Padang, InfoMu.co – Kepala Departemen Advokasi Walhi Sumbar Tomy Adam menyebut pembangunan tol Padang-Pekanbaru sudah bermasalah dari segi perencanaan.
Jika diurai, maka pembangunan tol ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat. “Perencanaan tol di Kabupaten Lima Puluh Kota memakai metode top down atau perencanaannya langsung dari pusat, baru disosialisasikan kepada masyarakat,” kata Tomy.
Perencanaan seperti ini dinilai rawan konflik karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat. “Wajar saja banyak yang menolak tanahnya dijadikan tol,” lanjut Tomy.
Selain perencanaan, permasalahan tol di Sumbar juga tersangkut kultur masyarakat adat. Tanah di Sumbar dianggap sebagai bagian dari adat atau suku. Mayoritas di Sumbar, status tanah ialah milik ulayat.
Jika tanahnya hilang, maka sama saja sukunya hilang. (jpnn)
