Sahabatku Hasyimsyah Nasution (1) : Kita Maju, tetapi Apakah Kita Beradab?
Oleh : Shohibul Anshor Siregar
Kemajuan sebuah masyarakat tidak cukup diukur dari apa yang berhasil dibangun, tetapi juga dari bagaimana manusia diperlakukan di dalamnya.
Kita hidup dalam zaman yang gemar merayakan kemajuan. Jalan dibangun, teknologi berkembang, informasi bergerak dalam hitungan detik, dan pendidikan semakin sering disebut sebagai kunci masa depan. Berbagai ukuran ekonomi dan pembangunan dipakai untuk menilai apakah sebuah negara bergerak maju. Semua itu penting. Masyarakat tentu membutuhkan infrastruktur, pengetahuan, pelayanan publik, dan kemampuan ekonomi untuk memperbaiki kehidupan.
Namun, ada pertanyaan yang tidak selesai dijawab oleh angka pertumbuhan atau megahnya bangunan: apakah kemajuan itu membuat kehidupan bersama menjadi lebih beradab?
Pertanyaan ini bukan ajakan untuk meremehkan pembangunan. Sebaliknya, pertanyaan tersebut mengingatkan kita agar tidak menyamakan kemampuan menghasilkan sesuatu dengan kemampuan membangun masyarakat yang layak dihuni. Sebuah masyarakat dapat menjadi semakin canggih dalam mengelola teknologi, tetapi belum tentu semakin bijaksana dalam menggunakan kekuasaan. Ia dapat menghasilkan kekayaan, tetapi tetap membiarkan sebagian warganya menghadapi ketidakadilan. Ia dapat berbicara tentang moralitas dengan penuh keyakinan, tetapi gagal menerjemahkan keyakinan itu menjadi perlakuan yang adil terhadap sesama.
Kemajuan dan peradaban berkaitan, tetapi keduanya bukan hal yang identik.
Peradaban bukan sekadar kemegahan
Kita sering mengenali kemajuan melalui sesuatu yang mudah dilihat: gedung tinggi, jalan lebar, perangkat digital, pusat perdagangan, atau angka pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, mutu peradaban lebih sulit dinilai karena ia menuntut kita memeriksa hubungan antarmanusia. Bagaimana sebuah lembaga memperlakukan orang yang tidak memiliki kekuasaan? Apakah hukum berlaku secara adil? Apakah pengetahuan digunakan untuk memperluas pemahaman atau sekadar membenarkan kepentingan? Apakah perbedaan pendapat diperlakukan sebagai bagian dari kehidupan bersama atau dianggap sebagai ancaman?
Pertanyaan-pertanyaan itu membawa kita dari penampilan masyarakat menuju susunan hubungan sosialnya.
Sebuah kota dapat memiliki fasilitas modern, tetapi warganya tetap kesulitan memperoleh layanan dasar. Sebuah organisasi dapat memajang nilai-nilai luhur, tetapi praktik internalnya tidak memberi ruang bagi kritik. Seseorang dapat menguasai banyak pengetahuan, tetapi menggunakan pengetahuan itu untuk memanipulasi orang lain. Contoh-contoh ini tidak membuktikan bahwa pembangunan atau pengetahuan tidak berguna. Contoh tersebut menunjukkan bahwa kemampuan teknis dan kecakapan moral perlu dinilai secara berbeda.
Peradaban tidak hanya berkenaan dengan apa yang dimiliki masyarakat, tetapi juga dengan prinsip yang mengatur penggunaan milik, pengetahuan, dan kekuasaan itu.
Di sinilah pertanyaan tentang adab menjadi penting. Adab tidak cukup dipahami sebagai kesopanan dalam berbicara, tata krama dalam pergaulan, atau kepatuhan terhadap kebiasaan. Dalam pengertian yang lebih luas, adab menyangkut cara manusia menempatkan dirinya dalam hubungan dengan orang lain, tanggung jawabnya terhadap tindakan sendiri, dan kesediaannya mengakui bahwa kepentingannya bukan satu-satunya kepentingan yang patut diperhitungkan.
Masyarakat beradab bukan masyarakat tanpa konflik. Masyarakat beradab adalah masyarakat yang mempunyai cara yang adil untuk menghadapi konflik, membatasi kesewenang-wenangan, mengoreksi kesalahan, dan melindungi martabat manusia.
