Anies Baswedan Dan Mahfud MD Gugat Hasil Pilpres 2024 Ke MK
Jakarta, InfoMu.co – Anies Baswedan dan Mahfud MD Diharapkan Tetap Dijalur Oposisi Walaupun Elit Parpol Pendukung Menempuh Pragmatisme Politik. Nasdem, sudah terlihat lagi watak aslinya yang pragmatis. Surya Paloh, langsung berpidato atas nama Nasdem menyatakan menerima hasil Pemilu dan mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran.
Nasdem hanya mendorong proses ke MK, dan meragukan proses hak angket. Satu langkah politik, yang sejak jauh hari sudah terbaca ketika Surya Paloh menemui Jokowi di istana, padahal belum ada pengumuman hasil Pemilu oleh KPU. Nasdem tidak terlalu meratapi kekalahan Anies, bisa dipahami karena alasan:
Pertama, Anies bukan kader Nasdem. Jadi tak signifikan bagi Nasdem terlalu ‘Die Hard’ membela kekalahan Anies dalam Pilpres 2024.
Kedua, Anies telah dimanfaatkan secara baik untuk mendongkrak elektabilitas Nasdem. Terbukti, suara Nasdem naik, jadi misi sudah selesai. Adapun kemenangan Anies, itu bonus saja kalau terjadi. Suara Nasdem pada Pemilu 2024 ini 14.660.516 suara (9,65%), naik 0,60% dari suara Nasdem pada Pemilu 2019 lalu yang hanya 9,05 %. Efek memboyong Anies menjadi Capres, ini juga sukses mengerek suara partai pengusung lainnya, yakni PKB dan PKS. Pada Pemilu 2019, suara PKB 9,69% dan PKS 8,21%. Sekarang pada Pemilu 2024, suara PKB naik 0,92% menjadi 10,61%. Suara PKS naik 0,21% menjadi 8,42%.
Jadi, apa yang akan terjadi di MK hanyalah deklarasi kekalahan Anies dan Cak Imin, sekaligus melegitimasi kecurangan Pemilu 2024. Jika PDIP menempuh upaya yang sama ke MK, maka itu sama saja deklarasi kekalahan Ganjar Mahfud dan sekaligus melegitimasi kecurangan Pemilu 2024. Setelah itu, tidak ada lagi Pemilu curang karena sudah dibuktikan di MK, dan Prabowo Gibran tetap menjadi pemenangnya. Proses ke MK hanyalah deklarasi kekalahan dan upaya melegitimasi kecurangan.
Repetisi politik seperti yang terjadi di Pemilu 2019. Saat itu Prabowo menyebut Pilpres curang, dia gugat ke MK dan kalah. Akhirnya, Pilpres menjadi legitimate. Prabowo, tidak bisa lagi menuduh Pilpres curang, karena sudah dibuktikan di MK tidak ada kecurangan, kalau curang Prabowo tidak kalah. Hanya tinggal satu, apakah umat setelah kalah akan kembali dikhianati seperti pada Pilpres 2019? Saat itu, setelah kalah di MK, Prabowo justru merapat ke kubu pemenang. Hidangan nasi goreng, telah mengubah karakter macan asia menjadi kucing Persia.
Apakah, pengkhianatan itu akan terjadi juga di Pemilu 2024 ini? Sederhana saja, para politisi dan partai itu pragmatis. Mereka, tidak segan meninggalkan rakyat demi tujuan kekuasaan, sebagaimana Prabowo dulu pernah melakukan itu pada tahun 2019. Bedanya, dulu Prabowo yang menjadi korban kecurangan, tahun 2024 ini Prabowo yang diuntungkan oleh adanya kecurangan.
Nasdem saja sudah kebelet merapat, dengan datangnya Surya Paloh ke istana. Hari ini, kubu 01 hanya Nasdem yang secara mandiri (tanpa PKS dan PKB) langsung menyatakan menerima hasil Pemilu dan memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Padahal, pada saat yang sama, Anies dan Cak Imin mendeklarasikan banyaknya proses yang bermasalah dalam Pemilu, sebagai tanggapan atas pengumuman KPU. Nasdem telah mengambil manuver untuk kepentingan Parpol nya sendiri, dengan meninggalkan Anies, PKS dan PKB. PKB sendiri, tidak lama lagi juga akan mengambil langkah serupa. Dua menteri PKB sudah sowan Jokowi. Jokowi sudah titip salam kepada Cak Imin. Itu artinya, manuver PKB tidak akan jauh beda dengan Nasdem.
Memang inilah problem berjuang pada sistem demokrasi Indonesia. Umat tidak memiliki kendali dalam menentukan keputusan politik dalam perjuangan. Umat hanya dimanfaatkan suaranya di TPS, aksi demonstrasi keputusan politik apakah akan menerima hasil Pemilu atau tidak, akan ajukan hak angket atau tidak, akan membawa perkara ke MK atau tidak, itu semua ada pada otoritas parpol dan elit politik. Pertimbangannya juga kepentingan politik, bukan menjalankan aspirasi umat.
