BPBD Sumut Perkuat Sinergi OPD dan Relawan, Bentuk Klaster Kebencanaan
INFOMU.CO ! Binjai — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan relawan kebencanaan, Jumat (19/12/2025). Kegiatan ini berlangsung di Aula Pertemuan BPBD Provinsi Sumatera Utara, KM 10,3 No. 8, Jalan Medan–Binjai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
Rapat koordinasi ini mengangkat dua agenda utama, yaitu penguatan dan pemetaan klaster relawan kebencanaan, serta pembahasan rencana operasi relawan pada fase perpanjangan status tanggap darurat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Unsur Pengarah BNPB Rahmawati Husein, MCP., Ph.D., dan Ivan Elisabeth Purba, SH., M.Kes., Tim PUSDALOP BPBD Sumatera Utara, serta sekitar 75 perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) dan organisasi relawan yang bergerak di bidang kebencanaan.
Dalam arahannya, Unsur Pengarah BNPB Rahmawati Husein, MCP., Ph.D., menegaskan pentingnya peningkatan koordinasi antara OPD dan relawan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Menurutnya, selama ini belum pernah ada pertemuan terpadu yang mempertemukan seluruh unsur tersebut, sehingga komunikasi di lapangan masih perlu diperkuat.
“Pertemuan ini bertujuan mengoordinasikan OPD atau dinas-dinas dengan relawan. Selama ini komunikasi masih dirasakan kurang optimal. Padahal, apa yang dilakukan relawan seharusnya dapat mendukung pemerintah, dan pemerintah juga terbantu dengan kehadiran relawan,” ujarnya.
Rahmawati menyampaikan bahwa telah disepakati pembentukan klaster relawan. Setiap klaster nantinya akan dikoordinasikan oleh OPD terkait dengan penunjukan penanggung jawab (PIC). Organisasi nonpemerintah dan relawan yang bergerak di masing-masing klaster akan berkoordinasi langsung dengan OPD tersebut.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan data kebencanaan yang akurat dan terintegrasi. “Respons kebencanaan harus berbasis data. Selama ini masih ada keterbatasan data yang detail, seperti data perempuan hamil dan ibu menyusui. Data dari relawan dan BNPB dapat digunakan bersama agar bantuan yang diberikan tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Ridwan yang mewakili PUSDALOP BPBD Provinsi Sumatera Utara menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk silaturahmi dan perhatian BNPB kepada BPBD dan para relawan di Sumatera Utara. Ia berharap hasil pertemuan ini dapat melahirkan solusi konkret atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
“Pemerintah memiliki keterbatasan, baik dari sisi logistik, kesehatan, operasional lapangan, maupun sumber daya manusia. Dengan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, NGO, dan relawan, berbagai permasalahan di lapangan seperti di pengungsian, akses jalan, dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dapat ditangani lebih efektif,” jelas Ridwan.
Pandangan positif juga disampaikan oleh Mursito dari TDRR MDMC PP Muhammadiyah, salah satu peserta rapat. Ia menilai forum koordinasi ini sangat membantu dalam membangun komunikasi lintas lembaga dan dengan pemerintah.
“Selama ini pergerakan relawan masih sendiri-sendiri, sehingga ada daerah yang bertumpuk penanganannya dan ada pula yang tidak terjangkau. Dengan adanya forum ini, ke depan pembagian tugas per klaster menjadi lebih jelas dan koordinasi dengan pemerintah semakin kuat,” ungkapnya.
Berdasarkan data terkini BPBD Provinsi Sumatera Utara pada hari ke-23 pascabencana, tercatat korban meninggal dunia sebanyak 369 orang, 70 orang dinyatakan hilang, serta 468.049 KK atau 1.769.775 jiwa terdampak. Sementara itu, jumlah pengungsi mencapai 4.477 KK atau 19.608 jiwa. Kerugian akibat bencana ditaksir mencapai Rp18,37 triliun dan data tersebut masih terus berkembang.
Melalui rapat koordinasi ini, BPBD Provinsi Sumatera Utara berharap sinergi antara pemerintah dan relawan semakin solid sehingga penanganan bencana di wilayah Sumatera Utara dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan. (bess)
