KTAM, AUM, dan Krisis Ideologi: Antara Administrasi, Loyalitas, dan Kaderisasi Muhammadiyah
( Tulisan ke-38 dari Beberapa Tulisan Terkait Kaderisasi)
Oleh: Amrizal – Wakil Ketua MPKSDI PWM Sumatera Utara / Dosen Unimed
Di banyak ruang diskusi Muhammadiyah, satu tema terus berulang: kartu tanda anggota (KTAM). Ia tampak sederhana—selembar kartu administratif—namun menyimpan persoalan yang jauh lebih kompleks. Dari pengalaman operator KTAM, pimpinan majelis, hingga pengelola Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), tampak satu ironi besar: semakin banyak KTAM diterbitkan, tetapi semakin kabur makna keanggotaan itu sendiri.
Dialog panjang di sebuah grup WhatsApp Muhammadiyah Medan memperlihatkan realitas yang tidak bisa lagi kita tutupi dengan retorika normatif. Ia adalah potret jujur tentang bagaimana ideologi, kaderisasi, profesionalisme, dan pragmatisme saling berkelindan—sering kali tanpa arah yang jelas.
KTAM yang Didominasi Karyawan AUM
Fakta pertama yang mencuat adalah dominasi pemohon KTAM dari kalangan karyawan AUM. Fenomena ini tidak sepenuhnya salah, tetapi menjadi problematik ketika KTAM diajukan secara massal, formalistik, bahkan “dipaksakan”. Stempel pimpinan AUM menggantikan peran PCM, seolah keanggotaan Muhammadiyah cukup disahkan oleh jabatan struktural atau kontrak kerja.
Padahal, secara ideologis, Muhammadiyah bukanlah organisasi perusahaan. Ia adalah gerakan dakwah dan tajdid yang berakar di jamaah. Stempel PCM bukan sekadar formalitas, melainkan simbol tanggung jawab ideologis: bahwa seseorang dikenal, dibina, dan hidup bersama Muhammadiyah di akar rumput.
Ketika aturan ini dinegosiasikan—bahkan dengan iming-iming “fee”—maka yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan bukan prosedur, tetapi marwah persyarikatan.
KTAM sebagai Tiket Melamar Kerja
Lebih miris lagi, KTAM sering dipersepsikan sebagai tiket administratif untuk melamar kerja di AUM. Banyak pemohon yang bahkan belum memahami apa itu Muhammadiyah, tetapi “terpaksa” membuat KTAM karena menjadi syarat rekrutmen.
Ironinya, tidak sedikit dari mereka berasal dari ormas lain, namun tetap mendapatkan stempel PCM. Di titik ini, kita harus jujur bertanya: apakah kita sedang membangun kader, atau sekadar memperluas database?
KTAM yang lahir tanpa kesadaran ideologis hanya akan melahirkan keanggotaan semu—hadir di data, absen dalam perjuangan. Setelah dapat kartu hilang dari peredaran.
Mitos Fasilitas dan Salah Kaprah Keanggotaan
Sebagian pemohon KTAM bahkan berharap adanya “fasilitas”: bantuan, kemudahan, atau privilege tertentu. Ini menunjukkan adanya salah kaprah mendasar tentang makna bermuhammadiyah.
Muhammadiyah bukan negara kesejahteraan, bukan pula organisasi transaksional. KTAM bukan kartu sakti, melainkan tanda kesediaan untuk berkhidmat. Ketika motivasi keanggotaan didorong oleh harapan fasilitas, maka yang tumbuh bukan militansi, melainkan kekecewaan.
KTAM untuk Kepentingan Politik dan Jabatan
Fenomena politisi atau calon direktur AUM yang mendadak membuat KTAM memperlihatkan wajah paling telanjang dari pragmatisme. Dalam konteks elektoral atau jabatan strategis, ideologi sering kali dipinggirkan demi kepentingan jangka pendek.
Kisah calon direktur RS PKU yang akhirnya dipecat menjadi pelajaran mahal: jabatan tanpa ideologi adalah bom waktu. Muhammadiyah tidak kekurangan orang pintar, tetapi akan selalu bermasalah jika kepemimpinan diisi oleh mereka yang tidak memiliki ikatan nilai dengan persyarikatan.
Ironi: Aktivis Struktural Justru Tak Punya KTAM
Di sisi lain, banyak aktivis tulen Muhammadiyah—pengurus ranting, cabang, hingga ortom—justru tidak memiliki KTAM. Mereka hadir, bekerja, dan berkhidmat tanpa pamrih, meski absen secara administratif.
