PBB Sebut AS Terindikasi Lakukan Kejahatan Perang di Iran
INFOMU.CO | Jenewa – Para ahli dari Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB untuk Iran menyebut ada “alasan yang masuk akal” untuk meyakini Amerika Serikat telah melakukan kejahatan perang dalam dua serangan di Iran.
Dalam laporan yang dirilis Kamis (17/09), tim tersebut juga menuding pemerintah Iran melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap rakyatnya sendiri.
Misi yang dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2022 itu dipimpin pakar hukum asal Bangladesh, Sara Hossain, dan beranggotakan para pakar yang bekerja secara independen.
Mereka dijadwalkan memaparkan temuan tersebut kepada Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 negara pada Senin (21/09).
Penyelidikan mencakup tindakan AS dalam perang di Iran yang dimulai pada Februari, serta respons pemerintah Iran terhadap gelombang kerusuhan nasional sejak akhir Desember.
Meski tidak mengikat secara hukum, laporan tersebut menjadi bagian dari dokumentasi internasional mengenai perang di Iran dan bisa menjadi dokumen yang kuat untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan internasional.
Serangan AS di Minab dan Lamerd
Temuan tim PBB antara lain merujuk pada dua serangan yang terjadi pada 28 Februari.
Serangan pertama melibatkan rudal Tomahawk yang menghantam Sekolah Dasar Shajareh Tayyebeh di Minab, yang dalam laporan disebut “dapat dikenali dengan jelas” sebagai fasilitas sipil. Pejabat Iran menyebut lebih dari 150 orang tewas dalam serangan itu, termasuk sekitar 120 anak sekolah.
Misi PBB menilai serangan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu hingga menewaskan warga sipil dan merusak fasilitas sipil. Menurut laporan, tindakan tersebut tergolong kejahatan perang berdasarkan hukum internasional.
Para ahli PBB juga menyatakan sekolah tersebut merupakan fasilitas sipil dan tidak menemukan bukti bahwa lokasi itu digunakan untuk kepentingan militer.
Serangan lainnya terjadi di pusat olahraga di Lamerd, Iran Selatan. Menurut tim PBB, Rudal Serangan Presisi atau Precision Strike Missile menyebarkan butiran tungsten di atas “kompleks olahraga dan kawasan permukiman yang dapat dikenali dengan jelas”.
Serangan itu juga merusak bangunan permukiman dan sebuah sekolah di sekitarnya, serta menewaskan dan melukai 22 warga sipil.
Laporan tersebut menilai serangan di Lamerd dilakukan tanpa pandang bulu dan tergolong kejahatan perang.
Namun, dalam pernyataan pada Maret lalu, Komando Pusat AS (CENTCOM) membantah pasukannya melancarkan serangan ke Lamerd pada hari tersebut.
Bagaimana reaksi AS?
Pentagon menolak berkomentar lebih jauh mengenai laporan tersebut karena penyelidikan masih berlangsung.
“Penyelidikan kami masih berlangsung dan saat ini belum ada yang dapat kami umumkan,” kata Pentagon dalam pernyataannya.
Sementara itu, Gedung Putih menanggapi laporan tersebut dengan keras. Juru bicara Anna Kelly menyebut badan HAM tertinggi PBB itu “tidak pernah menghasilkan apa pun bagi hak asasi manusia, sementara selama puluhan tahun melontarkan omong kosong yang tidak serius.”
“Satu-satunya pihak dalam konflik ini yang melakukan kejahatan perang adalah rezim Iran, yang telah membunuh ribuan rakyatnya sendiri, membunuh warga Amerika di luar negeri, melakukan aksi terorisme di Selat Hormuz, dan melancarkan serangan tanpa pandang bulu terhadap negara-negara tetangganya di kawasan,” kata Kelly.
AS dan Iran diminta berikan ganti rugi kepada korban
Para ahli PBB meminta Amerika Serikat dan Iran menghentikan seluruh pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan, serta memberikan “ganti rugi penuh kepada para korban.”
Laporan tersebut disusun dengan “pendekatan yang berpusat pada korban”, berdasarkan wawancara dengan 73 orang di dalam dan luar Iran. Tim juga menggunakan dokumentasi, citra satelit, foto dan video, serta informasi dari organisasi dan para pakar yang dinilai “kredibel.”
Upaya pengumpulan informasi terkendala konflik yang masih berlangsung dan membuat warga meninggalkan rumah mereka di Iran. Pemadaman internet serta minimnya kerja sama dari pemerintah Iran dan AS juga menghambat penyelidikan.
Para pakar mengatakan hampir tiga lusin permintaan informasi yang dikirim kepada pemerintah Iran tidak mendapat tanggapan. Permintaan kepada pemerintah AS pada Juni, termasuk untuk memperoleh informasi dan bertemu dengan para pejabat, juga tidak mendapatkan respons.
Tindakan keras terhadap demonstran di Iran
Penyelidikan PBB juga menemukan bahwa otoritas Iran melakukan serangan secara meluas dan sistematis terhadap warga sipil selama gelombang protes yang pecah pada akhir Desember.
Menurut laporan tersebut, tindakan itu mencakup pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, serta pembatasan ketat terhadap kebebasan berekspresi.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyebut sejumlah orang yang tidak terlibat langsung dalam protes turut menjadi korban. Tindakan keras itu disebut sebagai yang terbesar sejak Revolusi Iran 1979, ketika ulama Muslim Syiah mengambil alih kekuasaan.
Teheran menyalahkan “teroris dan perusuh” yang menurut mereka mendapat dukungan dari kelompok oposisi di pengasingan serta pihak asing, termasuk AS dan Israel.
Tim PBB menyatakan tidak dapat memverifikasi jumlah korban secara independen. Namun, mereka meyakini jumlah korban tewas dan terluka kemungkinan jauh lebih tinggi dibanding angka resmi, yakni 3.038 orang tewas dan 25.000 lainnya yang terluka. (dtk)
