Oleh : Shohibul Anshor Siregar
Artikel sebelumnya menegaskan bahwa riset dekolonial menuntut kritik terhadap sumber, refleksivitas peneliti, dan pengakuan terhadap dimensi spiritual. Sekarang, pertanyaannya adalah: untuk apa semua itu? Jawabannya sederhana, tetapi penting: agar sosiologi tidak berhenti sebagai ilmu di ruang kuliah, melainkan menjadi kekuatan publik yang memperkuat keadilan sosial.
Sosiologi sering dianggap ilmu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, persoalan yang dianalisis sosiologi sangat dekat dengan hidup kita: kemiskinan, ketimpangan, konflik identitas, urbanisasi, pendidikan, korupsi, dan melemahnya solidaritas.
Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut semakin kompleks. Fragmentasi politik identitas, polarisasi sosial, dan ketidakadilan ekonomi dapat menggerus semangat kolektivitas nasional . Di sinilah pemikiran Ibn Khaldun menemukan relevansinya. Ia mengingatkan bahwa negara tidak hanya bertahan karena kekuatan aparat atau pertumbuhan ekonomi, tetapi karena kekuatan ikatan sosial dan keadilan penguasa .
Konsep ‘asabiyyah dapat dibaca ulang bukan sebagai fanatisme kelompok, melainkan sebagai fondasi solidaritas kewargaan. Dalam kajian tentang ‘asabiyyah dan solidaritas keagamaan, konsep ini digunakan untuk menilai stabilitas dan kohesi kelompok sosial . Tantangannya adalah mengubah solidaritas yang sempit menjadi solidaritas yang inklusif.
Artinya, gotong royong tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ia perlu diperkuat menjadi praktik nyata: jaring pengaman sosial berbasis komunitas, kolaborasi warga dalam tata kelola desa, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan ruang dialog lintas identitas.
Sosiologi juga perlu hadir dalam kebijakan publik. Kebijakan yang hanya mengandalkan angka pertumbuhan ekonomi dapat mengabaikan kualitas hidup, penguatan komunitas, dan keadilan distribusi. Padahal, Ibn Khaldun mengingatkan bahwa kemakmuran tanpa keadilan dan kohesi sosial akan rapuh.
Dalam Advance Social Science Archive Journal (2026), kajian tentang integrasi epistemologi lokal dan ilmiah menegaskan pentingnya menghargai pengetahuan lokal dalam riset dan pembangunan . Pesan ini harus diterjemahkan menjadi kebijakan: masyarakat bukan objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kapasitas untuk menentukan masa depannya.
Sosiologi dekolonial, pada akhirnya, adalah sosiologi yang berpihak. Bukan berpihak pada kelompok tertentu secara buta, melainkan berpihak pada keadilan epistemik dan sosial. Ia mengakui bahwa pengetahuan lahir dari posisi sosial tertentu, sehingga tidak ada teori yang bebas sepenuhnya dari kepentingan.
Indonesia membutuhkan sosiologi seperti itu: sosiologi yang berani bertanya siapa yang diuntungkan dan siapa yang ditinggalkan; sosiologi yang mampu membaca solidaritas tanpa membenarkan fanatisme; serta sosiologi yang menjadikan keadilan sebagai ukuran kemajuan.
Ibn Khaldun meninggalkan pesan yang masih relevan: peradaban tidak runtuh hanya karena ancaman dari luar. Ia dapat runtuh ketika solidaritas internal melemah, keadilan ditinggalkan, dan elite lupa bahwa kekuasaan seharusnya melayani masyarakat.
Bagi Indonesia hari ini, pesan itu bukan sekadar warisan sejarah. Ia adalah tugas bersama.
*** Penulis, Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum Yayasan Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya (‘nBASIS) dan Penulis Tamu InfoMu.co
