Tegal, InfoMu.co – Membuka sekaligus menyampaikan amanah dalam Musyawarah Wilayah (Musywil) ke-8 Muhammadiyah-‘Aisyiyah Jawa Tengah, Sabtu (4/3) di GOR Wisanggeni, Kota Tegal, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas sebut Muhammadiyah sebagai organisasi penyelamat Indonesia dari konflik politik.
Mengajak kembali belajar sejarah pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Busyro mengatakan bahwa, Muhammadiyah sebagai penyelamat Indonesia di mana waktu itu tokoh Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo dan Mr. Kasman Singodimedjo menjadi penentu disepakatinya Pancasila sebagai dasar falsafah NKRI.
“Sumbangan terbesar Muhammadiyah-umat Islam di negeri ini ialah wakaf politik berupa selesainya Pancasila itu.” Ucap Busyro mengutip Mayor. Jend. Alamsyah Ratu Perwiranegara.
“Muhammadiyah sendiri pada Muktamar ke-47 di Ujung Pandang, Makassar dulu sudah menyatakan dengan deklarasi moral, akhlak politiknya yang kita kenal dengan persaksian Muhammadiyah di dalam bernegara ini termasuk di dalam berpancasila, selesai tutup buku. Saatnya kita mengamalkan dengan cerdas, ikhlas, dan jujur.” Imbuhnya.
Muhammadiyah dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dapat dilihat dengan kasat mata dan angka-angka yang konkrit dalam bentuk Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Di Jateng, kata Busyro, bahkan pelayanan Muhammadiyah melalui AUM lebih banyak dibandingkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.
Misalnya saja, Muhammadiyah memiliki perguruan tinggi berjumlah 28 sementara negeri memiliki pemerintah 13, Rumah Sakit Muhammadiyah-‘Aisyiyah (RSMA) 50 sementara RS negeri 7. Selain pendidikan tinggi dan kesehatan, Muhammadiyah di Jateng juga memiliki 1.232 panti asuhan, 107 pesantren dan masih banyak yang lain.
“Sekedar mengingatkan bapak-ibu, semua yang mewakafkan tanah ke Muhammadiyah, itu sejak dahulu hingga sekarang selalu diproses dengan cepat, tepat dan benar, yaitu sertifikat tanah itu selalu atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. Tidak ada yang atas nama pribadi, artinya secara hukum, secara yuridis ini aman.” Ungkapnya.
Satu nama kepemilikan atas seluruh aset ini menurut Busyro merupakan salah satu ciri organisasi modern. Selain itu, sistematika organisasi yang jelas juga bagian dari modernisasi di Muhammadiyah. Sistematika tersebut dapat dilihat pada penjadwalan musyawarah yang tertib mulai dari Pimpinan Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang sampai dengan Ranting Muhammadiyah.
Busyro menyampaikan, seluruh AUM di berbagai bidang tersebut sepenuhnya diperuntukkan bagi pelayanan untuk rakyat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, dia meminta kepada pemangku kebijakan untuk berhati-hati dalam melahirkan produk kebijakan, termasuk Rancangan Undang-Undangan (RUU) yang akan merugikan masyarakat dan ormas pelayan masayrakat.
”Pemerintah adalah mitra Muhammadiyah, kekurangannya mari kita sempurnakan. Misalnya dengan cara Muhammadiyah yakni terbuka tapi ada landasan nilai-nilainya,” tegas Busyro. (muhammadiyah.or.id)
|
BalasTeruskan
|
