Pengunduran Diri Gibran: Antara Realitas Hukum dan Perhitungan Politik
Oleh : Shohibul Anshor Siregar
Meskipun belum sepenuhnya jelas, kabar mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka pertanyaan politik yang serius. Jika langkah itu benar-benar dilakukan, ia dapat dibaca sebagai pengakuan tersirat bahwa perlawanan terhadap putusan dan fakta hukum yang telah dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidak lagi memiliki ruang yang kuat.
Namun, penting untuk tidak terburu-buru menjadikan pengunduran diri sebagai bukti tunggal kesalahan hukum. Yang jelas, dinamika politik di sekitarnya menunjukkan bahwa isu legalitas, legitimasi, dan konsekuensi konstitusional tidak dapat lagi dipandang sebagai urusan keluarga atau kelompok kekuasaan semata. Ia kini menjadi persoalan publik yang menyangkut kepercayaan terhadap konstitusi, lembaga negara, dan prinsip persamaan di hadapan hukum.
Kemungkinan besar, langkah tersebut juga merupakan upaya meminta perhatian dan empati Presiden Prabowo Subianto. Dari sudut pandang politik, risiko proses pemakzulan di DPR bukan hal sepele. Jika proses itu benar-benar berjalan, dampaknya tidak hanya berupa kehilangan jabatan, tetapi juga hilangnya hak-hak kenegaraan tertentu serta kemungkinan tindak lanjut hukum melalui mekanisme yang berlaku.
Dalam konteks itu, pengunduran diri dapat dipahami sebagai strategi politik untuk mengurangi tekanan, menjaga ruang negosiasi, atau membatasi eskalasi konflik institusional. Akan tetapi, langkah politik tidak otomatis menutup persoalan hukum. Jika terdapat dugaan pelanggaran yang memiliki dasar hukum dan bukti, mekanisme penegakan hukum tetap dapat berjalan sesuai prosedur.
Penegakan Konstitusi, Bukan Dendam Politik
Isu ini seharusnya tidak direduksi menjadi dendam politik, persaingan elite, atau perang narasi di media sosial. Persoalan utamanya adalah apakah prinsip konstitusi benar-benar ditegakkan secara konsisten, termasuk ketika menyangkut figur yang berada dalam lingkaran kekuasaan.
Presiden dan Wakil Presiden mengambil sumpah untuk menjalankan konstitusi sebagaimana mestinya. Karena itu, akan sangat paradoksal apabila seseorang yang diduga tidak memenuhi syarat kemudian dipersempit jalur pemeriksaannya hanya karena posisi politiknya. Penegakan konstitusi justru diuji pada saat aturan harus diterapkan terhadap pihak yang memiliki pengaruh besar.
Hal yang sama berlaku terhadap persoalan historis yang pernah menyangkut Joko Widodo, termasuk perdebatan mengenai riwayat pendidikannya. Kasus Bambang Tri yang dipenjara terkait penerbitan buku Jokowi Undercover kerap dijadikan rujukan dalam perdebatan publik. Namun, setiap kasus harus diperiksa berdasarkan fakta, prosedur hukum, dan dasar yuridisnya masing-masing. Menyamakan semua perkara hanya karena memiliki nuansa politik berisiko mengubah penegakan hukum menjadi alat balas dendam.
Pengganti yang Perlu Dipertimbangkan
Apabila Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka benar-benar lengser di tengah masa jabatan, Presiden Prabowo Subianto menghadapi keputusan strategis yang akan menentukan arah pemerintahan hingga 2029. Pengganti Wakil Presiden bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan penentuan mitra politik yang dapat memperkuat pelaksanaan agenda pemerintahan.
Pengamat politik Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar, menilai ada dua figur yang patut dipertimbangkan: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurut Siregar, Amran Sulaiman dapat memberi kontribusi besar terhadap pelaksanaan ASTACITA, khususnya dalam agenda pangan, ketahanan pangan, dan penguatan sektor strategis. “Amran berurusan dengan komoditi politik-strategis, yakni pangan, yang sangat rumit dan hingga kini cukup berhasil,” ujarnya.
