Medan, InfoMu.co – Penghambatan pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di desa Sangso, Samalanga, Kabupaten Biruen menjadi berita yang viral karena pelakukan satpol PP Kabupaten Biruen yang membongkar pancang tiang masjid dan membawanya dari lokasi dinilai sebagai perlakukan yang sangat arogan dan intoleransi.
Muhammadiayah di Sangso Samalanga Biruen Aceh sudah lama merencanakan pembangunan masjid di desa itu karena memang Muhammadiyah dengan jumlah jamaahnya yang cukup banyak belum memiliki rumah ibadah (masjid). Sayangnya, sejak tahun 2017 rencana pembangunan tidak berlangsung mulus karena terus dihambat baik oleh oknum maupun birokrasi.
Terakhir, penghambatan terjadi lagi pada Mei 2022 ini saat panitia melakukan pekerjaan untuk mendirikan tiang beton masjid. Selain adanya surat dari pemerintah daerah juga hadirnya oknum satpon dengan kekuatan besar membongkar mal tiang dan membawanya.
Berbagai komentar bersilewaran baik dari internal Muhammadiyah maupun pihak-pihak yang sangat keberatan dengan cara Pemkan Biruen dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Jurnalis infoMu di Medan melakukan wawancara khusus dengan Waketum Majelis Ulama Indonesia Buya Dr. Anwar Abbas seputar pelarangan itu.
Anwar Abbas menegaskan tidak boleh ada pelarangan pembangunan rumah ibadah ( semua rumah ibadah) dengan alasan yang tidak jelas. Apalagi Masjid Taqwa Muhammadiyah di Sangso Biruen dibangun tidak hanya untuk Muhammadiyah tapi untuk semua umat Islam, lalu apa alasannya melarang, kata Anwar Abbas yang juga Ketua PP Muhammadiyah itu.
Anwar Abbas menjelaskan kerja Muhammadiyah tidak hanya untuk Muhammadiyah tapi untuk kemaslahatan semua. Muhammadiyah membangun perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, sekolah semuanya didedikasikan untuk ummat.
Buya Anwar Abbas meminta aagar dilakukan pendekatan sosial, dialog dan komunikasi yang lebih intensif oleh Muhamamdiyah di daerah maupun melalui saluran komunikasi lainnya agar masalah ini bisa tidak berlarut-larut.
Buya Anwar Abbas yakin masalah Masjid Taqwa Sangso Samalanga bisa diselesaikan dengan baik.
Buya Anwar Abbas berharap saluran komunikasi dan mediasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan bisa menjadi salah satu solusi alternatif dalam menyelesaikan masalah ini. Muhammadiyah bisa melakukan koordinasi dari MUI atau MPU Aceh guna mencari penyelesaian masalah. ” MUI kan tenda besar Umat Islam, semoga bisa diselesaikan,” jelas tokoh MUI kelahiran Payakumbuh itu. (Syaifulh)