Ini ironi sekaligus kritik. Administrasi memang penting, tetapi pengabdian nyata tidak boleh kalah nilainya dari selembar kartu. Namun demikian, Muhammadiyah tetap membutuhkan data kader yang rapi, bukan untuk eksklusivitas, melainkan untuk perencanaan gerakan jangka panjang.
Ledakan KTAM Jelang Musyawarah
KTAM sering berubah menjadi “benda sakti” menjelang musyawarah. Pengajuan massal demi hak suara memperlihatkan bahwa demokrasi internal Muhammadiyah masih rentan direduksi menjadi urusan angka dan kuorum.
Di sinilah tanggung jawab PRM dan PCM diuji. Setiap tanda tangan bukan sekadar legalitas, tetapi jaminan moral bahwa pemohon benar-benar layak disebut warga Muhammadiyah.
AUM dan Krisis Pemahaman Ideologi
Pengalaman Majelis Dikdasmen PDM Kota Medan memperkuat kegelisahan ini. Banyak calon kepala sekolah atau pegawai AUM memiliki NKTAM, tetapi gagap menjawab pertanyaan dasar tentang Muhammadiyah: siapa pimpinan, apa tujuan persyarikatan, bahkan di mana rantingnya.
Ini bukan sekadar soal ketidaktahuan, tetapi alarm keras tentang kegagalan kaderisasi ideologis di AUM. Ketika AUM dipenuhi orang-orang yang “bekerja di Muhammadiyah” tetapi tidak “bermuhammadiyah”, maka slogan hidup-hidupilah Muhammadiyah kehilangan maknanya.
Kader Sendiri Tersisih?
Diskusi ini juga membuka luka lama: kader Muhammadiyah yang profesional justru sering tersisih, sementara orang luar diterima dengan alasan “nanti bisa dimuhammadiyahkan”. Realitas di lapangan menunjukkan, proses “memuhammadiyahkan” itu sering mandek.
Pertanyaannya tajam: apa yang salah ketika kader Muhammadiyah bekerja di AUM? Profesionalisme dan ideologi seharusnya tidak dipertentangkan. Yang keliru adalah ketika profesionalisme dijadikan dalih untuk mengabaikan kader sendiri.
Baitul Arqam: Penting, Tapi Tidak Cukup
Baitul Arqam (BA) kerap dijadikan solusi. Ia diwajibkan, dibuat berjenjang, bahkan dijadikan syarat jabatan. Namun, diskusi ini mengingatkan kita: BA bukan jaminan militansi. Ada yang ikut BA karena terpaksa, bahkan tetap aktif di kegiatan yang bertentangan dengan identitas Muhammadiyah.
Artinya, BA tidak boleh berhenti sebagai acara. Ia harus menjadi proses pembinaan berkelanjutan, disertai mentoring, keteladanan pimpinan, dan budaya organisasi yang sehat.
Menuju Jalan Tengah: Solusi yang Jujur dan Berani
Dari seluruh realitas ini, beberapa pencerahan perlu ditegaskan:
Pertama, KTAM harus dikembalikan pada makna ideologisnya, bukan sekadar administrasi. Prosesnya boleh tegas, meski tidak kaku.
Kedua, AUM wajib menjadi ruang kaderisasi, bukan sekadar tempat mencari nafkah. Profesionalisme dan ideologi harus berjalan seiring.
Ketiga, kader Muhammadiyah harus dihargai, tanpa menurunkan standar kualitas. Kaderisasi tanpa keberpihakan akan selalu mandek.
Keempat, Baitul Arqam harus berkelanjutan, kontekstual, dan menyentuh kesadaran, bukan sekadar menggugurkan kewajiban.
Kelima, pimpinan harus memberi teladan ideologis. Tanpa itu, sekeras apa pun aturan, ia akan selalu bocor.
Pada akhirnya, persoalan KTAM bukan soal kartu, melainkan soal arah. Apakah Muhammadiyah ingin tetap menjadi gerakan dakwah yang berakar pada nilai, atau perlahan berubah menjadi institusi besar yang kehilangan ruh?
Jawaban atas pertanyaan itu ada pada keberanian kita untuk jujur melihat realitas, dan konsisten memperbaikinya.
Wallahu a‘lam bish shawab
