• Beranda
  • Kabar
    • Persyarikatan
    • Peristiwa
    • Ekonomi
    • Info LazisMu
    • InfoMU tv
  • Literasi
    • Kampus
    • Tarjih
    • Taman Pustaka
    • Jelajah Bumi Para Rasul
    • Majelis Pustaka & Informasi
    • Taman Pustaka
  • Kolom
    • Khutbah
    • Opini
  • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Halal Center
  • Muktamar
    • Muktamar 49
    • Road To Muktamar 49
  • Pendidikan
    • umsu
    • Sekolah
  • Redaksi
Infomu
  • Beranda
  • Kabar
    • Persyarikatan
    • Peristiwa
    • Ekonomi
    • Info LazisMu
    • InfoMU tv
  • Literasi
    • Kampus
    • Tarjih
    • Taman Pustaka
    • Jelajah Bumi Para Rasul
    • Majelis Pustaka & Informasi
    • Taman Pustaka
  • Kolom
    • Khutbah
    • Opini
  • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Halal Center
  • Muktamar
    • Muktamar 49
    • Road To Muktamar 49
  • Pendidikan
    • umsu
    • Sekolah
  • Redaksi
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Kabar
    • Persyarikatan
    • Peristiwa
    • Ekonomi
    • Info LazisMu
    • InfoMU tv
  • Literasi
    • Kampus
    • Tarjih
    • Taman Pustaka
    • Jelajah Bumi Para Rasul
    • Majelis Pustaka & Informasi
    • Taman Pustaka
  • Kolom
    • Khutbah
    • Opini
  • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Halal Center
  • Muktamar
    • Muktamar 49
    • Road To Muktamar 49
  • Pendidikan
    • umsu
    • Sekolah
  • Redaksi
No Result
View All Result
Infomu
No Result
View All Result
Sahabatku Hasyimsyah Nasution (4):  Keadilan Tidak Bisa Hanya Bergantung pada Niat Baik

Sahabatku Hasyimsyah Nasution (4): Keadilan Tidak Bisa Hanya Bergantung pada Niat Baik

Syaiful Hadi by Syaiful Hadi
16 November 2026
in Tokoh
0

Sahabatku Hasyimsyah Nasution (4): Keadilan Tidak Bisa Hanya Bergantung pada Niat Baik

Shohibul Anshor Siregar

Oleh : Shohibul Anshor Siregar

Dalam masyarakat yang adil, seseorang memperoleh haknya bukan karena ia mengenal orang yang berkuasa, melainkan karena hak itu memang harus dihormati.

Bayangkan seseorang mengurus layanan publik. Berkasnya lengkap, persyaratan telah dipenuhi, dan ia berhak memperoleh pelayanan sesuai ketentuan. Namun, prosesnya tidak bergerak sampai ia menemukan orang yang dapat membantunya melewati hambatan birokrasi. Setelah bantuan itu datang, urusannya selesai dengan cepat.

Kita mungkin memuji orang yang membantu tersebut. Ia dianggap baik, peduli, dan bersedia menolong sesama. Akan tetapi, ada persoalan yang tidak selesai oleh pujian itu: mengapa seseorang harus memperoleh bantuan khusus untuk mendapatkan sesuatu yang semestinya menjadi haknya?

Pertanyaan tersebut membawa kita kepada perbedaan mendasar antara kebaikan pribadi dan keadilan sosial. Kebaikan pribadi bergantung pada kesediaan seseorang untuk membantu. Keadilan menuntut sesuatu yang lebih kuat: aturan dan praktik yang memastikan hak tidak ditentukan oleh kedekatan, kemurahan hati, atau hubungan dengan pemegang kekuasaan.

Tentu saja, masyarakat membutuhkan orang yang baik. Tidak ada aturan yang dapat menggantikan seluruh bentuk empati, solidaritas, dan kepedulian manusia. Namun, masyarakat yang adil tidak dapat dibangun dengan mengandalkan kebaikan pribadi sebagai satu-satunya perlindungan bagi orang yang lemah.

