Jakarta, InfoMu.co – Massa pengungsi Palestina mulai kembali ke utara Jalur Gaza yang dilanda perang pada hari Senin (27/1), setelah Israel dan kelompok Hamas mengatakan mereka telah mencapai kesepakatan untuk membebaskan enam sandera lainnya.
Terobosan ini mempertahankan gencatan senjata dan membuka jalan bagi lebih banyak pertukaran sandera-tahanan berdasarkan kesepakatan, yang bertujuan untuk mengakhiri konflik selama lebih dari 15 bulan.
Israel sebelumnya telah mencegah warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka di Gaza utara, seiring Israel menuduh Hamas melanggar ketentuan gencatan senjata. Namun, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pada Minggu malam, bahwa mereka akan diizinkan untuk melintas setelah kesepakatan baru tercapai.
Dilansir kantor berita AFP, Senin (27/1/2025), massa mulai berjalan kaki ke utara di sepanjang jalan pesisir pada Senin pagi waktu setempat, membawa barang-barang apa pun yang mereka bisa.
“Rasanya luar biasa ketika Anda kembali ke rumah, kembali ke keluarga, kerabat, dan orang-orang terkasih, dan memeriksa rumah Anda — jika itu masih sebuah rumah,” kata warga Gaza yang mengungsi Ibrahim Abu Hassera kepada AFP.
Hamas menyebut kepulangan itu sebagai “kemenangan” bagi warga Palestina yang “menandakan kegagalan dan kekalahan rencana pendudukan dan pemindahan”.
Sementara itu, sekutunya, Jihad Islam, menyebutnya sebagai “respons bagi semua orang yang bermimpi menggusur rakyat kami”.
Komentar itu muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan gagasan untuk “membersihkan” Gaza dan memukimkan kembali warga Palestina di Yordania dan Mesir. Pernyataan Trump ini menuai kecaman dari para pemimpin regional.
Presiden Mahmud Abbas, yang Otoritas Palestina-nya berpusat di Tepi Barat yang diduduki Israel, mengeluarkan “penolakan dan kecaman keras terhadap proyek apa pun” yang bertujuan menggusur warga Palestina dari Gaza, kata kantornya.
Bassem Naim, anggota biro politik Hamas, mengatakan kepada AFP bahwa warga Palestina akan “menggagalkan proyek-proyek semacam itu”, seperti yang telah mereka lakukan terhadap rencana serupa “untuk penggusuran dan tanah air alternatif selama beberapa dekade”. (dtk)
