Muhammadiyah Tekankan Gerak Cepat Penanganan Bencana
INFOMU.CO | Yogyakarta – Pemerintah diminta Muhammadiyah melakukan langkah-langkah optimal dan gerak cepat menyelesaikan kedaruratan di lokasi bencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat secara keseluruhan, khususnya di daerah yang belum bisa dijangkau.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir merespons pertanyaan dari awak media tentang sikap Pemerintah yang tidak menetapkan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai bencana nasional.
“Jika tidak ingin darurat nasional, maka konsekuensinya harus melakukan kebijakan-kebijakan yang progresif, cepat, kemudian terintegrasi, dan termasuk mendayagunakan sumber daya yang cepat dan tepat,” kata Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (19/12).
Haedar menyebut beberapa institusi yang bisa didayagunakan untuk mempercepat respon tanggap darurat seperti TNI, Polri, BNPB, serta stakeholder lain yang kompeten. Selain sumber daya manusia, dia juga meminta pengerahan alat-alat berat yang kompatibel untuk mempercepat respon tanggap darurat fisik di ketiga provinsi terdampak bencana.
Setelah meninjau lokasi langsung di ketiga provinsi tersebut, Haedar memandang, selain kepaduan dalam koordinasi, Pemerintah juga harus memberikan respon tanggap darurat dengan cepat. Melalui langkah koordinatif dan respon cepat, diharapkan status bencana di Aceh Sumut, dan Sumbar tidak menjadi bencana nasional dapat dipertanggungjawabkan secara real.
Meskipun demikian, kejadian bencana yang merenggut ribuan jiwa, termasuk yang belum ditemukan, dan menghancurkan bangunan fisik tidak boleh menjadi alat politisasi. Perdebatan tak boleh berlarut-larut. Sebab penyintas membutuhkan aksi nyata dari saudara sebangsa. Maka, Muhammadiyah mengajak bersatu untuk meringankan beban penyintas bencana.
“Jika kita terus berdebat, kita akan kehilangan kesempatan untuk mengurus mereka,” katanya.
Menjelang akhir Bulan Desember, Haedar meminta supaya respon tanggap darurat dipercepat. Bahkan kalau bisa sebelum tutup tahun 2025, respon tanggap darurat sudah beralih atau transisi menuju tahap pemulihan. Sehingga awal 2026 sudah landai, hal itu diharapkan memberikan kelonggaran bagi para penyintas dan menata ulang hidup ke depan dengan pikiran yang lebih tenang.
Guru Besar Ilmu Sosiologi ini melihat, jika situasi dan kondisi lokasi terdampak bencana masih berat, dikhawatirkan masyarakat penyintas bencana, serta pemerintah masih memiliki tantangan yang tidak ringan. Pada kesempatan itu Haedar juga memberikan apresiasi keseriusan Presiden Prabowo untuk mempercepat respon tanggap darurat.
Kepada awak media, dan untuk publik, Haedar menyampaikan, sejauh ini PP Muhammadiyah secara resmi tidak mengeluarkan sikap maupun desakan ke Pemerintah untuk menjadikan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
“Kami hanya mengharapkan bahwa, ketika tidak mengambil darurat nasional maka lakukan kebijakan-kebijakan yang progresif, cepat, berkoordinasi, serta sampai ke sasaran,” katanya.
Sementara itu, terkait dengan munculnya isu desakan untuk menaikkan status situasi bencana di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai bencana nasional, merupakan hasil kajian, dan bukan sikap resmi PP Muhammadiyah. (muhammadiyah.or.id)
