• Beranda
  • Kabar
    • Persyarikatan
    • Peristiwa
    • Ekonomi
    • Info LazisMu
    • InfoMU tv
  • Literasi
    • Kampus
    • Tarjih
    • Taman Pustaka
    • Jelajah Bumi Para Rasul
    • Majelis Pustaka & Informasi
    • Taman Pustaka
  • Kolom
    • Khutbah
    • Opini
  • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Halal Center
  • Muktamar
    • Muktamar 49
    • Road To Muktamar 49
  • Pendidikan
    • umsu
    • Sekolah
  • Redaksi
Infomu
  • Beranda
  • Kabar
    • Persyarikatan
    • Peristiwa
    • Ekonomi
    • Info LazisMu
    • InfoMU tv
  • Literasi
    • Kampus
    • Tarjih
    • Taman Pustaka
    • Jelajah Bumi Para Rasul
    • Majelis Pustaka & Informasi
    • Taman Pustaka
  • Kolom
    • Khutbah
    • Opini
  • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Halal Center
  • Muktamar
    • Muktamar 49
    • Road To Muktamar 49
  • Pendidikan
    • umsu
    • Sekolah
  • Redaksi
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Kabar
    • Persyarikatan
    • Peristiwa
    • Ekonomi
    • Info LazisMu
    • InfoMU tv
  • Literasi
    • Kampus
    • Tarjih
    • Taman Pustaka
    • Jelajah Bumi Para Rasul
    • Majelis Pustaka & Informasi
    • Taman Pustaka
  • Kolom
    • Khutbah
    • Opini
  • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Halal Center
  • Muktamar
    • Muktamar 49
    • Road To Muktamar 49
  • Pendidikan
    • umsu
    • Sekolah
  • Redaksi
No Result
View All Result
Infomu
No Result
View All Result
Jufri

Jufri

Muhammadiyah : Memilih Pemimpin Tanpa Gaduh, Menjaga Kemandirian Tanpa Tawar

Syaiful Hadi by Syaiful Hadi
20 November 2026
in Kolom
0

MUHAMMADIYAH: MEMILIH PEMIMPIN TANPA GADUH, MENJAGA KEMANDIRIAN TANPA TAWAR

Oleh: Jufri

Suksesnya Tanwir Muhammadiyah di Palu patut menjadi kebanggaan sekaligus pelajaran berharga bagi seluruh warga Persyarikatan. Bukan semata-mata karena agenda organisasi berjalan dengan baik, tetapi juga karena Muhammadiyah kembali memperlihatkan kemampuannya merawat tradisi bermusyawarah, mengelola perbedaan, dan mengambil keputusan organisasi tanpa harus terjebak dalam kegaduhan.

Dalam kehidupan organisasi, memilih pemimpin memang bukan perkara sederhana. Selalu ada perbedaan pandangan, aspirasi, pertimbangan, bahkan dinamika kepentingan. Namun, Muhammadiyah memiliki tradisi yang semestinya terus dirawat: perbedaan tidak harus melahirkan permusuhan, kompetisi tidak harus menciptakan perpecahan, dan pergantian kepemimpinan tidak perlu menjadi panggung pertarungan yang menguras energi organisasi.

Meski Tanwir dan Muktamar merupakan dua permusyawaratan yang berbeda, baik dari segi kedudukan maupun kewenangannya, keberhasilan Tanwir di Palu tetap menjadi bekal awal yang sangat berharga menuju Muktamar ke-49 di Medan pada November 2027.

Tanwir memberikan pelajaran tentang bagaimana mengelola perbedaan, membangun kesepahaman, menjaga suasana persaudaraan, dan mengambil keputusan secara dewasa. Pengalaman tersebut tentu tidak otomatis menjamin suksesnya Muktamar, tetapi menjadi modal sosial dan organisatoris yang penting untuk dipelihara.

