Orasi Ilmiah Prof. Dr. Hasrat Efendi Samosir MA, pada Pengukuhan Guru Besar UINSU
Peluang dan Tantangan Partai Politik dan Partai Politik Islam di Indonesia: Perspektif Komunikasi Politik
- Muqaddimah
Partai politik merupakan institusi utama dalam sistem demokrasi modern. Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, partai politik memainkan peran penting dalam:artikulasi kepentingan politik masyarakat, agregasi kepentingan social, rekrutmen kepemimpinan dan politik komunikasi antara negara dan warga negara, Namun perkembangan demokrasi Indonesia menunjukkan dinamika baru, terutama dalam praktik komunikasi politik, yang semakin dipengaruhi beberapa factor beriut, pertama, media massa. Kedua, media social. Ketiga, personalisasi politik dan ke empat. polarisasi ideology. Di tengah dinamika tersebut, partai politik termasuk partai politik Islam juga menghadapi peluang sekaligus tantangan dalam mempertahankan relevansi politiknya di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan demokratis.
- Hakekat komunikasi politik
Konsep Dasar Komunikasi Politik, Menurut Harold D. Lasswell, komunikasi politik dapat dipahami melalui pertanyaan klasik: Who says what, in which channel, to whom, and with what effect. Sementara itu Brian McNair mendefinisikan komunikasi politik sebagai: “all forms of communication undertaken by political actors for the purpose of achieving specific objectives.” Dalam konteks demokrasi, komunikasi politik mencakup tiga aktor utama: 1. aktor politik (partai, kandidat, pemerintah), 2, media massa /media digital dan 3. masyarak konstituen t atau publik. Dari ketiga hal tersebut maka Partai politik berada pada posisi strategis sebagai mediator komunikasi politik antara negara dan masyarakat.
- Partai Politik dalam Sistem Demokrasi Indonesia
Partai politik merupakan pilar penting demokrasi. Menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah: “organisasi yang berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik melalui dukungan pemilih.”. Di Indonesia, sistem kepartaian berkembang melalui beberapa fase: Era Demokrasi Liberal (1950–1959), Era Orde Baru (1966–1998), Era Reformasi (1998–sekarang).Era Reformasi membuka ruang bagi pluralitas partai politik termasuk partai berbasis Islam seperti: Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional, partai-partai tersebut lahir saat orde baru tumbang seperti cendawan tumbuh dimusim hujan, Namun secara elektoral, partai-partai tersebut menghadapi tantangan untuk memperluas basis dukungan di tengah masyarakat yang semakin rasional dan pragmatis. Namun sevagai catatan partai-partai Islam tersebut tidak liner dengan persentase jumlah ummat Islam bahkan tidak mampu keluar sebagai jawara seperti Masyymi di masa orde lama sebagai partai pemenang pertama disusul PNI.
- Peluang Partai Politik dalam Perspektif Komunikasi Politik
Sejumlah catatan perlu dilihat sebagai peluang Partai Politik Islam meliputi, pertama, Transformasi Digital Politik, Kemajuan teknologi komunikasi membuka peluang baru bagi partai politik melalui: kampanye digital, media sosial bahkan komunikasi politik langsung kepada pemilih seperti Platform digital seperti Facebook, X (Twitter), dan Instagram memungkinkan partai menjangkau pemilih secara lebih luas. Kedua, Politik Identitas dan Representasi Nilai; Partai politik Islam memiliki peluang melalui:representasi aspirasi umat Islam, isu moralitas publik, isu keadilan sosial, Dalam masyarakat yang religius seperti Indonesia, nilai-nilai agama dapat menjadi sumber legitimasi politik. Namun politik identitas juga memiliki sisi negatif jika hanya memunculkan aspek dogma agama bahkan tameng agama tanpa terimplementasi dalam bentuk nilai dan implementasi kemaslahatan publik. Praktek jual ayat, mengajak kyai kampanye sebagai vote getter hanya bersifat instan tapi tidak memberikan edukasi politik jangka panjang khususnya dalam menciptakan kualitas demokrasi dan bangsa, bahkan bisa menciptakan gesekan yang potensial memunculkan konfik horizontal karena akan lagir term-terma dogmatis seperti pahala dosa, syurga neraka, munafiq taat bahkan bisa memunculkan kecuriagaan antar tetangga hingga para tokoh agama bisa terbelah, dalam catatan saya bahkan ada ustadz yang diboikot karena BKM dan ustadz bena partai politik. Ketiga, Penguatan Partisipasi Politik; Partai politik dapat memperkuat demokrasi melalui: pendidikan politik masyarakat, mobilisasi partisipasi pemilih dan penguatan kaderisasi politik, Dalam perspektif komunikasi politik, hal ini dikenal sebagai fungsi edukatif partai politik.
