IMM FISIP UMSU Gelar Diskusi Publik Menuju Suksesi Politik 2024
Medan, InfoMu.co – Tensi politik belakangan ini memang mulai menghangat pasca manuver Partai Nasional Demokrat atau NasDem yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden.
Deklarasi ini sebenarnya sudah banyak diprediksi.Namun karena waktunya maju dari jadwal semula, muncul syak wasangka tentang motif di balik keputusan buru-buru deklarasi Anies oleh Partai NasDem.
Manuver NasDem jelas mengubah konstelasi politik. Partai-partai lain, termasuk PDIP yang juga memiliki kepentingan dalam kontestasi Pilpres 2024, mau tidak mau harus mulai memanaskan mesin politiknya.
IMM FISIP UMSU menggelar Diskusi Publik dengan Tema “Potret Kesejahteraan Masyarakat Indonesia menuju Suksesi Politik Tahun 2024” di aula Fisip UMSU Jl Kapten Mukhtar Basri, Kamis (13/10)
Diskusi Publik ini di pandu oleh Moderator Fathrul Rahman Hutasuhut, dengan Pembicara Rafdinal S.Sos MAP tokoh aktifis pergerakan Sumatera Utara dan Sahran Saputra S.Sos. M.Sos Pengamat Kesejahteraan Sosial.
Dewata Sakti Sekretaris Bidang Hikmah FISIP IMM UMSU mengatakan bahwa diskusi publik ini untuk menyikapi suksesi politik di Tahun 2024 dengan tema “Potret Kesejahteraan Masyarakat Indonesia menuju Suksesi Politik Tahun 2004” agar masyarakat tak salah pilih dalam memilih pemimpin kedepannya
“Temanya kita ambil tentang Potret Kesejahteraan di saat Kenaikan BBM dan Bantuan Pemerintah kepada rakyat yang saat ini gencar-gencarnya di buat pemerintah serta tentang Suksesi Politik di Tahun 2024” pungkasnya
Rafdinal S.Sos MAP Tokoh Aktifis Pergerakan Sumatera Utara mengatakan dalam diskusi publik tersebut bahwa saat ini masih banyak rakyat miskin dan belum sejahtera karena salah urus oleh pemimpin negara, oleh karena itu dirinya berharap agar rakyat bisa lebih cerdas dalam memilih pemimpin
“Saat ini negara salah urus oleh karena itu rakyat harus lebih cerdas dalam memilih pemimpin dengan cara menilai rekam jejak calonnya” ujarnya
Sahran Saputra Nasution Pengamat Kesejahteraan Sosial mengatakan bahwa saat ini bantuan pemerintah di jadikan alat untuk kepentingan kelompok atau golongan bukan untu kesejahteraan rakyat.
“Kita lihat bantuan pemerintah dari atas kebawah selalu ada warnanya, Kalau menterinya dari merah maka sampai ke bawah ya merah untuk kepentingan kelompoknya, jadi kesejahteraan rakyat masih jauh panggang dari api” pungkasnya. (***)
