Yogyakarta, InfoMu.co – Kekerasan fisik beserta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak kian mengkhawatirkan. Demikian ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam webinar Pusat Studi Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Selasa (25/1).
Meskipun angka prevalensi kasusnya menurun dalam satu dekade terakhir, tetapi angka kasus justru naik dalam tiga tahun ke belakang, terutama pada masa pandemi. Prevalensi sendiri adalah proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu.
Dari data Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2010-2020, Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Indonesia 2010-2020, dan Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia 2010-2020, prevalensi kasus untuk anak usia 13-17 tahun di rentang tahun 2018-2021 turun 21 persen untuk anak perempuan dan turun 28 persen untuk anak laki-laki.
Sementara itu prevalensi kekerasan fisik atau seksual terhadap perempuan usia 15-64 tahun oleh pasangan dan selainnya juga turun 7 persen selama 2016-2021. Yang menarik, kekerasan anak berjumlah sekira 62 persen sedangkan kekerasan pada perempuan berjumlah 33 persen.
Tiga tahun terakhir, terutama di masa pandemi, angka kasus terus menaik hingga 18 persen. Data Simfoni Kementerian PPPA tanggal 2 Januari 2022 menyebutkan bahwa pada 2021 terdapat 10.368 kasus kekerasan dengan mayoritas kasus kekerasan seksual mencapai 12 persen. Data memprihatinkan terdapat pada kelompok usia anak yang mencapai 15.971 kasus dengan 45 persennya adalah kasus kekerasan seksual.
Melihat fenomena ini, Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyebut pemerintah telah melakukan usaha berjenjang dari menyediakan kebijakan, layanan pendampingan hingga berbagai hal pendukung.
“Sejalan dengan amanat UUD 1945, setiap warga negara Indonesia berhak atas rasa aman dari ancaman, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan harkat martabat manusia, termasuk kekerasan,” ungkapnya.
“Pada kenyataannya budaya patriarki yang mengakar telah memunculkan ketimpangan pada sistem sosial di masyarakat kita dan menempatkan perempuan dan anak pada berbagai kerentanan yang mengancam kualitas hidupnya,” imbuh I Gusti Ayu Bintang.
I Gusti Ayu Bintang lebih lanjut menuturkan bahwa program pemerintah tidak berjalan kuat tanpa adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Muhammadiyah.
Karena itu, dirinya berharap dukungan dari elemen masyarakat, terutama Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apalagi konsen ‘Aisyiyah pada hal tersebut diketahui telah dilakukan sejak lama dan tersebar di seluruh Indonesia.
“Kami berharap dukungan dari teman-teman Muhammadiyah, ‘Aisyiyah, dan akademisi dalam melengkapi berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah khususnya dalam program pencegahan primer, sekunder, dan tersier untuk mencegah perempuan dan anak dari risiko kekerasan dan menjamin keamanan mereka di institusi, sekolah, dan masyarakat luas,” pungkasnya. (afn/muhammadiyah.id)