- Tantangan Partai Politik di Era Demokrasi Digital
Sejumlah catatan berikut dapat dilihat sebagai tantangan partai politik termasuk partai Islam yakni; pertama, Krisis Kepercayaan Publik, Berbagai survei menunjukkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik akibat: korupsi politik, oligarki partai, politik uang namun dalam praktek politik uang ini karena sturktur masyarakat kita berada diposisi menenag kebaha lebih dominan dibanding masyarakkat menenagah keatas tidak terelakkan masyarakat juga berkontribusi menyebabkan banyaknya praktek money politik tersebut bahkan ada slogan kami menerima serangan fajar. Untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas maka struktur ekonomi masyaralat sejatinya harus bergeser menengah keatas. Fenomena ini dapat menghambat efektivitas komunikasi politik partai. Kedua, Personalisasi Politik; Dalam politik modern, figur kandidat sering lebih dominan dibanding institusi partai. Fenomena ini disebut oleh Thomas Meyer sebagai mediatisasi politik, di mana media lebih menonjolkan figur daripada ideologi. Ketiga, Polarisasi dan Disinformasi Digital Era media sosial juga memunculkan tantangan berupa, hoaks politik, saya mengutip istilah jika dulu ada kompetisi yang hak dan batil, maka dalam era digital ada pergulatan yang hak dan hoaks, bahkan masyarakat bisa terfreming dengan yang hoaks, meminjam istilah dahlan Iskan pemilik Jawa pos, ada kebenaran faktual dan ada kebenaran media sosial “new media”. akhinya muncullah propaganda digital dan polarisasi masyarakat, Hal ini dapat mengganggu kualitas komunikasi politik yang sehat dalam demokrasi.
F.Tantangan Khusus Partai Politik Islam
Partai Politik Islam jika dilihat secara realitas politik yang tidak linier dengan suara ummat Islam Indoensia yang mencapai angkai 85 persen, menjadi sebuah tanda tanya dan diskursus ada apa problematika parpol Islam dan menjadi poin keberhasilan partai nasionalis yang justru selama orde baru tampil sebagai jawara pemilu, melaui dari 1998 (PDIP), lalu berikutnya pernah jawara Partai Demokrat, maka disini secara faktual Partai politik Islam menghadapi tantangan tambahan antara lain: pertama, Fragmentasi Politik Islam, Fragmentasi menyebabkan, basis pemilih terpecah. Secara analisis konstituen politik dibagi kedalam tiga yakni, pemilih tradisional, pemilih transaksional dan pemilih rasional, Kedua, kompetisi antar partai Islam meningkat, berebut di ceruk suara yang sama, mislanya PKS muncul Gelora, PAN muncul Ummat bahkan PPP kehilangan tempat di senayan pada pemilu 2024 karena tidak lolos ambang batas 2% suara Nasional walau di daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten) tetap bisa duduk legislator bagi partai-partai yang tidak lolos PT. Ketiga, Dilema Ideologi Partai Islam menghadapi dilema antara mempertahankan ideologi Islam, atau beradaptasi dengan politik pragmatis. Keempat, Kompetisi dengan Partai Nasionalis. Banyak pemilih Muslim justru memilih partai nasionalis karena:program ekonomi, figur pemimpin, strategi komunikasi politik hingga pembelaan terhadap rakyat, sejumlah partai nasionalis membranding partainya, misalnya PDIP mengidentikkan dengan branding Partai Wong Cilik dan PSI mengidentikkan dengan partai anak muda, Gerindra sebagai partai Menjaga Indonesia Raya dengan garuda dan seterunya.
- Strategi Penguatan Komunikasi Politik.
Dari dasar pikiran dan analisis diatas terkait argumentasi peluang dan tantangan Partai Dalam maka hemat saya ada beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah: pertama, Modernisasi komunikasi politik, kedua, pemanfaatan teknologi digital, ketiga pentingnya big data politik, seperti relawan atau kader anggota yang berbasis data dengan by name, by adres dan by number dan pentingnya partai politik terus memperjuangkan rakayat dan hadir memberikan advocasi dengan program nyata pro rakyat bukan lima tahun jelang pemilu baru jumpai rakyat. Kedua, Penguatan ideologi dan program narasi politik berbasis solusi, ketiga, komunikasi berbasis kebijakan publik. Keempat Kaderisasi politik yang berkelanjutan. Kelima, pendidikan politik, dan keenam, rekrutmen kepemimpinan berkualitas dan pentingnya komunikasi Politik inklusif yakni komunikasi yang merangkul semua kelompok masyarakat karena masyarakat Indoensia melalui dua ormas besar yakni Nahdlatul Ulama dan muhammadiyah memiliki wajah Islam Indonesia yang inklusif sehingga di Indoensia lebih bercorak Piagam Madinah dari pada Piagam Jakarta, lebih dominan garam dari pada gincu, lebih subtantif dan menekankan velue “nilai” dibanding hanya sekedar simbol walau simbol juga menjadi identitas. Arus maisntrem ummat Islam Indonesia lebih kepada corak washatiyah, moderat sebagai cerminan Islam rahmatn lil alamin.
- Penutup
Hadirin yang saya hormati, Partai politik, termasuk partai politik Islam, tetap merupakan pilar penting demokrasi Indonesia. Namun keberhasilan mereka sangat ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan komunikasi politik yang semakin kompleks. Dalam era digital dan demokrasi terbuka, partai politik dituntut untuk: lebih transparan, lebih responsif terhadap aspirasi publik. lebih inovatif dalam komunikasi politik
Dengan demikian partai politik dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai jembatan antara negara dan masyarakat. Semoga kajian ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu komunikasi politik sekaligus memperkaya praktik demokrasi di Indonesia. (***)