Jika hak hanya terpenuhi ketika seseorang beruntung bertemu orang yang baik, persoalannya bukan lagi semata-mata karakter individu. Ada sesuatu dalam susunan hubungan sosial yang perlu diperiksa.

Ketika hak berubah menjadi kemurahan hati

Kita sering memuji bantuan kepada orang yang mengalami kesulitan. Pujian itu wajar, sebab tindakan menolong dapat meringankan beban manusia lain. Namun, ada perbedaan antara bantuan sukarela dan pemenuhan hak.

Ketika seseorang memberikan bantuan tambahan kepada orang yang membutuhkan, tindakannya dapat dipahami sebagai kemurahan hati. Akan tetapi, ketika lembaga yang bertanggung jawab atas pelayanan dasar memperlakukan hak warga sebagai sesuatu yang boleh diberikan atau ditahan menurut kehendaknya, hubungan sosial berubah. Warga tidak lagi berhadapan dengan kewajiban lembaga, tetapi dengan belas kasihan pihak yang memiliki kewenangan.

Perbedaan ini penting karena belas kasihan tidak selalu dapat dituntut, sedangkan hak harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang dapat berterima kasih kepada orang yang menolongnya, tetapi ia tidak seharusnya dipaksa merasa berutang budi hanya karena memperoleh pelayanan yang memang menjadi haknya.

Ketika akses terhadap hak bergantung pada kedekatan pribadi, hubungan sosial juga dapat menjadi tidak setara. Orang yang mempunyai jaringan luas memperoleh jalan keluar lebih mudah, sedangkan orang yang tidak memiliki hubungan serupa menghadapi hambatan lebih besar. Dalam keadaan seperti itu, kemampuan mengakses hak tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada sumber daya sosial yang dimiliki seseorang.

Inilah salah satu alasan mengapa keadilan perlu melampaui hubungan personal. Masyarakat membutuhkan prosedur yang dapat digunakan oleh warga tanpa harus lebih dahulu memperoleh restu seseorang yang berkuasa.

Niat baik tidak menghapus persoalan struktur

Dalam pembicaraan sehari-hari, masalah sosial sering dijelaskan melalui sifat individu. Jika pelayanan buruk, petugas dianggap tidak ramah. Jika bantuan tidak sampai kepada orang yang membutuhkan, pengelola dianggap kurang peduli. Jika keputusan merugikan warga, pembuat keputusan dianggap tidak memiliki hati nurani.

Penjelasan semacam itu mungkin benar dalam kasus tertentu. Namun, ia belum tentu memadai untuk menerangkan mengapa masalah yang sama terus berulang, bahkan ketika orang yang menjalankan lembaga telah berganti.

Apabila suatu prosedur membuka peluang diskriminasi, pergantian individu tidak otomatis menghapus masalah. Jika kewenangan terlalu terkonsentrasi dan keputusan tidak dapat diperiksa, orang yang berniat baik pun dapat membuat kesalahan tanpa koreksi. Jika warga tidak mempunyai jalur pengaduan yang efektif, pelanggaran dapat berlangsung karena pihak yang dirugikan tidak mampu memaksakan pertanggungjawaban.

Dalam konteks ini, struktur sosial bukan sesuatu yang abstrak atau jauh dari kehidupan sehari-hari. Struktur hadir melalui aturan, pembagian kewenangan, kebiasaan organisasi, distribusi sumber daya, dan peluang yang tersedia bagi kelompok yang berbeda. Ia membentuk pilihan yang dapat diambil manusia sekaligus memengaruhi siapa yang harus menanggung akibat suatu keputusan.

Karena itu, analisis keadilan perlu mengajukan dua pertanyaan sekaligus. Siapa yang mengambil keputusan, dan dalam susunan aturan seperti apa keputusan tersebut dibuat? Pertanyaan pertama membantu mengidentifikasi tanggung jawab personal. Pertanyaan kedua membantu menjelaskan mengapa suatu pola dapat berulang.

Tanpa pemeriksaan terhadap individu, kita berisiko membiarkan pelaku berlindung di balik sistem. Tanpa pemeriksaan terhadap struktur, kita berisiko menghukum individu tanpa memperbaiki keadaan yang memungkinkan pelanggaran berulang.

