Ombudsman sidak Puskesmas di Banda Aceh
Banda Aceh, InfoMu – Mendapat informasi tentang tidak
adanya rapid tes untuk covid-19 di puskesmas, Ombudsman RI
Perwakilan Aceh langsung bertindak dengan melakukan sidak
ke beberapa puskesmas di Kota Banda Aceh.
Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Ombudsman
Aceh, Dr. Taqwaddin Husin beserta para Asistennya Rudi
Ismawan dan Ilyas Isti. Kegiatan sidak ini berlangsung pada
Senin (29-6-2020) setelah mendapatkan informasi dari salah
satu warga Banda Aceh yang hendak melakukan rapid tes.
“Hasil sidak yang kami lakukan, beberapa puskesmas di Banda
Aceh tidak tersedia stock yang ready untuk digunakan ketika
ada orang yang mau rapid tes secara proaktif,” sebut
Taqwaddin dengan nada kecewa.
Berdasarkan pantauan Tim Ombudsman, dari dua Puskesmas
yang dituju, tidak satupun yang tersedia alat rapid tes yang siap
digunakan oleh masyarakat. Plt Kepala Puskesmas Kuta Alam menuturkan bahwa mereka tidak mempunyai alat rapid tes di Puskesmas yang siap
digunakan jika ada masyarakat yang datang, namun mereka akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan jika ada yang membutuhkan. “Iya pak, kita tidak ada alat rapid tes yang ready di Puskesmas. Kalau ada kebutuhan baru kita lapor ke Dinas” kata Dr. Faisal Plt Kepala Puskemas Kuta Alam kepada Tim Ombudsman.
Hal senada juga disampaikan oleh Malahayati, SKM, MPH
Kepala Puskesmas Ulee Kareng saat Tim Ombudsman Sidak
ke lokasi tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Banda Aceh, Dr Medya saat dimintai
tanggapannya oleh Kepala Ombudsman Aceh, menjelaskan
mereka tidak melakukan pengadaan terhadap alat rapid test.
Hal ini karena, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh menerima
alat tersebut dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Dan, lagi
pula sensitifitas rapid test rendah sekali, hanya 30 %
akurasinya. Makanya, kami cukupkan saja kit rapid test yang
berasal dari provinsi. Tetapi untuk swap kami melakukan
kerjasama dengan Unsyiah. Jelas Kepala Dinas kesehatan
Banda Aceh.
Terkait hal ini, Kepala Ombudsman RI Aceh, menyampaikan
“Kami berharap agar alat rapid tes ini tersedia di setiap
Puskesmas, supaya masyarakat yang datang secara proaktif
bisa langsung di periksa indikasi awal reaktif atau tidak terkait
Covid-19. Selain itu, kami juga meminta agar Pemko Banda
Aceh menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sebagai
kelengkapan petugas di lapangan,” pinta Taqwaddin.
“Anggaran untuk covid begitu banyak, di pangkas disemua dari
dinas terkait. Tapi masyarakatnya belum melihat apa yang
sudah dibelanjakan dari anggaran tersebut. Padahal kondisi
Aceh saat ini semakin parah dampak dari Covid-19 ini” pungkasnya. (Agusnaidi Budaya)