Umat tidak pernah diajak berunding oleh parpol, untuk menetapkan pilihan politik, apakah akan menerima hasil Pemilu atau tidak, akan ajukan hak angket atau tidak, akan membawa perkara ke MK atau tidak. Dalam urusan strategis ini, umat ditinggalkan. Umat hanya disuruh demo dan suaranya dimasukan ke TPS. Parpol dan elit, hanya memanfaatkan dukungan umat untuk tujuan kekuasaan mrk.
Kalau mendengar aspirasi umat, tentunya saat ini parpol tidak akan menerima hasil Pemilu, bahkan segera melakukan konsolidasi untuk menggulirkan hak angket. Bukan malah mendelegitimasi wacana angket dan segera menyatakan menerima hasil Pemilu, seperti yang dilakukan Nasdem.
Sudah saatnya umat memikirkan jalan perubahan, yang terlepas dari kendali parpol dan elit, lepas dari belenggu oligarki. Sudah saatnya, umat meneladani Rasulullah Saw dalam memperjuangkan Islam, hingga sampai ke tampuk kekuasaan. Perjuangan yang tidak berkompromi dengan sistem batil demokrasi, dan berfokus dengan dakwah Islam, untuk meyakinkan umat bahwa masa depan perubahan itu ada pada Islam yang menjadi arus utama perjuangan umat Islam, yang ada pada kendali umat, dan steril dari intervensi elit parpol dan para oligarki.
Memang Secara politik, Nasdem memang independen. Tak terikat dengan PKS dan PKB, untuk menyatakan selamat kepada Prabowo Gibran, dan menerima hasil Pemilu yang diumumkan KPU. Namun secara etika, tentu sikap ini tidak layak. Karena terpisah, Anies – Cak Imin malah pidato mempersoalkan proses Pemilu, dan berencana akan mengajukan gugatan ke MK.
Terlihat sekali, Nasdem cari aman dan sudah ancang-ancang kabur dari koalisi Perubahan. Apalagi, untuk maju ke MK, legal standing gugatan hanya dari Paslon. Tak butuh persetujuan partai pengusung. Nasdem terlihat bermanuver untuk menanam saham dukungan pada pemenang, agar bisa jadi jalan untuk merapat dan kembali ada pada lingkaran kekuasaan. Nasdem paham betul, membesarkan partai tanpa dukungan kekuasaan, sangat berat. Apalagi, Nasdem merasakan betul benefit berada di lingkaran kekuasaan bersama Jokowi selama dua periode. Gelagat Nasdem ini sebenarnya sudah tercium sejak lama. Terakhir, makin kuat saat Surya Paloh menghadap Jokowi, yang menurut Jokowi Nasdem ingin dijembatani.
Jadi, sikap Nasdem saat ini yang menerima pengumuman KPU dan memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran, bukan lah hal yang spesial atau anomali. Gelagat Nasdem ingin segera merapat, sudah terbaca sejak lama. Dikubu pendukung 01, sudah lama pula tidak terlalu percaya pada NasDem. Namun, ada yang berusaha meyakinkan diri bahwa NasDem sudah berubah. Bahkan, ikut latah mengelu-elukan pidato heroik Surya Paloh. Seolah, Surya Paloh ‘sudah tobat’.
Setelah ini, masalah hak angket juga akan gugur. NasDem telah memulai mewacanakan tidak logisnya hak angket, karena nantinya akan kalah suara di paripurna. Padahal, ini juga bagian dari proposal tambahan dari NasDem agar bisa merapat ke kekuasaan. Kalau gaya Partai Demokrat langsung pasang badan menolak hak angket setelah AHY jadi Menteri ATR, NasDem menjadikan hak angket proposal merapat ke penguasa melalui narasi meragukan wacana hak angket ini.
Akhirnya, umat-lah yang kembali ditipu lagi oleh parpol. Umat, hanya diambil suaranya. Tapi tak akan didengar pendapatnya. Meskipun Umat menolak hasil Pemilu yang diumumkan KPU, ingin agar kecurangan Pemilu diproses secara politik melalui hak angket, namun parpol dan elit punya keputusan lain. Umat, akhirnya sekali lagi harus merasakan betapa sakitnya dicurangi sekaligus dikhianati.
Adapun jalan perlawanan ke MK, hanya akan menjadi formalitas belaka. Putusan MK sudah dapat dipastikan, akan berujung pada melegitimasi kecurangan. Prabowo Gibran, makin mantab menjadi pemenang Pilpres 2024, setelah ada putusan MK.
Wahai umat, tidak-kah berbagai pengkhianatan parpol dan elit politik segera menyadarkan kita, bahwa jalan perubahan itu bukan melalui demokrasi? Apakah tidak cukup, seluruh kecurangan dan pengkhianatan demokrasi kepada umat selama ini?
Sampai kapan, umat akan mencampakkan demokrasi dan segera mengambil jalan Islam, melalui dakwah agar keadilan dan ridlo Allah SWT segera tegak dimuka bumi ini?
Kalau bukan karena agama ini, mungkin saja lidah ini sudah terlalu letih untuk selalu mengingatkan. Namun karena kecintaan terhadap umat dan keagungan perintah syariat, maka seruan menegakkan kebaikan diteruskan. (***)
