Mengembalikan mahasiswa ke kampus untuk perkuliahan tatap muka (PTM) tidak semudah menggelar pertemuan tatap muka terbatas di tingkat TK hingga SMA. Kehidupan di kampus yang jauh lebih kompleks membuat risiko penularan Covid-19 juga lebih tinggi.
Epidemiolog asal Griffith University, Australia Dicky Budiman, mengatakan perlu ada pola dalam PTM di Perguruan Tinggi. Hal itu bertujuan mencegah penularan Covid-19 di lingkungan kampus. Karena, PTM di kampus jauh lebih serius dengan potensi risiko penularan yang lebih besar. “Membuka tatap muka di Perguruan Tinggi membutuhkan kesiapan yang jauh lebih kompleks,” kata Dicky kepada Republika, Senin (4/10).
Ia menuturkan ada perbedaan mendasar mobilitas di kampus dengan lingkungan TK-SMA. Perbedaan yang paling menonjol adalah dari sisi lingkungannya. Sebab kampus tidak hanya menjadi tempat berkumpul mahasiswa dari berbagai daerah. Namun juga banyak dosen, tenaga kependidikan, dan karyawan yang bekerja.
Saat ini, ia menilai prioritas PTM sebaiknya diberikan ke para mahasiswa baru. Karena, para mahasiswa tingkat pertama tersebut belum mengenal dunia kampus. “Dan jauh lebih mudah diterapkan pola hidup baru dan protokol baru, dibandingkan senior. Jadi ini yang bisa dilakukan, beranjak dari kesadran lebih kompleks,” ujarnya.
Persiapan lain yang harus dilakukan adalah para mahasiswa, dosen, staf, karyawan hingga pedagang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Kemudian ada seleksi pengajar atau staf luring yang tak berisiko tinggi serta adanya kesediaan menjalani PTM.
Ia pun memberi contoh Universitas Sebelas Maret (UNS) yang telah menyelenggarakan PTM dengan prinsip bersyarat dan bertahap. “Lebih baik di zonasinya saja dulu. Seperti UNS, jadi yang tinggal di Solo Raya saja dulu, lebih mudah dan tahu kondisi. Karena kalau dibuka secara umum berisiko karena dari berbagai daerah, jadi diutamakan dulu dari zonasi sama,” tuturnya.
Saat menjalankan PTM, pihak kampus juga bisa mengedukasi masyarakat sekitar kampus terkait protokol kesehatan yang harus dijalankan. Sehingga, ada peran kampus ke masyarakat dalam rangka meningkatakan literasi publik.
“Agar sama-sama aman, karena ini simbiosis mutualisme. Karena Kampus kan menghidupkan ekonomi setempat, makanya perguruan tinggi ini harus memberikan literasi ke sekililngnya seperti 5M, prokes di kosan dan tempat makan, ini sangat berkontribusi,” ujarnya.
Hal penting lainnya, adalah perlunya uji coba. Ia pun melihat uji coba PTM di UNS sudah berhasil.
“Tinggal evaluasi, titik mana yang lengah, nah ini yang bisa diadopsi Universitas lain. Karena kalau tidak ada pilot project ya sulit. Saya kira UNS sudah bisa jadi contoh,” kata dia.
UNS hanya mengizinkan mahasiswa dari wilayah Solo Raya yang dapat mengikuti PTM. Selain itu, UNS juga memiliki Satgas Covid-19 internal. Rektor UNS Prof Jamal Wiwoho juga memutuskan yang masuk PTM pertama adalah mahasiswa tahun awal. Alasannya, mereka harus diprioritaskan karena baru masuk ke dunia kampus.
Perhimpunan Epidemiologi Indonesia (PAEI) menilai jika sekolah belum mampu menyediakan fasilitas untuk menerapkan prokes maka sebaiknya PTM jangan dulu dilakukan. “Selama sekolah belum mampu menyediakan fasilitas untuk terlaksananya prokes, sebaiknya sekolah itu belum melaksanakan PTM,” kata Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Hariadi Wibisono, saat dihubungi Republika.
Dia merujuk satu slogan yakni ‘health is not everything, but without health, everything is nothing’. Artinya, kesehatan memang bukan segalanya tetapi tanpa kesehatan, segalanya jadi tak berarti.
Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI), Panut Mulyono, mengungkapkan, sudah banyak perguruan tinggi yang melakukan PTM terbatas. Pada prinsipnya, kata dia, rektor masing-masing perguruan tinggi di Indonesia memulai PTM terbatas sesuai dengan keadaan dan kondisi di mana kampus berada.
“Pada prinsipnya rektor masing-masing perguruan tinggi memulai perkuliahan tatap muka terkendali sesuai keadaan dan kondisi di mana masing-masing kampus berada,” ungkap Panut kepada Republika lewat pesan singkat, Senin (4/10).
Meski menyatakan sudah banyak perguruan tinggi yang melakukan PTM terbatas, Panut menyatakan, pihaknya belum mendata secara persis jumlah perguruan tinggi negeri mana saja yang sudah melakukan PTM terbatas. Pun demikian dengan perguruan tinggi negeri mana saja yang belum melakukan PTM terbatas beserta kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing perguruan tinggi itu.
