Yogyakarta, InfoMu.co – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah konsisten dalam memberlakukan pelarangan mudik untuk masyarakat. Pemerintah diminta mengendalikan berbagai kegiatan di area publik yang berpotensi memancing kerumunan.
Pernyataan ini disampaikan Haedar saat memberi sambutan dalam jumpa pers terkait Hari Raya Idulfitri di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Senin (10/5).
“Dalam konteks mudik, kami berharap sekiranya masyarakat memiliki kesadaran kolektif terkait dengan pelarangan mudik oleh pemerintah. Masyarakat kami minta menunda atau bersabar tidak mudik demi kepentingan yang lebih besar bagi keluarga dan masyarakat luas,” kata Haedar.
Namun dirinya juga meminta pemerintah dalam kebijakan ini juga berlaku konsisten. PP Muhammadiyah meminta pemerintah turut serta mengendalikan kegiatan di berbagai ruang publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Salah satunya pembukaan tempat wisata atau pusat ekonomi lainnya.
Pemerintah diharapkan memberi contoh sebagai good government, yakni tidak untuk mewujudkan kepentingan satu golongan tertentu.
“Agar ada pendekatan dan langkah dari pemerintah yang menyeluruh dan simultan. Jika mudik dibatasi, maka jangan melakukan hal lain yang akan menimbulkan masalah, katanya.
Haedar juga menginginkan para elit pemimpin negeri ini menjaga amanah, kejujuran, kepercayaan masyarakat dalam menghadapi pandemi. Pemerintah dan kelompok lain diharapkan tidak menimbulkan polemik demi hal-hal yang bersifat populis, meresahkan, menimbulkan konflik, dan menghadirkan perbedaan tajam dalam kehidupan berbangsa.
Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto mengatakan berdasarkan metode hisab, Majelis Tarjih dan Tajdid telah menetapkan hari raya Idulfitri jatuh pada Kamis (13/5).
“Tahun ini perayaan Idulfitri masih dalam keadaan musibah Covid-19 yang persebarannya belum melandai. Kita harus menyikapi musibah ini dengan kekuatan iman, sabar, dan ikhtiar,” katanya.
Agung menyatakan Muhammadiyah menganjurkan pelaksanaan salat Id di tempat terbuka dengan ventilasi yang lebih baik. Karena di tempat terbuka, jumlah jemaah harus diatur sefleksibel mungkin.
“Jika di daerah (zona Covid-19) merah, maka salat Id tidak dilakukan secara terbuka. Jika di daerah hijau, maka pelaksanaan dilakukan di lapangan kecil yang sebelumnya tidak dipakai salat,”lanjutnya. (gtr)
