PERNYATAAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 01/PER/I.0/H/2021
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM VAKSINASI SEBAGAI UPAYA PENANGANAN PANDEMI COVID-19
Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melakukan kajian bahwa
- Program Vaksinasi sudah banyak digunakan untuk berbagai penyakit yang berkaitan dengan virus, seperti cacar, polio, beberapa jenis influenza, meningitis, dan hepatitis.
- Vaksinasi untuk Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) disesuaikan dengan standar penanganan yang diberlakukan oleh World Health Organization (WHO).
- Saat ini pengembangan vaksin di dunia ada beberapa jenis, yaitu DNA, RNA, NonReplicating Viral Vector, dan Inactivated (kuman yang dimatikan) yang telah dikembangkan oleh berbagai perusahaan.
- Saat ini ketersediaan vaksin masih terbatas. Sebagian vaksin masih dalam proses pengembangan dan pemerintah mengusahakan suplai dari berbagai perusahaan pembuat vaksin.
- Pemerintah memastikan proses uji vaksin untuk menjamin keamanan melalui proses yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan mendapatkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- Mutasi virus SARS-CoV-2 perlu dipertimbangkan dalam pengembangan dan pemilihan seluruh vaksin yang akan digunakan di Indonesia.
- Vaksin hanyalah salah satu cara dalam penanganan pandemi, bukan satu-satunya solusi dalam mengakhiri pandemi. Peran dan fungsi vaksin adalah untuk menurunkan tingkat keparahan penyakit dan menurunkan angka kematian, bukan untuk mencegah penularan Covid-19. Penerapan 3T (Testing, Tracing, Treatment) dan 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan) tetap harus diutamakan sebagai upaya penanganan pandemi.
Baca Juga: Ajak Memilih Pemimpin Muslim Bukan SARA, Menuduh Pemimpin Muslim Korupsi Itu SARA
Berdasarkan hal-hal tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa Muhammadiyah mendukung pelaksanaan vaksinasi sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, setelah semua kaidah keamanan, keefektifan, dan kehalalan vaksin terpenuhi sesuai standar BPOM dan MUI dengan beberapa catatan sebagai berikut.
- Muhammadiyah mendukung independensi dan transparansi BPOM dalam penentuan keamanan dan tes netralisasi vaksin.
- Muhammadiyah mendukung independensi MUI menjalankan perannya dalam penentuan kehalalan vaksin dan siap menjadi bagian dari proses tersebut.
- Penanganan pandemi tidak semata-mata diselesaikan dengan vaksin. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menerapkan strategi komunikasi, edukasi, dan kampanye terkait fungsi vaksin secara tepat. Pemerintah harus memastikan proses monitoring dan evaluasi pascavaksinasi.
- Muhammadiyah dengan infrastruktur kesehatan bersama-sama menyukseskan program vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.
- Kepada masyarakat, meskipun telah dilakukan vaksinasi, agar tetap mengingatkan masyarakat untuk tetap ketat dalam penegakan 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan) dan 3T (Testing, Tracing, Treatment).
Baca Juga: Ajak Memilih Pemimpin Muslim Bukan SARA, Menuduh Pemimpin Muslim Korupsi Itu SARA
Yogyakarta, 21 Jumadilawal 1442 H 5 Januari 2021 M
Ketua,
dr. H. AGUS TAUFIQURROHMAN, Sp.S., M.Kes.
NBM 608657
Sekretaris,
Dr. H. AGUNG DANARTO, M.Ag.
NBM 608658