Ia menilai Amran bukan figur yang cenderung berdiam diri atau menyembunyikan persoalan demi menjaga citra. Meskipun ada yang menilai gaya komunikasi Amran mirip dengan mantan Presiden Joko Widodo atau Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Siregar menekankan bahwa ketiganya memiliki karakter yang berbeda.
“Amran selalu siap dikritik dan bahkan berusaha mendapatkan sudut pandang yang berbeda atas kinerjanya. Figur seperti itu yang sangat dibutuhkan oleh Prabowo untuk memenuhi visi dan misinya,” kata Siregar.
Purbaya dan Penyelamatan Kekayaan Negara
Selain Amran, Purbaya Yudhi Sadewa juga dinilai memiliki kualifikasi yang relevan. Mantan Menteri Keuangan itu baru saja mengalami reshuffle dari kabinet, tetapi rekam jejaknya dalam analisis ekonomi dan kebijakan fiskal masih menjadi modal politik yang penting.
Menurut Siregar, keunggulan Purbaya terletak pada kemampuannya membaca persoalan fiskal, mengelola strategi penyelamatan kekayaan negara, dan mendorong penegakan hukum terhadap praktik ekonomi yang merugikan negara.
“Sejak Belanda masih berkuasa, praktik seperti penggelapan pajak, under-invoicing, dan berbagai bentuk kebocoran negara seolah dianggap normal. Negeri kaya raya dengan rakyat miskin yang masif, itulah Indonesia,” ujarnya.
Jika Purbaya mendampingi Prabowo, ia berpotensi memperkuat arah pemerintahan dalam penguatan pengawasan, penyehatan lembaga penegak hukum, serta mobilisasi aparatur untuk menyelamatkan aset dan kekayaan negara. Arah ini penting karena persoalan ekonomi tidak hanya menyangkut pertumbuhan, tetapi juga keadilan distribusi, keberlanjutan fiskal, dan kepercayaan publik terhadap negara.
Dua Pertimbangan Prabowo
Meskipun demikian, Prabowo tentu tidak dapat mengambil keputusan hanya berdasarkan pertimbangan teknis atau rekam jejak individual. Ada dua hal utama yang perlu dihitung.
Pertama, stabilitas pemerintahan hingga 2029. Penggantian Wakil Presiden berpotensi memicu dinamika politik baru, terutama apabila keputusan itu dipersepsikan sebagai bentuk konfrontasi dengan kelompok tertentu. Dari dinamika yang melibatkan isu penyadapan dan posisi Kapolri, tampak bahwa ruang politik tidak sederhana dan penuh tarik-menarik kepentingan.
Kedua, elektabilitas menjelang Pilpres 2029. Siapa pun yang dipilih sebagai Wakil Presiden harus dipertimbangkan bukan hanya dari kapasitas administratif, tetapi juga dari daya tarik politik, basis dukungan, kemampuan membangun koalisi, dan potensinya dalam kontestasi elektoral mendatang.
“Baik Amran maupun Purbaya sama-sama memiliki potensi untuk itu,” pungkas Siregar.
Ujian Konstitusi dan Arah Pemerintahan
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya soal siapa yang akan menggantikan Gibran. Ia adalah ujian bagi Prabowo dan seluruh elite politik: apakah konstitusi akan ditegakkan secara konsisten, ataukah aturan akan terus tunduk pada perhitungan kekuasaan.
Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang mampu melindungi kroni dari pemeriksaan. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang berani menempatkan konstitusi, hukum, kepentingan publik, dan keadilan di atas loyalitas politik.
Jika pengunduran diri Gibran benar-benar terjadi, langkah itu harus dibaca secara kritis: bukan sebagai akhir persoalan, melainkan sebagai awal dari proses pemulihan legitimasi konstitusional. Dan pilihan penggantinya harus menunjukkan bahwa Prabowo memilih keberlanjutan pemerintahan yang berorientasi pada kinerja, akuntabilitas, dan kepentingan rakyat—bukan sekadar rekayasa kekuasaan menuju 2029.
