Jakarta, infoMu.co – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak pemerintah untuk jihad al muwajahah dengan mengubah kebiasaan impor pemerintah menjadi ekspor sebagai bentuk kecintaan terhadap Tanah Air.
“Bagaimana kita mengubah paradigma sekaligus menghadirkan jihad al muwajahah itu, membalik ketagihan terhadap impor itu menjadi virus-virus baru mengekspor,” tutur Haedar dalam keterangan resminya, dikutip CNNIndonesia.com Jumat (9/4).
Menurut dia, Indonesia adalah negara subur dengan sumberdaya alam dan hayati yang melimpah. Meski demikian, ironisnya Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan proporsi impor komoditi pertanian dan sumberdaya alam lain terbesar di dunia.
“Mungkin kita sudah terlalu lelah, bicara apa-apa impor. Jadi sampai kapan sih ini? Nah, yang bisa mengakhiri ini sebenarnya adalah negara,” terang dia.
Haedar juga mendorong masyarakat untuk memberikan alternatif solusi terhadap pelbagai kebijakan pemerintah di samping melakukan kritik.
Ia juga mengajak pekerja media untuk mengawal jalannya roda pemerintahan. Hal itu bertujuan agar pemerintah mampu memiliki kebijakan afirmatif yang melindungi produksi pangan, pertanian, dan laut dalam negeri.
“Kalau kita betul cinta Indonesia, cinta Pancasila, cinta NKRI, aku Indonesia, aku Pancasila, aku NKRI, maka balik lah dari ketagihan terhadap serba impor menjadi ketagihan serba ekspor. Bagaimana caranya? Ya, tugas para ahli di pemerintahan dan political will-nya,” kata Haedar.
Muhammadiyah melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat menggelar launching ekspor Perdana Tepung MOCAF di Gedung PP Muhammadiyah Cik Ditiro Yogyakarta.
Muhammadiyah sendiri bakal mengekspor sebanyak 60 ton tepung Mocaf (modified cassava flour) ke Inggris setiap bulannya.
Diketahui, publik sempat diramaikan dengan polemik wacana impor beras yang mengemuka selama beberapa waktu terakhir.
Rencana itu sempat diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga menyatakan pemerintah berencana membuka keran impor 1 juta-1,5 juta ton beras demi menjaga ketersediaan di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali.
Meski demikian, Presiden Joko Widodo sudah memastikan tidak ada beras impor yang masuk hingga Juni 2021.
Jokowi meminta seluruh pihak untuk menghentikan perdebatan mengenai rencana impor beras. Ia khawatir polemik tersebut akan membuat harga jual gabah di tingkat petani menurun.