Kita berharap suasana kesejukan, kedewasaan, dan kematangan bermusyawarah yang tercermin di Palu dapat berlanjut di Medan. Muktamar bukan sekadar memilih siapa yang akan menjadi Ketua Umum dan siapa yang akan duduk dalam kepemimpinan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Lebih dari itu, Muktamar adalah momentum merumuskan arah perjalanan Persyarikatan menghadapi tantangan zaman.

Ada dua tema yang menarik untuk direnungkan sebagai kesinambungan agenda kebangsaan dan keumatan. Milad Muhammadiyah ke-114 mengangkat tema “Bersama Satukan Bangsa”, sementara Muktamar ke-49 mengusung tema “Cerdas Bangsa, Semesta Bercahaya”.

Kedua tema ini memiliki pesan yang saling menguatkan. Menyatukan bangsa membutuhkan kecerdasan, keluasan wawasan, kedewasaan berpikir, dan kemampuan menghadirkan pencerahan. Muhammadiyah tidak cukup hanya menjadi organisasi yang besar secara jumlah anggota dan luas secara jaringan amal usaha, tetapi harus semakin kuat dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan peradaban semesta.

Jangan Terjebak pada Suksesi Kepemimpinan

Muktamar bukan semata-mata forum pergantian kepemimpinan. Terlalu sempit jika energi warga Muhammadiyah hanya dihabiskan untuk membicarakan siapa yang pantas menjadi Ketua Umum, siapa yang berpeluang masuk dalam jajaran Pimpinan Pusat, atau siapa yang mendapatkan dukungan dari kelompok tertentu.

Suksesi memang bagian penting dari demokrasi organisasi. Namun, jangan sampai persoalan suksesi justru menutupi substansi yang jauh lebih penting, yakni program dan arah gerakan Muhammadiyah lima tahun ke depan.

Muhammadiyah perlu berbicara lebih serius tentang penguatan pendidikan, kesehatan, ekonomi umat, pengembangan kader, kemandirian amal usaha, transformasi digital, penguasaan teknologi dan kecerdasan buatan, serta kepedulian terhadap persoalan lingkungan dan kemanusiaan.

Tantangan Indonesia ke depan semakin kompleks. Bonus demografi, transformasi digital, krisis lingkungan, ketimpangan ekonomi, hingga persoalan moral dan kebangsaan membutuhkan respons yang cerdas dan berkemajuan.

Karena itu, Muktamar di Medan harus menjadi ruang konsolidasi gagasan dan kekuatan Persyarikatan. Kita membutuhkan kepemimpinan yang bukan hanya kuat secara organisatoris, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual, integritas moral, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan membaca masa depan.

Jangan sampai pembicaraan tentang siapa yang akan memimpin justru lebih ramai daripada pembicaraan tentang apa yang akan dikerjakan. Muhammadiyah membutuhkan pemimpin yang mampu menggerakkan program, memperkuat kaderisasi, membangun kemandirian, dan memastikan seluruh amal usaha semakin berkualitas.

Banyak Kader di Pemerintahan, Muhammadiyah Tetap Harus Kritis

Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini, cukup banyak kader Muhammadiyah yang mendapatkan amanah dan kepercayaan untuk menduduki berbagai posisi di pemerintahan. Tentu hal ini patut diapresiasi sebagai bagian dari kontribusi kader Persyarikatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, ada satu hal yang harus tetap menjadi pegangan: kehadiran kader Muhammadiyah di pemerintahan tidak boleh dimaknai sebagai melemahnya independensi Persyarikatan.

Kader Muhammadiyah yang berada di pemerintahan memiliki tanggung jawab menjalankan amanah sesuai jabatan dan kapasitasnya. Sementara Muhammadiyah sebagai organisasi harus tetap berdiri pada posisi yang independen, memiliki kebebasan bersikap, serta menjalankan fungsi dakwah dan amar makruf nahi mungkar.

