Jakarta, InfoMu.co – Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan sambutan selamat datang kepada peserta Munas X MUI.
“Alhamdulillah pada malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Kita diberikan nikmat kesehatan.
Dalam kondisi pandemi, hikmat kesehatan adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Suatu yang hari-hari ini adalah hal yang sangat penting. Izinkan kami atas nama Pemprov, menyampaikan selamat datang dant terima kasih. Terima kasih tetap memilih jakarta sebagai tuan rumah,” kata dia di arena Munas X MUI, di Jakarta, Rabu (25/11) malam.
Anies mengapresiasi panitia Munas yang telah menegakkan protokol dengan baik. Biasanya lokasi acara hanya dibolehkan 50 persen, tetapi sekarang pada Munas kali ini hanya digunakan 20 persen kapasitas. “Ini menunjukkan kehati-hatian dan keseriusan,” ujar dia.
Anies juga mengingatkan peran penting semua pihak di masa pandemi. Dari aspek pemerintah, melakukan testing, tracing, isolasi, dan treatment, tapi di sisi masyarakat melakukan 3M. Yang paling menantang adalah jaga jarak. Karena itulah acara yang sifatnya duduk memenuhi protokol 3M.
“Panitia yang ikut mengalami kedisiplinan ini, ikut menggaungkan protokol kesehatan bisa dijalankan, bisa dilaksanakan dengan baik dan MUI bisa menjadi contoh untuk itu,” kata dia.
Dia berharap berharap Munas X MUI berjalan lancar, menjadi musyawarah yang mensolidkan MUI. “Besar harapan kami dalam Munas 10 MUI menelurkan tuntunan/fatwa/pegangan, dan insya Allah Jakarta bisa menjadi rujukan dalam itu. Selamat Munas semoga bisa berjaan lancar dan menjadi rujukan,” kata Anies memungkasi sambutanya.
Munas X MUI berlangsung di Hotel Sultan Jakarta, 25-27 November 2020. Munas digelar secara luring dan daring. Peserta luring adalah pengurus MUI Pusat dan perwakilan daerah, sementara peserta daring adalah para pengurus daerah. Munas X MUI mengangkat tema “Meluruskan Arah Bangsa dengan Wasathiyatul Islam, Pancasila, dan UUD NRI 1945, secara Murni, dan Konsekuen.” Munas X MUI akan membahas sejumlah agenda penting antara lain fatwa, rekomendasi, dan pergantian kepengurusan dan puncak pimpinan. (*)
