Jakarta, InfoMu.co – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin akan menggelar deklarasi gerakan yang menolak pemilu curang pada Selasa (5/4/2024) hari ini. Perkumpulan itu bernama Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) yang diisi oleh 9 presidium, termasuk pensiunan jenderal TNI-Polri. Deklarasi rencananya digelar di Gedung Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Pusat pukul 09.00 WIB sampai 12.00 WIB.
“Rakyat penolak pilpres curang silakan hadir dengan berbusana warna gelap dan atas warna putih,” sebagaimana dikutip dari pamflet yang dikirim Din, Selasa.
Bersama Eks Jenderal TNI-Polri Selain Din, 9 anggota presidium itu adalah mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen (Purn) Oegroseno; mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi. Lalu, mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua. Kemudian, mantan Komisioner Komisi Hak Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hafid Abbas, guru besar ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Didin S. Damanhuri, dan mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Profesor Rochmat Wahab.
Kemudian, Ketua Majelis Penasehat Muslimat Hidayatullah, Sabriati Aziz dan dokter Paulus Januar. Dihubungi secara terpisah, Oegroseno mengaku sedang berada di Medan. Ia tengah mengawal proses penghitungan suaranya di Sumatera Utara.
Adapun Oegroseno diketahui maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Nasdem di Sumatera Utara (Sumut). “Saya di Medan masih kawal susta saya di caleg Sumut,” tutur Oegroseno saat dihubungi Kompas.com. Sebelumnya, Din mengatakan, pihaknya merasa tidak bisa membiarkan rezim pemerintah saat ini merampas kedaulatan masyarakat.
Menurut dia, saat ini kedaulatan masyarakat sudah jatuh ke titik nadir. “Bukan hanya jelang dan kalah pemilu dan Pilpres, tapi sudah sebelumnya,” tutur Din. Din mengaku telah mengkritik gaya pemerintahan Jokowi sejak dua tahun lalu. Saat itu ia memperingatkan bahwa gaya kepemimpinan Jokowi bercorak constitutional dictatorship atau kediktatoran konstitusional. Tindakan itu dilakukan salah satunya dengan merekayasa hukum. “Jadi kalau tidak dihentikan, ya, maka ini akan berlarut dan saya membayangkan ada sustainable crime, kejahatan yang berkelanjutan,” ujar Din saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (4/3/2024). (kps)