Keadilan memerlukan institusi yang dapat diperiksa

Institusi bukan sekadar gedung, kantor, atau organisasi yang memiliki nama resmi. Institusi mencakup aturan dan kebiasaan yang mengatur perilaku, menetapkan kewenangan, menentukan hak, serta membentuk harapan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Dalam masyarakat yang berusaha berlaku adil, institusi seharusnya membantu mengurangi ketergantungan warga pada kehendak pribadi pemegang kekuasaan. Keputusan perlu didasarkan pada alasan yang dapat diperiksa. Persyaratan harus diketahui. Prosedur keberatan perlu tersedia. Penyalahgunaan wewenang harus memiliki konsekuensi. Orang yang terkena dampak kebijakan perlu memperoleh kesempatan yang layak untuk menyampaikan keberatan.

Semua itu tidak menjamin bahwa setiap keputusan akan adil. Aturan dapat dirancang secara diskriminatif, prosedur dapat terlalu rumit, dan mekanisme pengawasan dapat dikuasai oleh pihak yang seharusnya diawasi. Namun, keberadaan mekanisme pemeriksaan membuat keputusan tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak satu orang dan membuka kemungkinan untuk mengoreksi kesalahan.

Keadilan institusional juga tidak berarti memperlakukan setiap orang secara seragam tanpa memperhatikan keadaan. Perlakuan yang tampak sama dapat menghasilkan hambatan yang berbeda bagi orang yang memiliki sumber daya dan kondisi hidup berbeda. Sebaliknya, kebijakan khusus untuk mengatasi hambatan tertentu perlu memiliki alasan yang jelas, tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mekanisme evaluasi yang memadai.

Maka, pertanyaan tentang keadilan bukan hanya apakah aturan berlaku bagi semua orang. Kita juga perlu menilai bagaimana aturan dirancang, bagaimana penerapannya diawasi, dan apakah orang yang menghadapi hambatan memiliki kesempatan nyata untuk memperoleh perlakuan yang layak.

Pelajaran dari tradisi pemikiran politik

Persoalan tentang hubungan antara moralitas dan tatanan sosial memiliki sejarah panjang dalam filsafat politik. Al-Farabi, misalnya, membahas hubungan antara kehidupan bersama, kepemimpinan, pengetahuan, dan pencapaian kebahagiaan manusia. Dalam tradisi pemikirannya, kualitas kehidupan politik tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat dan kemampuan kepemimpinan mengarahkan kehidupan bersama.

Pembacaan atas Al-Farabi dapat membantu kita mengajukan pertanyaan yang melampaui karakter pribadi pemimpin: untuk tujuan apa kekuasaan dijalankan, dan bagaimana kehidupan bersama diatur agar mendukung kebaikan manusia? Namun, gagasan Al-Farabi lahir dari konteks intelektual dan politik tertentu. Pemikirannya tidak dapat begitu saja diperlakukan sebagai rancangan institusi modern atau jawaban langsung bagi setiap persoalan demokrasi masa kini.

Yang dapat diambil sebagai bahan refleksi ialah pentingnya menghubungkan kualitas kepemimpinan dengan tujuan kehidupan bersama. Pemimpin yang mengaku bermoral tetap perlu dinilai melalui keputusan, penggunaan kewenangan, dan akibat kebijakannya. Sebutan baik tidak dapat menggantikan pemeriksaan terhadap praktik.

Persoalan ini juga membawa kita kepada pertanyaan tentang pembatasan kekuasaan. Tidak cukup hanya berharap bahwa orang yang berkuasa akan selalu menggunakan kewenangannya dengan bijaksana. Masyarakat membutuhkan aturan yang membatasi penyalahgunaan, pembagian kewenangan yang mencegah pemusatan berlebihan, serta mekanisme yang memungkinkan keputusan dipertanyakan.

