Mendagri Soroti Anggaran Seremonial Aceh Rp72,7 Miliar
* Tim TAPA Aceh harus bertanggung jawab karena Abaikan RPJMA dan Nasib Rakyat Kecil?
INFOMU.CO | Banda Aceh – Pengamat Kebijakan Puiblik Aceh yang juga akademisi di USK, Nasrul Zaman menyampaikan kritik tajam kepada tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan catatan serius terhadap draf APBA 2026. Kemendagri menyoroti alokasi dana sebesar Rp71, 7 miliar untuk belanja iklan reklame, film, dan pemotretan yang dinilai hanya bersifat seremonial.
Kata Nazrul Zaman, anggaran fantastis ini memicu polemik karena dianggap sangat kontras dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Alih-alih merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025-2030, tim anggaran dinilai berjalan sendiri tanpa sensitivitas terhadap krisis kemanusiaan yang sedang terjadi.
Ironi di Tengah Krisis Stunting dan Kemiskinan
Publik mempertanyakan prioritas Pemerintah Aceh di bawah komando Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua TAPA. Di saat anggaran puluhan miliar dialokasikan untuk citra visual, Aceh masih bergelut dengan persoalan mendasar:
* Stunting yang Tak Teratasi: Angka gizi buruk masih menjadi ancaman bagi masa depan generasi muda Aceh.
* Imunisasi Rendah: Cakupan imunisasi yang belum maksimal menempatkan anak-anak Aceh dalam risiko kesehatan tinggi.
* Kemiskinan Ekstrem: Nasib fakir miskin dan masyarakat rentan seolah terabaikan dari intervensi anggaran yang signifikan.
Ancaman terhadap Visi Mualem-Dek Fadh
Kata Nasrul Zaman, pengamat kebijakan publik Aceh itu, langkah TAPA ini dinilai telah melenceng jauh dari semangat perubahan dan cita-cita pembangunan yang ditegaskan oleh pasangan pemimpin Aceh, Mualem-Dek Fadh. Alokasi anggaran yang “boros” tersebut dianggap merusak fondasi kesejahteraan yang seharusnya menjadi prioritas utama.
“Sangat tidak pantas jika biaya seremoni lebih diutamakan daripada perut rakyat kecil,” ungkap pengamat kebijakan publik. Jika tata kelola anggaran ini tidak segera diperbaiki, visi besar membangun Aceh yang mandiri dan sejahtera yang digabungkan Mualim hanya akan menjadi slogan di atas kertas iklan yang mahal. (Syaifulh)