“Rapat FRI Jumat malam yang lalu kami tidak membahas hal itu karena sudah dibahas pada rapat-rapat yang lalu-lalu,” kata dia.
Profesor yang menjabat sebagai rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menjelaskan, universitasnya pada 4-15 Oktober melakukan ujian tengah semester (UTS) ganjil tahun akademik 2021/2022. Setelah UTS ganjil itu, UGM akan melangsungkan PTM terbatas. Menurut dia, selama ini sebenarnya laboratorium dan studio di UGM sudah dibuka untuk mahasiswa yang perlu melakukan kegiatan di laboratorium.
“Setelah selesai ujian tengah semester, dimulai PTM terbatas. Selama ini laboratorium dan studio di UGM sudah dibuka untuk mahasiswa yang melakukan kegiatan di laboratorium,” kata dia.
Di sisi lain, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria, menyatakan, pihaknya tengah menunggu izin dari Satgas Penanganan Covid-19 Kota dan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan PTM terbatas di kampus. Rencananya, IPB akan melaksanakan PTM terbatas secara bertahap mulai akhir Oktober.
“Saat ini lagi menunggu izin dari Satgas Kota dan Bogor. Rencananya akhir Oktober mulai secara bertahap,” ungkap Arif lewat pesan singkat kepada Republika, Senin (4/10).
Arif menyatakan, untuk PTM terbatas IPB berfokus pada kegiatan-kegiatan praktikum laboratorium. Sementara untuk perkuliahan biasa, kata dia, IPB masih akan melakukannya dengan cara online atau daring meski pembelajaran tersebut dilakukan di kampus. “Kita fokus tatap muka untuk kegiatan praktikum laboratorium. Untuk perkuliahan masih tetap online meski dilakukan di kampus,” ujar Arif.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sudah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2021. Salah satu yang diatur dalam SE 4/2021 yakni perguruan tinggi kembali menggelar PTM terbatas pada semester gasal tahun akademik 2021/2022.
“Sebetulnya, sejak SKB Empat Menteri terbit awal 2021, perguruan tinggi sudah boleh mencoba tatap muka terbatas dengan persyaratan protokol kesehatan super ketat,” ujar Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Aris Junaidi, dalam siaran pers, Sabtu (25/9).
Aris mengatakan, surat edaran tersebut merupakan turunan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Aris mengatakan, SKB Empat Menteri mengizinkan pembelajaran hibrida dan hanya untuk kegiatan kurikuler pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Sejumlah tahapan harus dijalankan kampus untuk menerapkan PTM Terbatas. Mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pemantauan, yang semuanya tercantum pada surat edaran tersebut. Aris mengingatkan, PTM terbatas dilakukan dengan melihat status PPKM yang berlaku di daerah perguruan tinggi masing-masing.
“Yang berada pada wilayah level I, II, dan III, bisa PTM terbatas dengan melaporkan pada Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 setempat. Bagi perguruan tinggi swasta, wajib melaporkan diri ke LLDIKTI wilayah masing-masing,” kata dia.
Perguruan tinggi ia ingatkan agar membentuk Satgas Penanganan Covid-19 untuk menerapkan prosedur operasional standar (POS) protokol kesehatan kampus. Para pemimpin perguruan tinggi pun dia minta untuk menerbitkan pedoman aktivitas kampus. Hal lain yang tak kalah penting untuk dipastikan adalah tidak adanya keberatan dari orang tua mahasiswa yang mengikuti PTM terbatas.
“Warga kampus yang akan mengikuti PTM terbatas pun harus sehat dan sudah divaksinasi. Bagi yang tidak bersedia tatap muka, bisa memilih pembelajaran daring,” jelas dia.
Aris menyatakan, kampus harus terus menggencarkan penerapan protokol kesehatan di lingkungan kampus. Dia menjelaskan, protokol kesehatan itu, di antaranya terkait sarana sanitasi area kampus, mengurangi tempat berkumpul tertutup dan menimbulkan kerumunan, memakai masker dan menjaga jarak, membatasi kapasitas ruangan maksimal 50 persen.
Kemudian, protokol kesehatan berikutnya, yakni memastikan mahasiswa di luar daerah dalam keadaan sehat dan telah melakukan karantina mandiri 14 hari atau tes swab. Demikian halnya dengan penyediaan ruang isolasi sementara dan dukungan tindakan kedaruratan bagi civitas akademika di kampus.
“Terapkanlah budaya saling peduli dan melindungi. Warga kampus diharapkan menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing,” kata Aris.
Aris menerangkan, jika ditemukan kasus positif di kampus, maka pemimpin perguruan tinggi harus menghentikan sementara PTM Terbatas di area terkonfirmasi Covid-19 hingga kondisi terkendali. Ketika itu pula pemimpin kampus harus mengaktifkan Satgas Penanganan Covid-19 di dalam kampus dan terjun memantau pelaksanaan protokol kesehatan di kampusnya dan mengevaluasi secara berkala. ( Dian Fath Risalah, Ronggo Astungkoro/Rep)
