Banjir Bukan Sekedar Peristiwa Alam, Tapi Masalah Tata Kelola Bencana dan Ekonomi Politik
Banjir di Indonesia kerap dibaca sebagai peristiwa alam yang datang dan pergi. Seolah-olah hanya persoalan curah hujan, sungai yang meluap, atau drainase yang tak memadai. Dalam pemberitaan dan kebijakan publik, diskursus tentang banjir sering berhenti pada solusi teknis: membangun tanggul lebih tinggi, memperbesar pompa, atau memperlebar kanal.
Cara pandang seperti ini seolah membuat bencana tampak netral, terlepas dari dinamika kekuasaan yang membentuk ruang, kota, dan lanskap di mana air mengalir.
Namun di balik genangan yang merendam rumah, jalan, dan kawasan industri, tersimpan cerita yang jauh lebih kompleks tentang bagaimana ruang diatur, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang menanggung risiko.
Tata kelola banjir tidak semata-mata soal rekayasa hidrologi, tetapi juga tentang keputusan politik, kepentingan ekonomi, serta relasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat. Banjir menjadi cermin yang memantulkan bagaimana negara mengelola tanah, air, dan keselamatan warganya.
Dalam konteks ini, riset politik ekonomi lingkungan menawarkan lensa berbeda untuk membaca bencana hidrometeorologi. Pendekatan ini tidak melihat banjir sebagai kegagalan teknis, menempatkannya sebagai hasil dari proses politik yang panjang, mulai dari perencanaan tata ruang, perizinan pembangunan, hingga mekanisme pengawasan publik.
Dalam diskusi wawancara Mongabay Indonesia di sebuah episode Bincang Alam yang diselenggarakan pada 22 Januari 2026 bertajuk ‘Politik Tata Kelola Bencana: Bercermin Dari Banjir di Indonesia’ yang menghadirkan peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yaitu Dr. Yogi Setya Permana.
Diskusi ini membuka ruang untuk memahami banjir sebagai persoalan struktural yang melampaui batas kota dan negara. Berikut adalah rangkuman diskusi, yang tata bahasanya telah disesuaikan guna penulisan artikel ini.
Mongabay Indonesia: Dalam membahas tata kelola kebencanaan, fokus pada isu banjir dalam konteks politik. Bagaimana diskursus ini dikembangkan dan dibahas di Pusat Riset Politik BRIN?
Dr. Yogi Setya Permana: Saat ini saya menginisiasi dan mengkoordinatori Grup Riset Politik Ekologi dan Demokrasi Lingkungan. Kelompok ini menggunakan perspektif politik untuk menganalisis persoalan lingkungan dan perubahan iklim, seperti banjir, bencana hidrometeorologi, serta isu transisi energi, baik di Indonesia, regional maupun secara global.
Selama ini, persoalan lingkungan sering dibahas secara teknis dan non-politik, misalnya banjir yang hanya dilihat dari faktor alam dan infrastruktur. Padahal, pola dan dampaknya juga sangat dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi.
Melalui grup riset ini, kami ingin menghadirkan kembali politik sebagai lensa penting dalam memahami dan merespon masalah lingkungan.
Dr. Yogi Setya Permana: “Dry feet” sebenarnya adalah metafora yang lahir dari konteks Belanda, tempat saya menulis disertasi di Universitas Leiden.
Sebagai negara yang berada di bawah permukaan laut, Belanda memiliki trauma sejarah terhadap banjir besar pasca Perang Dunia II di era 1950-an. Dalam imajinasi publik Belanda, kebutuhan paling mendasar bukan sekadar makanan, melainkan memastikan “kaki tetap kering”.
Metafora inilah yang saya adopsi sebagai pintu masuk konseptual dalam judul disertasi saya, agar selaras dengan konteks tempat penelitian tersebut dikembangkan.
Mongabay Indonesia: Bagaimana dinamika dan kebijakan di tingkat regional (di luar Indonesia) memengaruhi perumusan kebijakan nasional, khususnya dalam manajemen kebencanaan, mengingat isu lingkungan dan perubahan iklim bersifat lintas negara dan punya dampak langsung ke konteks domestik?
Dr. Yogi Setya Permana: Tentu kebijakan regional dan global relevan karena pendekatan konvensional dalam penanganan banjir di banyak negara, –termasuk Indonesia, sangat dipengaruhi oleh agenda dan pembiayaan donor global.
