Medan, InfoMu.co – Berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) terus dikembangkan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Seperti jalur lintas timur Trans Sumatera dan jalan tol Medan hingga Danau Toba.
Demikian disampaikan Pj Gubernur Sumut Hassanudin saat membuka Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Zona Dataran Tinggi Tahun 2025. Pra Musrenbang dibuka di Hotel Sibayak International, Kabupaten Karo, Selasa (16/1/2024) dan berlangsung hingga Rabu (17/1/2024).
Hassanudin menerangkan Pra Musrenbang RKPD Zona Dataran Tinggi Tahun 2025 sangat penting dalam mewujudkan Sumut Hebat. Sumut, sambungnya, memiliki 4 zona dalam Musrenbang, yakni Zona Dataran Tinggi, Zona Pantai Timur, Zona Pantai Barat, dan Zona Kepulauan Nias.
Zona Dataran Tinggi memiliki potensi luar biasa di bidang pariwisata dan pertanian. Dalam mendukung upaya pengembangan potensi di daerah tersebut, perlu ditingkatkan SDM berkualitas, kelembagaan ekonomi masyarakat, serta sarana prasarana produksi dan infrastruktur yang mendukung perekonomian.
Menurut Hassanudin, ada berapa prioritas yang menjadi rencana pembangunan di Sumut, yakni peningkatan kualitas SDM, peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif, dan peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan.
“Kita berharap Pra Musrenbang ini bisa mengumpulkan ide-ide dan gagasan yang membawa perubahan lebih baik bagi pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Utara,” ujarnya.
Masih kata Hassanudin, berbagai proyek strategis nasional yang terus dikembangkan seperti jalur lintas timur Trans Sumatera, dan jalan tol Medan hingga Danau Toba.
“Tentunya kita harapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Sumatera Utara, khususnya di kawasan dataran tinggi. Kita harus bisa mengambil manfaat itu,” tuturnya.
Dilanjutkan Hassanudin, forum Pra Musrenbang dinilai sangat penting untuk menyatukan seluruh perencanaan daerah agar terbangun integrasi antara perencanaan nasional, provinsi, dan perencanaan kabupaten/kota.
“Kelemahan perencanaan kita selama ini, kita belum mampu mengintegrasikan dengan baik program-program pembangunan daerah secara holistik dalam satu perencanaan yang terintegrasi. Ini harus, kalau bukan kita siapa lagi. Kalau bukan sekarang kapan lagi,” sebut Hassanudin.
Dalam satu perencanaan yang terintegrasi, sambungnya, saatnya meninggalkan ego sektoral dan ego kewilayahan. “Inilah tujuan pelaksanaan Pra Musrenbang. Di sini kita berpadu cerita dan berdiskusi. Saling cover dan saling menutupi,” tutup Hassanudin.
Wali Kota Pematangsiantar Susanti Dewayani yang menghadiri kegiatan tersebut menyampaikan, tahun 2023, merupakan tahun perencanaan pertama kepemimpinannya sebagai Wali Kota Pematangsiantar. Dengan dukungan serta kolaborasi antara Pemko Pematangsiantar dengan Pemerintah Provinsi Sumut, telah menghasilkan capaian pembangunan menuju ke arah yang lebih baik.
Pada kesempatan tersebut, Susanti memaparkan sejumlah capaian indikator makro yang telah dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Antara lain: Kota Pematangsiantar berhasil naik peringkat dari predikat Tinggi menjadi Sangat Tinggi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 80,46 poin di tahun 2023, lebih tinggi dari tahun 2022.
Untuk tingkat kemiskinan, sebut Susanti, menunjukkan tren yang menurun menjadi 7,24 pada tahun 2023.
Dalam penyusunan rencana kerja tahun 2025, lanjut Susanti, Kota Pematangsiantar tetap berkomitmen penuh mendukung pencapaian akselerasi peningkatan kualitas pembangunan Sumut di tahun 2025.
Susanti juga menegaskan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumut tahun 2025 juga sangat selaras dengan prioritas Kota Pematangsiantar yang disusun demi mewujudkan Pematangsiantar yang Sehat, Sejahtera dan Berkualitas, yaitu: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan, serta Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif.
