Jakarta, InfoMu.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Rapat Terbatas (Ratas) Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Minggu, 10 April 2022 lalu.
Adapun hasil dari rapat terbatas tersebut, Jokowi meminta jajarannya untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 kepada masyarakat.
Selain itu, Jokowi juga dijadwalkan akan melantik 7 anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 5 anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Selasa, 12 April 2022.
Guru Besar UIN Jakarta, Prof. Azyumardi Azra menyoroti langkah yang diambil Jokowi dalam Ratas tersebut.
Menurutnya, ada hal yang terkesan mendesak dari Jokowi. Pasalnya, isu demo 11 April 2022 sudah menggema sejak jauh-jauh hari.
“Saya kira ada hal mendesak dari Presiden, karena memang isu tentang demo 11 April (kemarin) sudah tersebar dimana-mana, saya kira itu dianggap darurat oleh Jokowi”, ucap Azyumardi dilansir Pikiran-Rakyat
Kendati demikian, Azyumardi mengapresiasi bahwa langkah tersebut lebih maju daripada pernyataan Jokowi yang sebelumnya, yakni berupa himbauan kepada para menteri untuk berhenti berwacana mengenai penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Akan tetapi, pernyataan tersebut dirasa Azyumardi belum cukup untuk menuntaskan skeptisisme di tengah masyarakat yang kini belum sepenuhnya percaya dengan pernyataan Jokowi selama ini.
“Kalau Jokowi secara tegas dan eksplisit menyatakan bahwa dia mematuhi konstitusi dan menyatakan akan mengakhiri jabatan pada 20 Oktober 2024 ketika Presiden dan Wakil Presiden baru dilantik, saya kira tidak akan ada lagi diskusi-diskusi tentang 3 periode,” ujar Azyumardi.
Azyumardi berpendapat, pernyataan Jokowi dinilai belum tegas, bahkan sejauh ini dirasa belum menutup peluang penundaan Pemilu.
“Celah tersebut masih ada misalnya terjadi bencana alam skala besar, lalu dana Pemilu tidak ada, walaupun kemarin Presiden bilang kalau dananya sudah direncanakan, tapi siapa yang bisa memastikan bahwa dana tersebut sepenuhnya ada, mencukupi untuk kebutuhan Pemilu,” katanya.
Ia juga menyinggung soal penanganan harga-harga barang dalam beberapa bulan ini terakhir yang dinilainya belum teratasi.
Misalnya minyak goreng curah yang diumumkan dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu, tapi pada praktiknya dijual Rp18 ribu hingga Rp20 ribu.
Adapun permasalahan bahan bakar minyak (BBM) seperti solar sampai saat ini dinilai belum teratasi, Azyumardi mengkhawatirkan bila pemerintah tidak diingatkan dan tidak mengerahkan seluruh tenaganya, maka akan terjadi kekacauan seperti di Sri Lanka.
Azyumardi juga memiliki pandangan pribadi mengenai Jokowi, ia menilai hal yang disampaikan Jokowi dipahami dengan kaidah Fiqh Mafhum al-Mukhalafah, yang berarti dipahami secara terbalik.
“Apa yang dinyatakan dan dijanjikan oleh Presiden Jokowi, baik saat kampanye hingga saat menjabat dalam 2 periode ini, realisasinya berbeda. Apa yang dinyatakan dengan apa yang dilakukan berbeda,” ucapnya.
Azyumardi mengambil contoh, ketika korupsi sedang merajalela seperti saat ini, hal yang dilakukan Jokowi menurutnya justru melemahkan KPK.
“Jadi kita harus punya ancang-ancang untuk menyikapinya, jangan 100 persen percaya. Walaupun kita harus tetap berprasangka baik, tapi tetap harus ada reserve-nya, karena dengan alasan tertentu bisa saja apa yang dinyatakan tidak terwujud, termasuk pertimbangan dari orang-orang di sekeliling Presiden yang masih mungkin kasak-kusuk” kata Azyumardi.
“Jadi kita tinggal tunggu saja dalam beberapa hari atau beberapa pekan ke depan ini, apakah masih akan melakukan manuver atau tidak”, ucapnya.
Di sisi lain, Azyumardi penitngnya berpandangan proposial, namun tetap harus diiringi dengan prasangka baik kepada semua orang, termasuk Presiden. Apalagi dengan gegabah memvonis sesuatu tanpa bukti. (PR)
