasi, pencemaran air, serta kerusakan ekosistem menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan pembangunan. Sumatera Utara tidak kebal terhadap risiko ini. Jika lingkungan rusak, maka yang paling terdampak adalah masyarakat itu sendiri. Banjir, longsor, dan krisis air bersih bukan lagi sekadar potensi, tetapi sudah menjadi kenyataan di beberapa wilayah.
Pembangunan yang mengabaikan lingkungan pada akhirnya akan merugikan semua pihak. Oleh karena itu, keseimbangan antara ekonomi dan ekologi harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan. Di usia ke-78 ini, Sumatera Utara tidak bisa lagi berjalan dengan kecepatan biasa. Dibutuhkan lompatan—bukan sekadar langkah kecil. Transformasi ekonomi harus menjadi prioritas. Hilirisasi industri bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Pemerintah harus berani menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuhnya industri pengolahan di dalam daerah.
Pembangunan harus lebih inklusif. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal. Infrastruktur harus menjadi alat pemerataan, bukan sekadar simbol kemajuan. Reformasi birokrasi harus dilakukan secara nyata. Pelayanan publik harus berubah, bukan hanya secara sistem, tetapi juga secara budaya. Pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci. Tanpa SDM yang berkualitas, semua potensi tidak akan bisa dimanfaatkan secara optimal. Dan yang terpenting, semua ini membutuhkan kolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha, akademisi, dan masyarakat harus menjadi bagian dari solusi.
Saatnya Berani Berubah
Usia 78 tahun adalah titik refleksi, tetapi juga titik keputusan. Sumatera Utara harus menentukan arah, tetap berjalan seperti biasa, atau berani melakukan perubahan besar. Potensi yang dimiliki sudah lebih dari cukup. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian, keberanian untuk keluar dari pola lama, keberanian untuk mengambil keputusan strategis, dan keberanian untuk berpihak pada kepentingan jangka panjang. Hari jadi seharusnya bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi tentang menegaskan masa depan.
Sumatera Utara tidak kekurangan alasan untuk maju. Yang seringkali kurang adalah keberanian untuk benar-benar bergerak. Dan di usia ke-78 ini, sejarah akan mencatat: apakah kita memilih untuk berubah, atau memilih untuk tetap nyaman dalam ketertinggalan yang perlahan menjadi kebiasaan.
* Penulis, adalah Dosen Fakultas Teknik UMSU, Sekretaris LPCR-PM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Ketua Asosiasi Alumni Teknologi Teladan Medan (AATT).