Membaca pemikiran Hasyimsyah Nasution
Persoalan ini memberi pintu masuk untuk membaca pemikiran Hasyimsyah Nasution tentang filsafat Islam dan kehidupan sosial. Dalam tulisan berjudul “Syariat Islam Menjadi Dasar Membangun Masyarakat Beradab”, yang diterbitkan dalam Buletin Taqwa Universitas Medan Area pada 2019, Nasution menghubungkan gagasan masyarakat beradab dengan pengetahuan, keyakinan atau agama, kebenaran, keadilan, serta sikap membantu sesama.
Tulisan tersebut memberi dasar untuk mengajukan satu persoalan penting: bagaimana nilai yang diyakini benar dapat memperoleh arti sosial dalam kehidupan bersama?
Pertanyaan ini lebih penting daripada sekadar memperdebatkan apakah masyarakat telah cukup sering mengucapkan kata-kata tentang moralitas. Nilai baru memperlihatkan daya sosialnya ketika ia memengaruhi cara orang mengambil keputusan, menjalankan kewenangan, memperlakukan mereka yang berbeda, dan mempertanggungjawabkan akibat tindakannya.
Membaca Nasution melalui persoalan ini bukan berarti menyimpulkan bahwa seluruh pemikirannya telah membentuk sebuah teori lengkap tentang masyarakat beradab. Kesimpulan semacam itu membutuhkan pemeriksaan lebih luas atas karya-karyanya. Namun, hubungan yang ia ajukan antara pengetahuan, keyakinan, kebenaran, keadilan, dan kepedulian sosial cukup memberi titik tolak bagi refleksi publik: kehidupan yang baik menuntut hubungan antara apa yang dipercayai manusia dan bagaimana ia bertindak terhadap orang lain.
Hubungan tersebut tidak otomatis terwujud. Orang dapat mengetahui prinsip keadilan, tetapi tetap bertindak tidak adil ketika kepentingannya terancam. Lembaga dapat mengajarkan integritas, tetapi tidak menyediakan mekanisme untuk mengawasi penyalahgunaan wewenang. Masyarakat dapat memiliki cita-cita moral, tetapi membiarkan kebiasaan yang merugikan kelompok tertentu berlangsung tanpa koreksi.
Karena itu, persoalannya bukan hanya apakah masyarakat mempunyai nilai yang baik, melainkan juga apakah hubungan sosial dan lembaga-lembaganya memungkinkan nilai tersebut dijalankan.
Dari niat baik menuju tanggung jawab bersama
Kita perlu berhati-hati terhadap anggapan bahwa persoalan sosial dapat diselesaikan hanya dengan memperbanyak nasihat moral. Nasihat memiliki tempatnya. Pendidikan karakter, ajaran agama, dan keteladanan dapat membantu manusia menilai tindakannya. Akan tetapi, persoalan publik tidak selalu timbul karena individu tidak mengetahui perbedaan antara baik dan buruk.
Ketidakadilan juga dapat bertahan karena aturan yang bermasalah, kekuasaan yang tidak diawasi, akses terhadap sumber daya yang timpang, atau lembaga yang tidak memberi kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk menyampaikan keberatan. Dalam keadaan seperti itu, seruan agar setiap orang menjadi baik tidak cukup. Masyarakat juga perlu membangun aturan, prosedur, dan mekanisme pertanggungjawaban yang membatasi peluang bagi kesewenang-wenangan.
Bayangkan sebuah lembaga yang menyerukan kejujuran, tetapi menutup informasi yang seharusnya dapat diperiksa publik. Mengharapkan kejujuran dari setiap orang tentu penting, tetapi transparansi dan pengawasan tetap diperlukan. Begitu pula ketika suatu kebijakan diklaim membawa manfaat bersama. Klaim tersebut tidak seharusnya diterima hanya karena disampaikan dengan niat baik. Dampaknya perlu diperiksa: siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung beban, dan apakah mereka yang terdampak memiliki kesempatan untuk didengar.
Dengan demikian, peradaban membutuhkan dua hal yang saling melengkapi. Pertama, manusia yang memiliki kesadaran moral dan bersedia bertanggung jawab atas tindakannya. Kedua, tata kehidupan bersama yang memungkinkan tanggung jawab itu diuji, ditegakkan, dan diperbaiki ketika dilanggar.