Muhammadiyah bukan partai politik, bukan milik salah satu partai politik, dan tidak boleh menjadi instrumen kepentingan politik praktis siapa pun. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang memiliki sejarah panjang, ideologi, cita-cita, serta kemandirian dalam menentukan sikap dan arah perjuangannya.

Karena itu, hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah harus dibangun atas prinsip kemitraan yang kritis dan konstruktif. Mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan rakyat, tetapi tidak boleh ragu memberikan kritik ketika kebijakan tersebut tidak sesuai dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan bangsa.

Inilah jati diri Muhammadiyah yang harus terus dipertahankan. Jangan sampai kedekatan sebagian kader dengan lingkaran kekuasaan membuat Persyarikatan kehilangan keberanian untuk bersuara.

Justru ketika banyak kader berada di dalam pemerintahan, Muhammadiyah harus semakin mampu menunjukkan perbedaan peran antara kader sebagai individu yang mengemban amanah jabatan dan Persyarikatan sebagai gerakan Islam yang independen.

Muhammadiyah boleh berada dekat dengan kekuasaan, tetapi tidak boleh kehilangan jarak kritis terhadap kekuasaan. Muhammadiyah boleh bekerja sama dengan pemerintah, tetapi tidak boleh kehilangan kemandiriannya.

Sebab, kekuatan Muhammadiyah bukan terletak pada seberapa dekat hubungannya dengan penguasa, melainkan pada integritas, kemandirian, dan keberaniannya memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa.

Muhammadiyah Tidak Boleh Didikte oleh Siapa Pun

Ada satu hal yang tidak kalah penting dalam menyongsong Muktamar ke-49 di Medan, yakni menjaga kemandirian Persyarikatan. Muhammadiyah tidak boleh didikte oleh siapa pun, termasuk oleh penguasa.

Hubungan baik dengan pemerintah tentu penting. Muhammadiyah memiliki tanggung jawab kebangsaan untuk ikut membangun negeri, memberikan masukan, mengawal kebijakan publik, bahkan bekerja sama dalam berbagai program pembangunan. Namun, kerja sama tidak boleh menghilangkan daya kritis dan independensi organisasi.

Muhammadiyah memiliki sejarah panjang sebagai gerakan Islam yang mandiri. Kemandirian itulah yang membuat Muhammadiyah mampu bertahan lebih dari satu abad, melewati berbagai rezim pemerintahan, perubahan politik, dan pergantian kekuasaan.

Karena itu, siapa pun yang terpilih menjadi pemimpin Muhammadiyah ke depan harus memiliki integritas, keberanian, dan independensi. Jangan sampai kepemimpinan Persyarikatan tersandera oleh kepentingan politik praktis atau tekanan kekuasaan.

Muhammadiyah bukan organisasi yang harus mencari perlindungan kepada penguasa. Sebaliknya, Muhammadiyah harus mampu berdiri sejajar, menjadi mitra kritis pemerintah, sekaligus tetap berani menyampaikan kebenaran meskipun tidak selalu menyenangkan kekuasaan.

Pemimpin Muhammadiyah harus mendengarkan aspirasi warga Persyarikatan, bukan instruksi kekuasaan.

Kita boleh bersahabat dengan penguasa, tetapi tidak boleh menjadi subordinat kekuasaan. Muhammadiyah harus tetap menjadi kekuatan moral dan intelektual bangsa, bukan perpanjangan tangan kekuasaan siapa pun.

Dari Palu Menuju Medan

Medan sebagai tuan rumah Muktamar ke-49 tentu memiliki tanggung jawab besar. Sumatera Utara bukan hanya menjadi tempat berlangsungnya perhelatan organisasi, tetapi juga berkesempatan menunjukkan wajah Muhammadiyah yang inklusif, berkemajuan, dan mampu menjadi perekat kebangsaan.

Pengalaman Tanwir Palu hendaknya menjadi inspirasi. Sukses sebuah permusyawaratan tidak hanya diukur dari terpilihnya pemimpin, tetapi juga dari terjaganya persaudaraan, soliditas organisasi, dan lahirnya keputusan yang membawa kemajuan.

