Bantul, InfoMu.co – – Majelis Ulama Indonesia (MUI) bakal mengkaji status label halal produk-produk dari perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Terkait hal tersebut, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai perlu kebijakan yang komprehensif.
“Kayaknya kita memang perlu kebijakan yang komprehensif,” kata Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir kepada wartawan di kampus Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Bantul, DIY, Jumat (17/11/2023).
Muhammadiyah Galang Donasi untuk Gaza
Terlepas dari hal tersebut, Haedar menghargai sikap masyarakat yang melakukan boikot produk yang terafiliasi dengan Israel. Menurutnya semua itu adalah komitmen dalam menyikapi apa yang terjadi di Gaza saat ini.
“Tentu kita hargai juga sikap politik kekuatan masyarakat untuk boikot ini dan boikot itu sebagai bagian dari komitmen untuk bersikap. Bahkan lebih dari itu Muhammadiyah tidak cukup di situ, Muhammadiyah bahkan menggalang dana puluhan miliar,” ucapnya.
“Lalu kita sudah lima tahun ini membangun sekolah di Beirut (Lebanon) untuk anak-anak Palestina dan akan terus kita kembangkan sekolahnya karena mereka terus hidup dari perang ke perang itu kan menjadi generasi yang menderita,” lanjut Haedar.
Muhammadiyah Apresiasi Sikap RI untuk Palestina
Di sisi lain, Haedar menilai sikap politik Indonesia sudah bagus, tegas, baik mewakili negara itu sendiri maupun mewakili bangsa. Mengingat sejatinya penjajahan harus hilang dari muka bumi.
“Bahwa kita membela Palestina dan mengutuk segala bentuk agresi dan kekejaman Israel itu kan karena mandat konstitusi, bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan harus hilang dari muka bumi,” ujarnya.
Selanjutnya, Haedar menilai harus ada langkah-langkah strategis, salah satunya seperti yang dilakukan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi. Di mana terus melakukan ikhtiar ke berbagai negara untuk menggalang kerja sama menuju two state solution, dua negara yang berdaulat dan merdeka.
“Nah, mestinya PBB dan negara-negara maju yang selama ini mendukung dan bahkan mendirikan Israel membangun kesadaran baru bahwa dunia sudah berubah. Kemudian pengalaman kita Perang Dunia I dan II itu sudah cukuplah, tidak boleh terjadi,” ucapnya.
Menurutnya, penjajahan yang terjadi di muka bumi seperti di Asia, Afrika, hingga Amerika Latin hanya membuat masyarakat menderita. Oleh karena itu, negara-negara besar seharusnya mengakui Palestina dan Israel.
“Maka hilangkanlah kepentingan-kepentingan sempit negara besar. Apa sih susahnya negara besar mengakui dua negara berdaulat,” ujarnya.
Politik Two State Dinilai Jadi Solusi
Haedar menilai two state solution adalah hal paling realistis yang harus diambil negara-negara besar.
“Jadi ini jalan buntu politik global, bahkan lorong gelap politik global yang konon kita sudah menempatkan demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme atau multikulturalisme dan hak-hak dasar sebuah bangsa itu dijunjung tinggi,” katanya.
“Tapi kenapa kita tidak punya jalan keluar. Saya pikir pilihan two state solution itu adalah paling realistis,” imbuh Haedar.
Sebelumnya, MUI menanggapi soal status label halal produk-produk dari perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Hal itu merupakan rencana tindak lanjut dari Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina. (dtk)
