Medan, infoMu.co – Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi mengikut rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Manoarfa secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman Medan, pada Selasa (23/2/2021).
Diketahui rakor itu digelar terkait penajaman proyek prioritas strategis nasional untuk tahun 2022 mendatang.
Gubernur Edy mengaku dalam rakor itu mengusulkan perbaikan jalan provinsi yang kondisinya saat ini diketahui mengalami kerusakan parah.
Adapun panjang jalan tersebut yang kondisinya rusak parah yakni mencapai 447 kilometer.
“Ada saya minta tambahan sama Bappenas. Infrastruktur jalan provinsi, panjangnya 447 kilometer itu yang sangat menyengsarakan rakyat, baik rute jalan manusia maupun transportasi logistik. Harus segera kita atasi,” ungkap Edy usai salah Ashar berjamaah di Masjid Rumah Dinas Gubernur, Selasa.
Kata Edy, jalan provinsi di Sumut merupakan yang terpanjang dibandingkan provinsi lainnya, yakni mencapai 3 ribu kilometer. Namun yang kondisi mengalami kerusakan parah bertahun-tahun panjangnya mencapai 447 kilometer.
Jalan provinsi yang mengalami kerusakan parah itu tersebar di sejumlah daerah di Sumut.
“Harusnya 3 ribu kilometer. Yang rusak ringan kita abaikan dulu. Kita bicarakan yang rusak berat dulu, karena sudah sekian tahun diabaikan rusak jalan ini,” ujar mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.
“Tapi yang penting masukkan dulu ke dalam program Bappenas,” tambahnya.
Edy pun mengungkapkan, untuk memperbaiki seluruh jalan provinsi di Sumut membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Sebut Edy, setiap tahun Pemprov Sumut ada mengalokasikan Rp 600 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan provinsi.
“Kita mengeluarkan uang Rp 600 miliar setiap tahun. Kalau tiap tahun Rp 600 miliar, dan untuk satu kilometer itu butuh biaya Rp 4 miliar. Berarti berapa kilometer kemampuan kita memperbaiki jalan di Sumut. Tahun ini diperbaiki, tahun depan sudah rusak lagi,” jelasnya.
Untuk itu, Edy berupaya melobi pemerintah pusat agar mau mengucurkan pinjaman dana APBN, sehingga perbaikan 447 kilometer jalan provinsi yang dinilai tidak layak dilintasi tersebut pada tahun depan itu bisa terealisasi.
“Dari mana dananya? Nanti saya, apakah pinjaman yang berasal dari APBN atau bagaimana. Tujuannya agar perekonomian bisa jalan, masyarakat bisa tenang, menghindari kemacetan dan banyak lagi manfaatnya. Itukalau jalan yang rusak parah itu bisa kita perbaiki,” pungkasnya.
