Padang, InfoMu.co – Pimpinan Wilaya Muhammadiyah Sumbar menerima kunjungan silaturahim Ketua DPRD Sumbar Supardi, SH di rumah gadang Muhammadiyah, Selasa, (24/1/2023). Supardi disambut hangat Ketua PWM Sumbar Dr. Bakhtiar, didampingi Sekretaris Drs Apris, MM, Wakil Ketua Drs. Marhadi Effendi, MSi, Wakil Ketua Zaitul Ikhlas Saad Rajo Intan, Wakil Ketua Dr. Zaim Rais, Wakil Ketua Marhadi Effendi dan Tokoh Sumbar Zuhrizul.
Ketua PWM Sumbar Dr. Bakhtiar mengatakan Program skala prioritas perwajahan gedung dakwah Muhammadiyah karena gedung ini menjadi landscape Muhammadiyah Sumbar. Sedangkan pusat pengkaderan dikembalikan di Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumbar pelatihan dipusatkan di Pasia Kandang.
“Kita juga ditantang periode sekarang oleh Pak Anwar agar Muktamar dilaksanakan di Sumbar, Buya anwar meminta 5-7 ha dipinggir Bypass untuk dibangun edutorium, hal ini perlu dukungan banyak pihak tentunya dukungan DPRD,” imbuhnya .
Bakhtiar menambahkan Apapun digerakan Muhammadiyah ada sangkut pautnya dengan kebijakan pemerintah, maka perlu peran tokoh Muhammadiyah yang berada di legislatif maupun eksekutif.
Supardi: Saya adalah Warga Muhammadiyah
Dirinya aktif di IRM pada tahun 1985. Tahun 1985 di Payakumbuh bergbung dengan tapak suci Putra Muhammadiyah. Kalau dirunut panjang dari kecil hingga dewasa ini bersinggungan dengn Muhammdiyah, “Secara syar’i ibadah saya adalah Muhammadiyah dan saya dibesarkan di lingkungan Muhammadiyah,” ujarnya
LGBT tanggung jawab bersama. “Backup kami dalam menanggulangi kasus LGBT di Sumbar,” katnya
Terkait perwajahan gedung, “DPRD akan menggelontorkan dana 1 milyar rupiah kita harapkan proposal selesai Bulan Februari untuk dimasukan ke RKPD, kalau bisa dimasukan dalam perubahan, kalau tidak dianggarkan 2024,” tuturnya
“Kit siap mendukung apapun program PWM Sumbar begitu pula Muhammadiyah dukung kita,” tuturnya
Wakil Ketua PWM Sumbar, Zaitul Ikhlas Saad menekankan pentingnya penguatan eksistensi budaya minang di Sumbar. Artinya Perpaduan Minang dengan Sumbar tidak pecah, yang kemudian dilekatkan dalam ABS-SBK.
“Geneologis kultur minang harus dihidupkan kembali dengan tahap awal melalui FGD. Kemudian dilahirkan menjadi perda,” tuturnya
Pencegahan dan pembinaan terhadap prilaku LGBT, kata Wakil Ketua Zaim, perlu kerjasama lintas sektoral Muhammadiyah teelibat dalam hal itu. Ia kemudian mendorong DPRD Sumbar agar memasukan point pencegahan dan pembinaan dalam peraturan daerah (Perda) yang sudah ada.
“Kita kan tidak mengatakan bahwa ini tanggungjawab satu sektor, tapi ini tanggungjawab bersama, Muhammadiyah ikut didalamnya. Mungkin pendekatanya melalui geneologis Kultur minang,” tutupnya. (RI)