Tanpa kesadaran moral, aturan dapat berubah menjadi kepatuhan kosong. Tanpa aturan yang adil, niat baik mudah bergantung pada kemurahan hati orang yang kebetulan memegang kekuasaan. Keduanya perlu dipertemukan dalam kehidupan sosial.
Ukuran kemajuan yang patut kita pertanyakan
Lantas, bagaimana kita menilai kemajuan? Kita tentu tetap membutuhkan indikator ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, ukuran tersebut perlu dilengkapi dengan pertanyaan tentang kualitas hubungan sosial dan pertanggungjawaban kekuasaan.
Apakah warga dapat memperoleh haknya tanpa harus bergantung pada kedekatan pribadi? Apakah kritik dapat disampaikan tanpa intimidasi? Apakah pengetahuan publik diperlakukan sebagai dasar pengambilan keputusan atau diseleksi demi kepentingan tertentu? Apakah hukum dan kebijakan dapat diperiksa melalui bukti serta diperdebatkan secara terbuka? Apakah kelompok yang paling sedikit memiliki sumber daya tetap mendapat perlindungan?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan pengganti statistik pembangunan. Fungsinya adalah mengingatkan bahwa angka tidak selalu menceritakan seluruh pengalaman manusia. Data dapat menunjukkan peningkatan rata-rata, tetapi kita tetap perlu mengetahui bagaimana manfaat dan beban tersebar di antara kelompok masyarakat. Pertumbuhan dapat tercatat, tetapi pertanyaan tentang keadilan dalam prosesnya tidak otomatis terjawab.
Menyebut suatu masyarakat beradab, dengan demikian, bukanlah penghargaan yang diberikan karena masyarakat itu telah mencapai tingkat pembangunan tertentu. Sebutan tersebut seharusnya menjadi klaim yang terus diuji melalui pengalaman warganya, mutu lembaganya, dan kesediaannya mengoreksi ketidakadilan.
Kita tidak perlu menunggu sampai seluruh persoalan selesai untuk berbicara tentang peradaban. Justru ukuran peradaban tampak dalam cara masyarakat menangani persoalan yang belum selesai: apakah kritik dipakai untuk memperbaiki keadaan, apakah pihak yang dirugikan memperoleh perlindungan, dan apakah pemegang kekuasaan bersedia menjelaskan serta mempertanggungjawabkan keputusannya.
Pertanyaan yang belum selesai
Gagasan tentang masyarakat beradab membawa kita kembali kepada hubungan antara pengetahuan, agama, moralitas, dan kehidupan sosial. Pengetahuan memungkinkan manusia memahami akibat tindakannya. Keyakinan dapat memberi orientasi moral. Keadilan menuntut agar kepentingan manusia dipertimbangkan secara layak. Namun, semua unsur itu memerlukan penerjemahan ke dalam tindakan dan lembaga yang dapat dinilai secara terbuka.
Di sinilah pemikiran filsafat memiliki fungsi yang melampaui perdebatan abstrak. Filsafat membantu kita memeriksa alasan di balik keyakinan, menguji konsistensi antara prinsip dan tindakan, serta mempertanyakan keadaan yang terlalu sering diterima sebagai sesuatu yang wajar. Ia tidak otomatis menyediakan jawaban bagi setiap persoalan, tetapi dapat menolong kita merumuskan pertanyaan yang lebih tepat dan menolak jawaban yang tidak cukup didukung alasan.
Maka, pertanyaan “apakah kita maju?” perlu disertai pertanyaan yang lebih menuntut: “kemajuan itu membawa kita ke arah kehidupan bersama yang seperti apa?”
Sebuah masyarakat belum dapat disebut semakin beradab hanya karena ia memiliki teknologi lebih canggih, kekayaan lebih besar, atau bahasa moral yang lebih meyakinkan. Ia perlu menunjukkan bahwa pengetahuan digunakan secara bertanggung jawab, kekuasaan dapat dikoreksi, keadilan tidak bergantung semata-mata pada kemurahan hati, dan martabat manusia tidak dikorbankan demi kemegahan pembangunan.
Pertanyaan itu akan menjadi pintu masuk bagi pembahasan berikutnya: jika pengetahuan adalah salah satu syarat kehidupan yang beradab, mengapa pengetahuan tidak selalu membuat manusia bertindak lebih baik? Dan apa yang terjadi ketika ilmu kehilangan kompas moralnya?