Surakarta, InfoMu.co – Sempat mengalami penundaan akibat Pandemi Covid-19, Muktamar Muhammadiyah-Aisyiyah ke-48 di Surakarta akhirnya akan segera dilaksanakan pada bulan ini. Menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti, teknis pelaksanaan Muktamar kali ini akan berlangsung dalam dua tahap.Tahap pertama pada Sabtu (05/11), sidang Muktamar akan diselenggarakan secara online.
“Muktamar secara luring dan daring ini pertama kali dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pertimbangannya karena memang kita masih dalam suasana Pandemi. Pandemi ini belum usai jadi jangan abai,” ucap Muti dalam Press Conference Muktamar Muhammadiyah-Aisyiyah ke-48 di Edutorium UMS pada Jumat (04/11).
Pada tahap pertama, agenda Muktamar hanya mendengarkan tanggapan dari peserta Muktamar atas materi Muktamar yang telah disiapkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Adapun isi dari materi Muktamar ini meliputi laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2022, program Muhammadiyah 2022-2027, Risalah Islam Berkemajuan, dan Isu-isu Strategis Keumatan, Kebangsaan dan Kemanusiaan Universal.
“Semua materi ini telah kita kirim ke para peserta Muktamar untuk ditanggapi besok pagi. Kita kirim dalam bentuk file melalui email, kita juga kirim secara cetak. InsyaAllah materinya telah diterima masing-masing peserta di seluruh Indonesia,” tutur Muti.Teknis pelaksanaannya, setiap perwakilan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM), Organisasi Otonom (Ortom) seperti Pemuda Muhammadiyah, IPM, IMM, Tapak Suci, dan lain-lain tingkat Pusat akan menyampaikan tanggapan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan.
Ada sekitar 208 titik dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia yang menjadi lokasi Muktamar tahap pertama ini.Muti menyebut beberapa isu strategis yang nanti akan dibahas di tahap pertama Muktamar ini. 1) Isu Keumatan meliputi fenomena rezimentasi paham agama, membangun kesalehan digital, memperkuat persatuan umat, dan reformasi tata kelola filantropi Islam. 2) Isu kebangsaan meliputi memperkuat ketahanan keluarga, reformasi sistem Pemilu, suksesi kepemimpinan 2024, evaluasi atas kebijakan deradikalisasi, memperkuat keadilan hukum, penataan ruang publik yang inklusif dan adil, memperkuat regulasi sistem resiliansi bencana, antisipasi ageing population (penuaan populasi), dan memperkuat integrasi nasional. 3) Isu kemanusiaan universal meliputi membangun tata dunia yang damai dan berkeadilan, regulasi dampak perubahan iklim, mengatasi kesenjangan antar negara, dan menguatnya xenophobia.
“Itulah antara lain gambaran umum materi Muktamar yang besok akan diberikan tanggapannya oleh anggota Muktamar dari perwakilan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Ortom tingkat pusat. Materi ini tidak lain ingin memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta,” pungkas Muti. (muhammadiyah.or.id)
