Din Syamsuddin: MUI Harus Benar-Benar Menjadi Tenda Besar Umat Islam
INFOMU.CO | Jakarta – Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung sejak Kamis (20/11/2025) diharapkan menjadi titik awal untuk menata ulang fungsi organisasi agar benar-benar hadir sebagai wadah bagi seluruh elemen umat Islam. Pandangan itu disampaikan mantan Ketua Umum MUI 2014–2015, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin.
Ia melihat MUI telah memainkan peran penting dalam beberapa isu keumatan, tetapi struktur kepengurusan masih menunjukkan dominasi kelompok tertentu. “Kepengurusan MUI masih didominasi oleh beberapa organisasi tertentu,” ujarnya.
Kondisi tersebut, menurutnya, belum mencerminkan tagline MUI sebagai forum musyawarah ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim. Din mengingatkan bahwa MUI semestinya menjalankan misi Islam yang rahmatan lil ‘alamin dan berfungsi fauqal jami’ walil jami’, yaitu berada di atas dan untuk semua golongan.
Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2015–2020, ia menilai kepengurusan baru harus memberi ruang kepada seluruh unsur umat Islam, baik pada jabatan harian maupun komisi dan lembaga. Ia mengusulkan agar Dewan Pertimbangan terdiri dari ketua umum seluruh ormas Islam—sekitar 70 organisasi—ditambah figur perorangan dari kalangan ulama, zuama, dan cendekiawan. Ia juga menegaskan perlunya keseimbangan: jika ketua umum eksekutif berasal dari satu organisasi, maka ketua Dewan Pertimbangan idealnya dari organisasi lain, begitu pula komposisi berbagai posisi wakil ketua umum.
Din mengingatkan bahwa umat Islam menghadapi persoalan besar dan kompleks. Karena itu MUI perlu hadir sebagai pemecah masalah dan penggerak langkah keumatan-kebangsaan. Ia menilai MUI harus menunjukkan kepemimpinan perubahan yang mampu mengelola proses transformasi secara terukur.
Terkait hubungan dengan negara, Din menegaskan posisi MUI sebagai khadimul ummah dan shadiqul hukumah—pelayan umat dan mitra kritis pemerintah. MUI dapat mendukung pemerintah ketika kebijakan berada pada koridor konstitusi dan nilai agama, namun harus bersuara tegas ketika pemerintah dinilai melampaui batas tersebut. Itu, menurutnya, adalah tanggung jawab moral para ulama. (jakartamu)