Lembaga seperti Asian Development Bank yang berperan besar dalam mendanai proyek manajemen banjir di Asia, dengan pendekatan yang banyak mengadopsi model dari Eropa.
Salah satunya adalah EU Flood Risk Management Directive tahun 2007, yang kemudian diterjemahlan dan direkomendasikan ke berbagai negara. Karena itu, kebijakan dan praktik penanganan banjir yang diterapkan pemerintah saat ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pendekatan dan kerangka global tersebut.
Mongabay Indonesia: Bagaimana Anda melihat keterkaitan antara politik, kekuasaan, ekonomi, dan tata ruang wilayah di Indonesia saat ini?
Dr. Yogi Setya Permana: Ketika saya memulai riset ini pada 2020, kajian yang mengaitkan banjir dengan ekonomi politik masih sangat terbatas. Uji awal saya adalah menulis artikel di Mongabay pada Juni 2020 di tengah rangkaian banjir besar di berbagai wilayah seperti Morowali, Lampung, dan Bantaeng.
Saat itu saya mempertanyakan asumsi dominan bahwa banjir semata-mata fenomena alam dengan solusi teknis. Setelah turun ke lapangan, saya melihat bahwa tata kelola banjir bukan hanya soal infrastruktur seperti pompa, tanggul, bendungan, atau kolam retensi, tetapi juga soal aktor, kepentingan, dan relasi kekuasaan di baliknya.
Hal ini semakin penting karena banyak kajian meteorologi memprediksi bencana hidrometeorologi, –terutama banjir, akan semakin sering terjadi akibat pola hujan ekstrem yang makin intens.
Namun saya menemukan puzzle saat membandingkan data BNPB: wilayah dengan kondisi geografis dan meteorologis serupa menunjukkan tren banjir yang berbeda. Lebih mengejutkan lagi, beberapa daerah yang telah menginvestasikan infrastruktur pengendali banjir sangat mahal, bahkan berbasis utang, justru mengalami tren peningkatan frekuensi banjir.
Sementara daerah lain yang berinvestasi lebih sedikit malah menunjukkan tren penurunan. Puzzle inilah yang mendorong saya menginvestigasi lebih dalam mengenai dimensi politik dan tata kelola di balik pengelolaan banjir.
Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengandalkan solusi teknis dan infrastruktur besar untuk mengatasi banjir—ini memang pendekatan global yang didorong juga oleh lembaga keuangan internasional melalui konsep flood defense, seperti pembangunan tanggul, terowongan air, dan stasiun pompa.
Pendekatan ini kemudian menjadi arus utama di Indonesia. Namun, saya tidak menafikan pentingnya infrastruktur. Infrastruktur tetap krusial, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan tata kelola banjir.
Dari riset saya, faktor politik justru memainkan peran kunci. Secara khusus, praktik kolusi antara politisi dan pengusaha sangat memengaruhi hasil pengelolaan banjir.
Daerah yang lebih berhasil menekan frekuensi banjir umumnya adalah daerah yang mampu meminimalkan praktik kolusi tersebut, sementara daerah dengan kolusi kuat cenderung mengalami kegagalan meskipun telah berinvestasi besar pada infrastruktur.
Yang saya maksud dengan kolusi di sini adalah trading influence (memperjualbelikan pengaruh) di mana politisi yang berkuasa memberikan keistimewaan, kemudahan izin, atau pelonggaran regulasi kepada pengusaha.
Dalam praktiknya, hal ini sering terjadi pada alih fungsi ruang dan kewajiban pengelolaan drainase. Seharusnya, setiap kegiatan pembangunan atau perubahan tata guna lahan wajib menyediakan infrastruktur pengendali air, seperti kolam retensi, agar tidak menambah beban limpasan ke sungai. Namun melalui kolusi, kewajiban ini kerap diabaikan, sehingga memperparah risiko banjir ketika hujan turun.
Mongabay Indonesia: Bagaimana cara mengurangi praktik transaksi politik dan kolusi tersebut?
Dr. Yogi Setya Permana: Persoalan utamanya bukan ketiadaan aturan, melainkan implementasinya. Regulasi tata ruang dan drainase sudah ada di tingkat nasional dan diturunkan ke daerah, tetapi penerapannya berbeda-beda.
Di banyak tempat, implementasi terasa “masuk angin” karena adanya kolusi antara politisi dan pengusaha, yang sering berkelindan dengan politik elektoral.