Sekaitan hal itu, Susanti menyampaikan Kota Pematang Siantar akan mendukung kegiatan strategis daerah Provinsi Sumut tahun 2025, yakni pembiayaan kontribusi iuran PBI JKN dan PBI Provinsi; pelatihan dan bantuan peralatan bagi UMKM; pelatihan klaster kompetensi bagi pencari kerja; penyusunan detail engineering design (DED) pemukiman kumuh; perbaikan rumah tidak layak huni; rehabilitasi jalan; dan pembangunan irigasi.
“Jumlah keseluruhan sebanyak 126 usulan kegiatan dari Kota Pematangsiantar,” tutur Susanti.
Susanti berharap usulan yang disampaikan mendapat perhatian Pj Gubernur Sumut dan dapat ditampung dalam RKPD serta APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2025.
Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Kota Pematang Siantar sepanjang tahun 2023, antara lain: revitalisasi Lapangan H Adam Malik dan tuan rumah PON ke-21 untuk cabang olahraga kick boxing,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) menyampaikan, Pra Musrenbang merupakan bagian dari proses penyusunan RKPD Provinsi Sumut 2025 khusus Zona Dataran Tinggi. Tujuannya, agar nanti bisa tepat sasaran secara efektif dan efisien dalam mencapai target sasaran indikator pembangunan daerah Sumut.
Pemkab Simalungun, lanjutnya, akan selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Sumut, dengan mengembangkan kolaborasi dan inovasi untuk mewujudkan pembangunan Sumut.
Selanjutnya RHS menyampaikan, Pemkab Simalungun dalam mendukung tematik perencanaan Provinsi Sumut Tahun 2025 telah mencapai target indikator pembangunan di Simalungun dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
Hal ini, katanya, terlihat dari keseriusan Pemkab Simalungun menjalankan agenda-agenda program kerja yang berfokus untuk kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, RHS memaparkan beberapa capaian indikator kinerja pembangunan di Kabupaten Simalungun, antara lain jumlah Puskesmas yang terakreditasi, peningkatan jumlah penerima BPJS PBI Pemda, BPJS JKN, jumlah atlet yang berkompetensi di tingkat Provinsi Sumut dan nasional, jumlah rehabilitasi kantor UPTD KB, jumlah kecamatan yang memiliki fasilitas pencetakan KTP, jumlah pembangunan daur ulang sampah, dan lainnya.
Kemudian, penghargaan peringkat 58 dari 415 Pemkab se-Indonesia dan peringkat 2 se-Provinsi Sumut Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 oleh Ombudsman.
“Dan masih banyak lagi penghargaan yang telah dicapai selama 2023,” kata RHS.
RHS berharap di tahun 2024 Provinsi Sumut semakin hebat, maju ,dan terdepan. Khususnya Kabupaten Simalungun bisa mendapatkan anggaran lebih untuk pembangunan dari seluruh sektor, demi mewujudkan visi misi Kabupaten Simalungun Rakyat Harus Sejahtera.
Sebelumnya, sebagai tuan rumah, Bupati Karo Corry Sriwati Sebayang mengucapkan selamat datang kepada peserta Pra Musrenbang RKPD Zona Dataran Tinggi 2025.
“Kami berharap acara ini berjalan baik dan lancar, menghasilkan dan dapat menerima aspirasi yang kita kumpulkan untuk Sumatera Utara Hebat,” ujarnya.
Kemudian, Hassanudin, Susanti, dan sejumlah bupati yang hadir menekan tombol bergambar telapak tangan tanda dibukanya Pra Musrenbang RKPD Zona Dataran Tinggi Tahun 2025.
Zona Dataran Tinggi Sumut meliputi Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Pakpak Bharat.
Tampak hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut Arief Sudarto Trinugroho, Kepala Kantor Perwakilan (KPW) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut IGP Wira Kusuma, Bupati Toba Poltak Sitorus, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Brutu, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, Bupati Pakpak Barat Franc Bernad Tumanggor, Bupati Samosir Vandiko Gultom, Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting, Wakil Bupati Taput Sarlandy Hutabarat, dan Forkopimda Kabupaten Karo. (rel)
