DEMOKRAT ANTARA KONGRES-2020 DAN KLB
Oleh, Dr. Taufik A Rahim SE. MSi
Secara demokratis sistem politik di Indonesia dalam praktiknya oleh para aktor politik seringkali berubah, bercampur aduk serta dikendalikan oleh oligarki politik kekuasaan dari penguasa politik negara. Secara literatur serta nornatif politik seringkali para akademisi dan pakar terkecoh, karena antara evolusi dan perkembangan empirik analisis ilmu politik yang berlaku di tempat serta negara lain, bisa berubah lain dan tidak berlaku di negara nusantara ini.
Anomali demokrasi politik dengan sistem kepartaian di Indonesia sejak merdeka, biasanya partai atau kelompok kekuasaan akan berusaha melakukan intervensi politik bagi partai politik yang beroposisi dengan pemerintah, meskipun istilah oposisi politik secara terbuka dan transparan tidak berlaku resmi di negara ini.
Usaha memecahkan, memfusikan (menggabungkan) serta merebut kepemimpinan partai politik bahkan membubarkan partai sudah berlaku sejak Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, hingga saat ini tetap berlaku dengan mendapatkan restu dari kekuasaan meski tidak terang-terangan. Kondisi terkini berlaku terhadap Partai Demokrat versi Kongres 2020 di Jakarta, yang dianggap sementara dari beberapa pendiri dan kader partai sebagai mencederai demokrasi sistem kepartaian dengan dinasti politik. Ada peran pendiri yang diabaikan serta kader yang sudah menunggu sebagai pemimpin partai tidak mendapat peluang memimpin partai. Sehingga menimbulkan perlawan internal partai. Orde Lama terhadap Partai Musylimin Indonesia (Parmusi/Masyumi). Orde Baru jumlah partai dengan cara melakukan fusi menjadi 3 partai (Golongan Karya/meski bukan partai, Partai Persatuan Pembangunan/PPP, dan Partai Demokrasi Indonesia/PDI-Suryadi (diintervensi lahir menjadi PDI Perjuangan/PDIP, juga di Medan kemudian dipimpin Megawati).
Terakhir berlaku bagi PPP, Partai Kebangkitan Bangsa/PKB, juga Golkar atau Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional/PAN, dan seterusnya dari lain partai politik Jadi setiap zaman dan era kekuasaan politik di negara sedang belajar berdemokrasi ini sering dan jamak berlaku intervensi dan usaha merebut kekuasaan partai dengan cara tidak menghargai etika politik dapat berlaku masif.
Demikian juga, Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang-Sumatera Utara berusaha sekuat mungkin dengan restu penguasa dan kekuasaan politik, agar dapat memperoleh kesempatan dan peluang untuk dapat meminpin Partai Demokrat dengan mengacu kepada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) tahun 2005 sebagai dasar pendirian awal.
Karena itu, tontonan yang jamak ini juga sering diperlihatkan terhadap partai politik di Indonesia sebelumnya, jika beroposisi secara politik, maka intervensi dan perpecahan partai akan mengacamnya. Hari ini Partai Demokrat, ini akan terus berlanjut kisruh partai hingga Pemilihan Umum 2024.
Secara etika, konstitusi dan normatif politik bisa saja dilanggar dengan restu kekuasaan politik yang ingin mencengkeram setiap orang dan partai politik yang beroposisi dengan kekuasaan. Ini dapat berlaku kepada siapapun juga partai politik lainnya. Hari ini dan terakhir ini kepada Partai Demokrat, ini tontonan politik dari para aktor politik, antara beretika dan tidak beretika “itu urusan mereka”, dramatisasi politik ini sedang dimainkan.
Penulis, Dr. Taufiq A. Rahim, Pengamat Kebijakan Publik Aceh