Pembatasan semacam itu bukan tuduhan bahwa semua pemimpin berniat buruk. Justru, aturan yang baik mengakui bahwa manusia dapat keliru, memiliki kepentingan, dan menghadapi tekanan. Institusi dibutuhkan agar kehidupan bersama tidak bergantung sepenuhnya pada kualitas moral seseorang.

Mengapa pengawasan bukan tanda ketidakpercayaan semata?

Sebagian orang mungkin menganggap pengawasan sebagai tanda kecurigaan atau permusuhan. Jika seseorang telah berjanji menjalankan amanah, mengapa ia masih harus diperiksa? Bukankah kepercayaan diperlukan agar organisasi dapat bekerja?

Kepercayaan memang penting. Tanpa kepercayaan, setiap hubungan sosial akan dipenuhi kecurigaan dan biaya pemeriksaan yang berlebihan. Namun, kepercayaan yang sehat tidak mengharuskan masyarakat meniadakan pertanggungjawaban. Pengawasan yang dirancang secara wajar justru membantu menjaga kepercayaan karena menyediakan cara untuk membedakan antara janji dan pelaksanaan.

Dalam pengelolaan anggaran, misalnya, pencatatan yang transparan dan pemeriksaan independen dapat membantu memastikan bahwa sumber daya digunakan sesuai tujuan. Dalam pelayanan publik, prosedur pengaduan memberi kesempatan bagi warga untuk melaporkan hambatan. Dalam pengambilan keputusan, keterbukaan alasan membantu pihak lain menilai apakah keputusan tersebut didukung bukti dan sesuai kewenangan.

Mekanisme seperti itu harus dirancang agar tidak berubah menjadi alat intimidasi atau beban administratif yang tidak perlu. Pengawasan juga perlu diawasi. Namun, kemungkinan penyalahgunaan mekanisme pengawasan bukan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban. Ia justru menunjukkan bahwa kekuasaan pengawas pun perlu dibatasi.

Keadilan tidak lahir dari anggapan bahwa manusia selalu buruk atau selalu baik. Ia memerlukan pengakuan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk bertindak benar sekaligus kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Tatanan sosial yang bertanggung jawab berusaha mendukung yang pertama dan membatasi akibat yang kedua.

Siapa yang menentukan apa yang disebut adil?

Ada persoalan lebih mendasar yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbaiki prosedur. Aturan sendiri dapat mencerminkan ketimpangan kekuasaan. Suatu kebijakan dapat disusun melalui proses resmi, tetapi tetap menguntungkan kelompok tertentu dan membebankan biaya kepada kelompok lain.

Karena itu, keberadaan institusi tidak otomatis menjamin keadilan. Kita perlu memeriksa siapa yang berpartisipasi dalam penyusunan aturan, kepentingan siapa yang memperoleh perhatian, dan pengalaman siapa yang tidak masuk dalam pertimbangan. Prosedur yang tampak netral dapat menghasilkan dampak tidak setara apabila kondisi awal para pihak sangat berbeda atau suara kelompok tertentu tidak didengar.

Di sinilah keterbukaan terhadap kritik menjadi penting. Orang yang terdampak kebijakan perlu memiliki kesempatan untuk menjelaskan pengalaman mereka. Pengetahuan ahli perlu digunakan, tetapi tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutup pertanyaan tentang distribusi manfaat dan risiko. Pengalaman warga bukan pengganti seluruh bukti teknis, tetapi dapat menunjukkan persoalan yang tidak tertangkap oleh perhitungan awal.

Keadilan, dengan demikian, menuntut lebih dari aturan yang tertulis. Ia juga memerlukan proses untuk memeriksa apakah aturan tersebut dapat dibenarkan, siapa yang diuntungkan olehnya, dan bagaimana akibatnya terhadap kelompok yang berbeda.

Dari kemurahan hati menuju jaminan keadilan

Gagasan masyarakat beradab yang dibicarakan Hasyimsyah Nasution dapat menjadi pintu masuk untuk merenungkan hubungan antara kebenaran, keadilan, dan kepedulian kepada sesama. Dalam kehidupan publik, hubungan itu perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan tentang tanggung jawab personal sekaligus susunan institusi.

