‘Kata Nasrul yang juga akademisi itu, kebijakan tersebut sudah keluar dari ruh pelayanan dimana “raja” nya adalah warga masyarakat dan jangan dibalik. Dalam bahasa inggris pemerintah dalam hal ini seluruhnya adalah ASN (aparatur sipil negara) disebut civil servant atau pembantu masyarakat bukan “tuan” masyarakat.
Oleh karena itu, sebut Nasrul Zaman, kebijakan over acting itu, semakin menunjukkan bahwa pemerintah Aceh tidak punya kemampuan dalam mengelola pemerintahan. Berulangkali kebijakan yg dibuat justru jauh dari keberpihakan pada masyarakat, mulai dari ikut ikutan menentukan harga BBM, bagi-bagi masker ke daerah, menghambat program rumah dhuafa, bagi-bagi bak cuci tangan ke sekolah-sekolah, terjadinya SILPA Aceh yg besar juga bagi-bagi SK ASN ke daerah.
Dari amatan Nasurl Zaman, Pemerintah Aceh periode ini benar-benar menunjukkan “kedunguan” dalam memimpin Aceh. (Syaifulh)
