Medan, InfoMu.co – Proses Musywil dan Musyda Muhammadiyah Sumatera Utara dan Kota Medan sudah selesai. Kini sedang memasuki tahap menyusun tim UPP (Unit Pembantu Pimpinan) lewat majelis dan lembaga. Majelis dan Lembaga memiliki peran strategis dalam perjalanan persyarikatan lima tahun ke depan atau periode 2022-2027. Untuk meningkatkan peran dan fungsi UPP itu, PDM Medan melalui koorbidnya Eka Putra Zahran, Wakil Ketua PDM Medan yang membidang Majelis Hukum dan Majelis Wakaf melalui bimbingan teknis ( Bimtek).
Kegiatan Bimtek berlangsung di Hotel Madani Medan, yang dihadiri Ketua PDM Medan Maulana Siregar MA, Wakil Ketua Rafdinal MAP dan Wakil Ketua Eka Putra Zahran.
Diharapkan dengan bimtek itu selain membekali peran fungsu majelis sebagai UPP yang membantu pimpinan dalam operasional atau implementasi program-program kerja juga menjadi media penguatan komitmen unsur pimpinan terhadap persyarikatan.
Ketua PDM Medan Maulana Siregar MA mengatakan, pihaknya memberi apresiasi atas kegiatan Bimtek yang dilaksanakan dua majelis, yakni Majelis Hukum dan HAM dan Majelis Wakaf dan Ke-hartabendaan. Kata Maulana, bimtek yang dilakukan di dua majelis itu merupakan satu terobosan yang positif untuk menyantukan visi dan misi antara pengurus (UPP) dengan Koordinator Bidangnya. Bimtek juga diharapkan dapat membangun chymsteri antara pengurus di kedua majelis.
Maulana Siregar berharap banyak kepada Majelis Hukum dan HAM karena sesungguhnya di akar rumput banyak terjadi persoalan hukum dimana Muhammadiyah diharapkan memiliki empati untuk membantunya. Demikian juga andai amal usaha persyarikatan mendapatkan masalah hukum, maka Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah dapat memberi advokasi bahkan pendampingan hukum.
Terkait dengan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Maulana Siregar berharap agar dapat menyelesaikan atau menuntaskan proses pendataan aset persyarikatan di Kota Medan. Diharapkan persoalan pendataan aset itu dapat segera diselesaikan.
Sementara itu Wakil Ketua PDM Medan Eka Putra Zahran pada acara itu berharap banyak kepada Majelis Hukum dan HAM dan Majelis Wakaf dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. ” Saya tak berharap program-program yang sudah ditanfidzkan tidak dapat dilaksanakan,” Eka menyebut MHH dan MW akan dua majelis strategis yang dapat memberi warga bagi perjalanan Muhammadiyah Kota Medan lima tahun ke depan.
Khusus kepada Majelis Hukum dan HAM, Eka berharap dapat melakukan kegiatan yang pro-rakyat. Perbanyak program pengabdian. Agar kehadiran Muhammadiyah itu dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Bimtek yang berlangsung satu hari itu ditandai dengan hadirnya Wakil Ketua PDM Medan Rafinal yang menjadi tokoh senior dilingkungan PDM Medan. Rafdinal yang sarat dengan pengalaman berorganisasi itu memberikan banyak pesan penting kepada calon pimpinan dari Majelis Hukum dan HAM dan Majelis Wakaf ke-Hartabendaan.
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan rencananya akan melaksanakan peneguhan Pimpinan pada awal September 2023. Untuk itu, Ketua PDM Medan sudah mengultimatum agar semua proses penyusunan UPP tuntas pada tanggal 31 Agustus. ( masnal rivai)
