Kisruh Idul Fitri 1444 H, Dimana Peran Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag RI ?
Oleh: Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Dosen FAI UMSU & Kepala OIF UMSU
Hari ini di media sosial ramai pemberitaan terkait ancaman pembunuhan dari peneliti
muda Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sebuah lembaga riset prestisius di tanah air,
yang menyeret peneliti senior BRIN yang juga anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian
Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Kisruh ini berawal dari perbedaan idul fitri 1444
H dimana peneliti senior itu mengunggah sebuah tanggapan terkait hal itu lalu direspons
secara emosional oleh peneliti junior dengan ancaman pembunuhan. Selain itu, peneliti senior
itu juga menulis komentar yang memantik respons warga Muhammadiyah yaitu menyatakan
Muhammadiyah tidak taat Pemerintah namun meminta fasilitas (lapangan) untuk salat idul
fitri. Atas hal ini pemberitaan mencuat dan pada akhirnya masuk ranah hukum.
Atas kisruh ini timbul pertanyaan, dimana peran para pakar dan anggota Tim Hisab
Rukyat Kemenag RI? Apa peran dan kontribusi mereka secara literasi dan moderasi terkait
kasus ini dan terutama terkait perbedaan idul fitri 1444 H ? Apa upaya tim ini dalam
meredakan fenomena yang terjadi saat ini ? Nyaris dan praktis tidak terlihat tanggapan (lisan
maupun tulisan) dari para pakar ini terkait fenomena yang terjadi, semua bungkam dan
tampak hanya menonton pemberitaan yang menimpa salah satu koleganya. Padahal, seluruh
tim ini adalah pakar-pakar terbaik di tanah air yang mengerti substansi persoalan (hisab
rukyat dan penentuan awal bulan) dan secara resmi tercatat sebagai anggota Tim Hisab
Rukyat Kemenag RI dengan Keputusan Menteri Agama (KMA). Pakar-pakar ini adalah yang
terbaik di Indonesia yang kerap menjadi rujukan dan diundang dalam berbagai momen terkait
ilmu falak, namun terhadap kisruh idul fitri 1444 H kali ini tampak diam dan bungkam,
padahal seluruh mereka mengemban tugas moderasi beragama terutama terkait perbedaan
penetapan awal bulan sebagaimana titah Kemenag RI.
Sejatinya, para pakar ini paham bahwa idul fitri 1444 H tahun ini akan terjadi
perbedaan, namun para pakar ini diam dan tak memberi informasi, moderasi, dan komentar
menyejukkan terutama di media sosial. Justru tugas itu diemban secara sendiri (one man
show) namun ‘kebablasan’ oleh seorang peneliti senior kolega mereka yang kini berurusan
dengan Bareskrim Polri. Ini merupakan catatan dan sekaligus kritik kepada Kemenag RI
untuk mengevaluasi kerja, kinerja, dan peran Tim Hisab Rukyat Kemenag RI.
Seperti diketahui, Tim Hisab Rukyat Kemenag RI sesungguhnya telah memiliki
agenda rutin setiap tahun diantaranya temu kerja, rapat, sidang isbat, dan penelitian.
Selanjutnya dalam setiap pertemuan para anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag RI ini
mendapat fasilitas lengkap dari negara (tiket pesawat, penginapan, akomodasi, jalan-jalan,
dan lain-lain), yang artinya dari uang rakyat. Karena itu patut dipertanyakan apa
kontribusinya terutama dalam masalah perbedaan dan kisruh yang terjadi saat ini. Apa artinya
nama-nama besar itu jika tak mampu menghadirkan moderasi dan kesejukan di tengah
masyarakat, terutama di media sosial yang begitu ramai dan ‘tak karuan’ saat ini.
Pasca peneliti senior kolega mereka itu terundung kasus, maka kini seharusnya tim
(pakar) yang lain mengambil peran edukasi, moderasi, dan pencerahan. Namun patut diingat
jangan sampai kebablasan seperti peneliti senior tersebut. Sebab kita semua bisa menyaksikan
bagaimana ‘amburadul’nya diskusi dan diskursus masalah hisab rukyat dan penetapan awal
bulan di media sosial tanpa negara dan para pakarnya hadir menengahi. Caci-maki, hujat
menghujat, saling bantah dan saling klaim begitu merajalela di jagad media sosial. Ini tentu
pemandangan yang tidak pantas, tidak ideal, dan tidak moderat, karena itu diperlukan kehadiran orang-orang yang mampu menengahi dan memahami masalah ini secara bijak tanpa berpihak, semua Tim Hisab Rukyat Kemenag RI bertanggungjawab secara moral dan intelektual akan hal ini.
Karena itu pula Kemenag RI, dalam hal ini Subdirektorat Hisab Rukyat Kemenag RI,
harus mulai mengatur dan mendesiminasi tugas ini secara jelas dan tegas, tidak semata fokus
pada rutinitas tahunan yang sebenarnya tidak terlalu berdampak secara literasi dan moderasi
kepada masyarakat. Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag RI harus mulai turun gunung,
masuk dan memenuhi dunia media sosial dengan memberi pencerahan yang moderatif. Jika
hal ini tidak dilakukan maka sekali lagi patut dipertanyakan apa tugas dan fungsi para pakar
(tim) yang mendapat mandat dari Menteri Agama RI ini? Jangan sampai publik melihat dan
menyaksikan aktivitas para tim (pakar) ini hanya dalam bentuk dokumentasi (foto-foto) saat
acara dan terutama foto-foto saat study tour. Para anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag RI ini
harus memiliki kepekaan moral, sosial, dan intelektual, karena mereka mengemban tugas
literasi dan moderasi dari negara, yang jika tidak mampu atau keberatan maka secara sukarela
seharusnya mengundurkan diri. Penulis pribadi pernah duduk di Tim Hisab Rukyat Kemenag
RI selama dua tahun (dua periode), namun karena satu dan lain hal penulis secara merdeka
meminta untuk tidak dimasukkan lagi dalam tim. Wallahu a’lam[]