Kita berharap para peserta Muktamar, pimpinan wilayah, daerah, dan seluruh elemen Persyarikatan dapat menempatkan kepentingan Muhammadiyah di atas kepentingan kelompok maupun figur tertentu.

Memilih pemimpin tanpa gaduh bukan berarti meniadakan perbedaan. Justru kedewasaan organisasi diuji ketika perbedaan hadir. Apakah perbedaan itu dikelola menjadi kekuatan atau dibiarkan berkembang menjadi persaingan yang melemahkan?

Dari Palu kita belajar tentang kedewasaan bermusyawarah. Di Medan kita berharap lahir kepemimpinan yang mencerahkan.

Bersama Satukan Bangsa menjadi semangat untuk merawat persatuan, sedangkan Cerdas Bangsa, Semesta Bercahaya menjadi cita-cita untuk menghadirkan masa depan yang lebih baik.

Muhammadiyah harus terus menjadi teladan bahwa demokrasi organisasi tidak harus gaduh, perbedaan tidak harus memecah belah, dan pergantian kepemimpinan tidak boleh mengalahkan cita-cita besar Persyarikatan.

Sebab, yang jauh lebih penting daripada siapa yang terpilih adalah ke mana Muhammadiyah akan melangkah, program apa yang akan diperjuangkan, seberapa kuat kemandiriannya dipertahankan, dan seberapa besar manfaat yang dapat diberikan bagi umat, bangsa, dan semesta.

Muktamar bukan hanya tentang siapa yang memimpin Muhammadiyah lima tahun ke depan, tetapi tentang bagaimana Muhammadiyah menyiapkan masa depan umat, bangsa, dan peradaban.

Palu telah memberikan pelajaran, Medan harus melanjutkan ikhtiar. Memilih pemimpin tanpa gaduh, merumuskan program dengan cerdas, serta menjaga Muhammadiyah tetap mandiri dan berkemajuan.

Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni

Bagikan ini:

  • Bagikan pada Facebook(Membuka di jendela yang baru) Facebook
  • Bagikan ke WhatsApp(Membuka di jendela yang baru) WhatsApp
  • Bagikan ke Telegram(Membuka di jendela yang baru) Telegram
  • Kirim email tautan ke teman(Membuka di jendela yang baru) Surat elektronik
  • Bagikan ke Linkedln(Membuka di jendela yang baru) LinkedIn
  • Cetak(Membuka di jendela yang baru) Cetak
Tags: jufrikolommemilih pemimpinmuhammadiyah
Previous Post

Sahabatku Hasyimsyah Nasution (6): Siapa yang Berhak Menentukan Makna Agama di Ruang Publik?

Next Post

Ancaman Hidrometeorologi di Aceh dan Sumut: BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat, Banjir Meluas di Sejumlah Wilayah

Next Post
Ancaman Hidrometeorologi di Aceh dan Sumut: BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat, Banjir Meluas di Sejumlah Wilayah

Ancaman Hidrometeorologi di Aceh dan Sumut: BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat, Banjir Meluas di Sejumlah Wilayah

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Beranda
  • Kabar
  • Literasi
  • Kolom
  • Kesehatan
  • Muktamar
  • Pendidikan
  • Redaksi
Call us: +1 234 JEG THEME

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Kabar
    • Persyarikatan
    • Peristiwa
    • Ekonomi
    • Info LazisMu
    • InfoMU tv
  • Literasi
    • Kampus
    • Tarjih
    • Taman Pustaka
    • Jelajah Bumi Para Rasul
    • Majelis Pustaka & Informasi
    • Taman Pustaka
  • Kolom
    • Khutbah
    • Opini
  • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Halal Center
  • Muktamar
    • Muktamar 49
    • Road To Muktamar 49
  • Pendidikan
    • umsu
    • Sekolah
  • Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.