Banyak pengusaha menjadi donor kampanye, sehingga ketika politisi terpilih, mereka merasa berkewajiban “membayar utang politik” melalui kemudahan izin atau pelonggaran aturan. Hal inilah yang kerap berujung pada tata kelola banjir yang buruk. Berdasarkan riset saya, efektivitas tata kelola banjir perlu berfokus pada tiga hal utama:
Pertama, membatasi kolusi antara politisi dan pengusaha—baik dalam konteks perkotaan (developer dan industri) maupun wilayah rural/frontier yang terkait industri ekstraktif.
Kedua, memperkuat public oversight: masyarakat perlu aktif mengawasi pelanggaran tata ruang dan memantau agar akuntabilitas meningkat.
Ketiga, memulihkan kualitas ruang itu sendiri. Di saat seperti sekarang banyak ruang sudah rusak dan tidak siap menampung hujan ekstrem; karena itu, ketika curah hujan tinggi terjadi, banjir menjadi konsekuensi yang tak terelakkan.
Mongabay Indonesia: Jika di area yang dinyatakan legal, contohnya perumahan yang dibangun di kawasan resapan air dan kemudian banjir terjadi, siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab dan berperan; pengembang, pemerintah, atau konsumen yang membeli rumah di sana?
Dr. Yogi Setya Permana: Akar persoalan terletak pada peran pemerintah sebagai pemegang otoritas tata ruang: banyak daerah hanya memiliki RTRW yang bersifat makro dan tidak cukup presisi untuk melindungi kawasan resapan air di tingkat tapak.
Karena itu, RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) menjadi sangat krusial. RDTR memberi kepastian spasial yang lebih presisi tentang mana kawasan yang harus dilindungi sebagai resapan. Tanpa RDTR yang jelas dan operasional, zona resapan kerap menjadi abu-abu dan mudah dialihfungsikan pengembang, sementara ingatan warga tentang area resapan tidak memiliki kekuatan hukum.
Masalahnya, banyak daerah yang hanya memiliki RTRW tanpa RDTR. Di tengah krisis iklim dan hujan ekstrem yang makin intens, ketiadaan RDTR membuka celah regulasi yang terus memperparah risiko banjir.
Mongabay Indonesia: Apa tantangan utama yang dihadapi aparat teknis seperti BMKG, BPBD, atau BNPB ketika rekomendasi mitigasi bencana mereka berbenturan dengan kepentingan politik, kekuasaan, dan investasi ekonomi dalam proses pengambilan kebijakan?
Dr. Yogi Setya Permana: Di lapangan, aparat teknis sebenarnya memahami penyebab kerentanan banjir, misalnya ketika kolam retensi di kawasan industri dihilangkan sehingga drainase mudah meluap, namun mereka sering ragu bertindak karena terhambat kepentingan atasan dan tekanan politik.
Situasi ini diperparah oleh fakta struktural bahwa banyak pejabat di legislatif dan eksekutif berasal dari kalangan bisnis, termasuk sektor ekstraktif, sebuah tren yang menguat sejak 2009–2014.
Akibatnya, muncul konflik kepentingan: pengambil kebijakan cenderung mengutamakan kepentingan ekonomi dibanding keselamatan publik, membuat rekomendasi mitigasi bencana sulit dijalankan dan hak masyarakat atas ruang hidup yang aman kian terpinggirkan.
Mongabay Indonesia: Apakah di Indonesia sudah ada contoh praktik baik yang berhasil mengurangi risiko banjir melalui keputusan politik dan kebijakan yang bijak?
Dr. Yogi Setya Permana: Salah satu contoh praktik baik datang dari Surabaya. Keberhasilan kota ini bukan semata karena figur pemimpin, tetapi karena kuatnya peran masyarakat sipil dan media lokal. Dalam 15 tahun terakhir, Surabaya berhasil menurunkan frekuensi banjir secara signifikan.
Di awal kepemimpinan Bu Risma, aliansi dengan publik dan media melahirkan sistem kepatuhan dan pengawasan yang dilembagakan (bukan bergantung pada satu wali kota) sehingga aduan warga dapat ditindaklanjuti cepat, pelanggaran pengembang bisa ditangani langsung, dan respons pemerintah dapat dipantau publik, dengan akuntabilitas yang diperkuat oleh Pilkada langsung.
Pada intinya, kombinasi public oversight yang solid dan political will pejabat daerah untuk transparan serta tegas menindak pelanggaranlah yang membuat Surabaya mampu mengurangi risiko banjir perkotaan secara nyata. (mongabay)
