Medan, infoMu.co – Menanggapi protes yang disampaikan oleh Pemko Medan kepada Pemprov Sumut terkait dengan kesulitan mendapatkan data Covid-19, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi merespon dengan mengatakan bahwa data tersebut dari bawah ke atas.
“Ya nanti dikasih. Tapi saya perintahkan data itu dari bawah ke atas. Bukan dari atas ke bawah karena Pemprov Sumut mengambil data dari bawah, seharusnya tak seperti itu. Itu komunikasi saja yang belum tepat,” kata Edy, Senin (13/9).
Edy pun menegaskan bahwa data penambahan kasus Covid-19 diambil dari tingkat daerah paling bawah. Untuk itu Edy menyarankan tidak seharusnya saling menyalahkan satu pihak.
“Pemprov ini ambil data dari tingkat desa, lingkungan, yang diakumulasikan di kesehatan tingkat kabupaten, puskesmas-puskesmas terus ke atas. Itu pemprov, jadi kabupaten/kota juga harus tahu, jangan asik salah sana sini. Akhirnya semua menjadi salah,” ucapnya.
Sedangkan terkait perbedaan data Covid-19 pada tingkat provinsi dengan nasional. Edy menjelaskan bahwa pemerintah pusat menginginkan setiap orang melakukan tes swab PCR antigen harus dimasukkan ke data Covid-19.
Namun, di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota data yang dimasukkan hanya berdasarkan tes swab PCR dari laboratorium.
“Jadi dia berbeda. Menurut orang di daerah kalau sudah di-antigen dan dinyatakan reaktif ditindaklanjuti dengan swab PCR sehingga kalau ini dilaporkan terus yang dilaporkan jadi ganda,” ungkapnya.
Lanjut Edy, perbedaan data Covid-19 yang kerap terjadi bukan sebuah problem. Namun, yang terpenting ada penurunan angka kasus Covid-19.
“Paling penting kalian bisa merasakan sekarang ini dengan dua tiga minggu yang lalu. Kita berharap dari hari ke hari semakin berubah, kian sedikit,” katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Medan, Bobby Nasution, mengatakan Pemkot Medan mengalami kesulitan untuk memadukan data Covid-19. Pasalnya, pihak Pemprov Sumut tak pernah membagikan data penambahan kasus positif baru yang didapat dari hasil input sejumlah rumah sakit dan klinik swasta.
“Kami akui, belum semua data bisa kita input karena terkendala dengan data yang langsung masuk ke Pemprov Sumut. Ketika kami minta data itu, sulitnya minta ampun,” kata Bobby, Sabtu (11/9).
