Malang, InfoMu.co – Menyusul pengukuhan dua Guru Besar Psikologi pada Sabtu (16/12), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali mengukuhkan tiga guru besar baru dari rumpun ilmu sosial humaniora, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Sabtu (23/12).
Dengan pengukuhan ini, maka jumlah guru besar di UMM telah mencapai angka 35 orang. Pengukuhan ini mengejar target UMM untuk memiliki 58 profesor pada akhir Januari 2024.
Pada acara pengukuhan, Prof. Dr. Asep Nurjaman, M.Si menyampaikan orasi ilmiah tentang rekam jejak partai Islam pada dinamika sistem kepartaian di Indonesia setelah era Soeharto.
Penelitiannya menggambarkan hubungan kompleks antara merosotnya kinerja partai Islam dengan dinamika sistem kepartaian pasca kejatuhan Soeharto. Bahkan dia menemukan bukti bahwa kemunduran partai Islam berakibat pada terjadinya perubahan pada sistem kepartaian. Padahal sebelumnya, partai Islam memainkan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi arah politik nasional.
“Sifat transformatif dari sistem pemilu multipartai di Indonesia pasca Soeharto telah membuat struktur partai menjadi lebih dinamis dan cair. Hal ini berdampak pada partai-partai keagamaan, yang pernah mempunyai pengaruh besar dalam politik Indonesia. Namun belakangan ini mereka sudah tidak lagi bersaing dalam pemilu,” ungkapnya.
Sementara itu, Prof. Dr. Gonda Yumitro, M.A., Ph.D menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Model Comprehensive Collaboration dalam Program Deradikalisasi Mantan Teroris Indonesia”.
Menurut Gonda, terorisme berkaitan dengan mentalitas dan pemahaman seseorang yang ekstrim. Mereka tidak bisa menerima moderasi dan perbedaan pemahaman dengan orang atau pendapat lain sehingga mendorong untuk terjadinya kekerasan politik.
Cara-cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan program deradikalisasi pada mantan teroris menurutnya perlu menggunakan pendekatan 3 H (heart, hand, head).
Adapun, Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si menyampaikan orasi ilmiah yang terkait new urban governance bagi tata ruang kota untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan. Ia menerangkan bahwa konsep ini tidak hanya membutuhkan kontrak untuk privatisasi fungsi pemerintahan, namun juga proses baru untuk menerapkannya. Termasuk musyawarah dan dialog untuk membuat kebijakan dan penyelesaian perselisihan.
Ditegaskan, tata kelola cerdas bergantung pada tata kelola yang baik seperti prinsip terbuka (transparan), akuntabel dan kolaboratif (melibatkan semua pemangku kepentingan). Begitupun dengan prinsip partisipatif (partisipasi warga) dan pemerintahan elektronik (e-government). (afn-muhammadiyah.or.id)
