Senin, 15 Agustus 2022
  • Tentang Kami
  • Redaksi
Infomu
  • Beranda
  • Berita
    • Kabar
    • Ekonomi
    • Sosial Politik
    • Hukum
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • MCCC Sumut
    • Wahana
      • Lingkungan
      • Pertanian
  • Agama
    • Tarjih
    • Halal Center
    • Khutbah
  • Literasi
    • Kampus
    • Sekolah
    • Puisi
    • Opini
  • Persyarikatan

    Jambore Nasional SAR Muhammadiyah Diikuti 30 Kontingen

    Haedar Nashir Launching 7 AUM Berkemajuan

    IPM Sumut Gaungkan Multiple Intelligences Siapkan Pelajar Menuju Generasi Emas

    Inilah Daftar Muktamar Muhammadiyah Dari Masa ke Masa (1912-2022)

    Muhammadiyah Berkhidmat Membangun Peradaban

    Muhammadiyah Bantul Gelar Seni & Budaya Songsong Muktamar Muhammadiyah & Aisyiyah Ke 48

    PRIM New South Wales Australia Berkhidmah untuk Miliki Amal Usaha

    Bantu Pelaku UMKM, Lazismu Pematang Siantar Turut Perkuat Ekonomi Keluarga Ibu Legini

    PM3, Ajang Penguatan Mubaligh Mahasiswa Muhammadiyah

  • Kolom
  • Redaksi
  • Pembangunan Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumut
No Result
View All Result
Infomu
  • Beranda
  • Berita
    • Kabar
    • Ekonomi
    • Sosial Politik
    • Hukum
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • MCCC Sumut
    • Wahana
      • Lingkungan
      • Pertanian
  • Agama
    • Tarjih
    • Halal Center
    • Khutbah
  • Literasi
    • Kampus
    • Sekolah
    • Puisi
    • Opini
  • Persyarikatan

    Jambore Nasional SAR Muhammadiyah Diikuti 30 Kontingen

    Haedar Nashir Launching 7 AUM Berkemajuan

    IPM Sumut Gaungkan Multiple Intelligences Siapkan Pelajar Menuju Generasi Emas

    Inilah Daftar Muktamar Muhammadiyah Dari Masa ke Masa (1912-2022)

    Muhammadiyah Berkhidmat Membangun Peradaban

    Muhammadiyah Bantul Gelar Seni & Budaya Songsong Muktamar Muhammadiyah & Aisyiyah Ke 48

    PRIM New South Wales Australia Berkhidmah untuk Miliki Amal Usaha

    Bantu Pelaku UMKM, Lazismu Pematang Siantar Turut Perkuat Ekonomi Keluarga Ibu Legini

    PM3, Ajang Penguatan Mubaligh Mahasiswa Muhammadiyah

  • Kolom
  • Redaksi
  • Pembangunan Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumut
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result
Home Sosial Politik

Selain Polri, Gubernur Lemhannas Juga Usulkan BNPT di Bawah Dewan Keamanan Nasional

Syaiful Hadi by Syaiful Hadi
4 Januari 2022
in Sosial Politik
A A
Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas rencana kerja Lemhannas tahun 2020 beserta dukungan anggarannya dan isu-isu aktual lainnya. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. *** Local Caption ***

Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas rencana kerja Lemhannas tahun 2020 beserta dukungan anggarannya dan isu-isu aktual lainnya. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. *** Local Caption ***

0
SHARES
51
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, InfoMu.co – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo mengatakan, usulannya terkait pembentukan Dewan Keamanan Nasional bukan semata-mata untuk menempatkan Polri di bawah kementerian. Ia mengatakan, usulan tersebut merupakan upaya untuk penyempurnaan reformasi sektor keamanan.

“Jadi ini adalah untuk mengingatkan kembali wacana tentang pemikiran-pemikiran yang ada dalam berbagai komponen bangsa,” kata Agus kepada Republika.co.id, Senin (3/1).

Agus menuturkan, selain Polri, institusi lainnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) nantinya juga akan ditempatkan di dalam Dewan Keamanan Nasional. Sehingga diharapkan nantinya harus ada kerja sama yang erat antara insitusi tersebut dengan kementerian terkait.

“Sekarang kita bertanya, polisi itu melaksanakan kebijakan nasional apa? Tidak bisa sebuah lembaga operasional itu merumuskan kebijakannya sendiri, melaksanakannya sendiri, membuat anggarannya sendiri, melaksanakannya sendiri, mengawasi sendiri tidak ada check and balances,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan untuk memasukkan Imigrasi ke dalam portofolio tersebut. Selain Imigrasi, institusi lain seperti Bea Cukai, Bakamla, juga akan dimasukan dalam Dewan Keamanan Nasional.