Kepedulian mendorong seseorang membantu orang lain. Keadilan menuntut agar bantuan tidak menjadi satu-satunya jalan untuk memperoleh hak. Tanggung jawab moral mendorong pemegang kekuasaan bertindak benar. Institusi yang dapat diperiksa membantu memastikan bahwa kewenangan tidak hanya dijalankan menurut kehendak pribadi. Keduanya saling melengkapi, tetapi tidak dapat saling menggantikan.

Masyarakat yang adil tetap membutuhkan kemurahan hati, solidaritas, dan kesediaan membantu. Namun, ia tidak boleh membuat kehidupan warga bergantung pada kemurahan hati itu. Hak dasar, perlakuan yang setara, dan kesempatan untuk mengajukan keberatan harus memiliki dasar yang lebih kuat daripada hubungan pribadi.

Pertanyaan terakhirnya bukan apakah kita membutuhkan orang baik atau institusi yang baik. Kita membutuhkan keduanya. Orang yang bermoral dapat membantu memperbaiki institusi, sedangkan institusi yang adil dapat memperluas ruang bagi tindakan yang bertanggung jawab dan membatasi peluang penyalahgunaan.

Namun, institusi yang adil pun tidak berdiri di luar hubungan kekuasaan. Aturan dibuat, ditafsirkan, dan diterapkan oleh manusia yang memiliki posisi dan kepentingan berbeda. Karena itu, kita harus melangkah lebih jauh: bagaimana kekuasaan bekerja dalam kehidupan sosial, bagaimana ia membentuk apa yang dianggap wajar, dan bagaimana ia dapat dibatasi tanpa mengabaikan kebutuhan untuk mengatur kehidupan bersama?

Pertanyaan tersebut membawa kita kepada artikel berikutnya: “Apakah Berpikir Kritis Bertentangan dengan Beragama?” Tulisan itu akan membahas hubungan antara akal, otoritas, dan keyakinan, sekaligus menanyakan mengapa kemampuan menguji alasan merupakan bagian penting dari kehidupan intelektual yang bertanggung jawab. (***)

Bagikan ini:

  • Bagikan pada Facebook(Membuka di jendela yang baru) Facebook
  • Bagikan ke WhatsApp(Membuka di jendela yang baru) WhatsApp
  • Bagikan ke Telegram(Membuka di jendela yang baru) Telegram
  • Kirim email tautan ke teman(Membuka di jendela yang baru) Surat elektronik
  • Bagikan ke Linkedln(Membuka di jendela yang baru) LinkedIn
  • Cetak(Membuka di jendela yang baru) Cetak
Tags: hasyimsyah nasutionShohibul Anshor Siregar
Previous Post

Tanwir Berakhir, Haedar Nashir Ajak Jaga Kekompakan dan Perkuat Etos Kemajuan

Next Post

Baitul Arqam PCM Aek Kuasan dan PCM Bandar Pulau, Perkuat Ideologi dan Kualitas Kader Muhammadiyah

Next Post
Baitul Arqam PCM Aek Kuasan dan PCM Bandar Pulau, Perkuat Ideologi dan Kualitas Kader Muhammadiyah

Baitul Arqam PCM Aek Kuasan dan PCM Bandar Pulau, Perkuat Ideologi dan Kualitas Kader Muhammadiyah

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Beranda
  • Kabar
  • Literasi
  • Kolom
  • Kesehatan
  • Muktamar
  • Pendidikan
  • Redaksi
Call us: +1 234 JEG THEME

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Kabar
    • Persyarikatan
    • Peristiwa
    • Ekonomi
    • Info LazisMu
    • InfoMU tv
  • Literasi
    • Kampus
    • Tarjih
    • Taman Pustaka
    • Jelajah Bumi Para Rasul
    • Majelis Pustaka & Informasi
    • Taman Pustaka
  • Kolom
    • Khutbah
    • Opini
  • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Halal Center
  • Muktamar
    • Muktamar 49
    • Road To Muktamar 49
  • Pendidikan
    • umsu
    • Sekolah
  • Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.