“Jadi bukan urgensi atau bukan, tapi itu nanti akan kita harapkan untuk menambahkan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kebijakan nasional.  Jadi ada sebuah kebijakan nasional, yang sifatnya komprehensif dalam masalah keamanan dalam negeri yang terbagi habis oleh instansi-instansi operasional tadi itu,” tuturnya.

Agus menjelaskan, di dalam sistem politik demokratis di Indonesia, institusi-institusi operasional seperti TNI dan Polri tidak bisa berdiri independen dan otonomi dari otoritas politik. Keberadaan Polri di bawah presiden justru tidak efektif dan hanya membebani presiden.

“Kasihan presiden dibebani tugas dan tanggung jawab untuk menangani Polri, bayangkan untuk memberikannya rumusan kebijakan umum, untuk memikirkan tentang anggarannya, dan untuk mengadakan pengawasannya karena apa, fungsi-fungsi pemerintahan itu di dalam tataran operasional itu sudah terbagi habis pada portofolio menteri-menteri,” terangnya.

“Maksudnya apa, supaya membebaskan presiden dari beban operasional sehingga presiden itu bisa punya keleluasaan untuk berpikir strategis dan merumuskan kebijakan umum pada tingkat nasional. itu adalah kaidah tata laksana pemerintahan,” imbuhnya.

Ia juga mengatakan, sebuah lembaga bisa langsung di bawah presiden kalau lembaga itu adalah lembaga alat bantu pembuat keputusan presiden seperti wantimpres, KSP. “Tetapi kalau itu adalah institusi-institusi instansi operasional, dia terbagi habis di bawah menteri-menteri,” ujarnya.

Agus juga menanggapi terkait adanya kekhawatiran sejumah pihak yang menilai ditempatkannya Polri di bawah Kementerian rawan ditunggangi kepentingan politik. Ia pun mengajak semua partai politik untuk dewasa melihat hal tersebut.

“Semua harus dewasa termasuk partai politiknya, sekarang saya tanya, sebetulnya yang memperjuangkan anggaran pertahanan supaya besar untuk kesejahteraan prajurit itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semua partai politik, anggaran untuk kesejahteraan prajurit itu naik ketika diusulkan partai politik di DPR, jadi semua harus memiliki itu kepentingan nasional. Namanya itu kepentingan nasional,” tegasnya. (rep)

Bagikan ini:

  • Twitter
  • Facebook
Tags: kementerianlemhanaspolri

Dapatkan informasi terupdate dan terkini seputar InfoMu dan jadilah yang pertama

Tidak Setuju
Syaiful Hadi

Syaiful Hadi

Related Posts

Sekolah

PW Muhammadiyah Sumut Sambut Kedatangan 400 Santi Baru di Kwala Madu

17 Juli 2022
Literasi

Ahmaed Dahshan: Amerika Telah Menyalahgunakan Hegemoni di Eropa Timur

20 Mei 2022
Sosial Politik

Bursa Calon Presiden 2024 Diperkirakan 3 atau 4 Koalisi

17 Mei 2022
Sosial Politik

Suburnya Islamophobia Akibat Kepemimpinan Nasional yang Amburadul

7 Mei 2022
Sosial Politik

Muhammadiyah: Barat Membisu Jika Israel Serang Palestina

4 Mei 2022
Sosial Politik

Nasdem Persiapan Nama Calon Presiden 2024, Ada Tiga Nama yang Diusulkan

4 Mei 2022

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Infomu

© 2020 infoMU - Media Berkemajuan - Website by webmedan.com

Navigasi

  • Beranda
  • Berita
  • Agama
  • Literasi
  • Persyarikatan
  • Kolom
  • Redaksi
  • Pembangunan Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumut

Follow Us

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
    • Kabar
    • Ekonomi
    • Sosial Politik
    • Hukum
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • MCCC Sumut
    • Wahana
      • Lingkungan
      • Pertanian
  • Agama
    • Tarjih
    • Halal Center
    • Khutbah
  • Literasi
    • Kampus
    • Sekolah
    • Puisi
    • Opini
  • Persyarikatan
  • Kolom
  • Redaksi
  • Pembangunan Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumut

© 2020 infoMU - Media Berkemajuan - Website by webmedan.com