Muhammadiyah dan Republik yang Tak Pernah Ditinggal

Muhammadiyah adalah organisasi pergerakan Islam yang lahir jauh sebelum republik ini berdiri. Para pendiri dan tokohnya ikut membidani lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang kita kenal hari ini. Dari rahim sejarah itu pula Muhammadiyah merasa memiliki hak sekaligus kewajiban moral untuk terus membersamai republik—bukan sebagai penonton, apalagi penumpang, melainkan sebagai penopang nilai.

Sejak awal, Muhammadiyah tidak memosisikan diri sekadar sebagai organisasi keagamaan yang sibuk dengan urusan ritual. Ia hadir sebagai gerakan pencerahan yang menyadari bahwa iman dan kebangsaan bukan dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua energi yang harus disinergikan demi kemaslahatan bersama. Beragama tidak boleh mencabut tanggung jawab kebangsaan, sebagaimana bernegara tidak boleh kehilangan dimensi etik dan moral.

Tokoh-tokoh Muhammadiyah dari generasi ke generasi selalu menunjukkan perhatian serius terhadap keberlanjutan negara ini. Ada yang memilih berada di dalam pemerintahan dan terlibat langsung dalam pengelolaan kekuasaan. Ada pula yang berdiri di luar, mengambil peran sebagai pengingat dan pengkritik. Bagi Muhammadiyah, posisi tersebut bukan soal loyalitas politik, melainkan strategi pengabdian.

Sejarah mencatat Ir. Soekarno, Proklamator Republik Indonesia, sebagai salah satu tokoh yang dalam fase penting perjalanan intelektual dan keislamannya tidak terlepas dari pengaruh pemikiran Muhammadiyah. KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, menanamkan fondasi Islam berkemajuan, cara beragama yang rasional, terbuka, dan berpihak pada kemanusiaan serta kebangsaan.

Nama Ki Bagus Hadikusumo tercatat sebagai tokoh kunci dalam perumusan dasar negara, yang dengan keteguhan dan kelapangan pandangannya menjaga keseimbangan antara nilai Islam dan konsensus kebangsaan. Kasman Singodimedjo, pejuang dan negarawan Muhammadiyah, memperlihatkan bagaimana keberanian politik dapat berjalan seiring dengan integritas moral. Ir. Juanda, arsitek Deklarasi Juanda, mengukuhkan kedaulatan maritim Indonesia melalui kecermatan teknokratik yang berakar pada etos pengabdian.

Dalam ranah intelektual dan kebudayaan, bangsa ini mengenal Buya Hamka, ulama, sastrawan, dan pemikir besar Muhammadiyah, yang menunjukkan bahwa Islam, budaya, dan kebangsaan dapat berdialog tanpa saling menegasikan. Lafran Pane, pendiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), juga lahir dari tradisi intelektual dan spirit perjuangan Muhammadiyah, menandai luasnya pengaruh gerakan ini dalam membentuk kader bangsa lintas generasi.

Di kalangan militer, sejarah republik mencatat Jenderal Soedirman, Panglima Besar TNI, sebagai salah satu kader terbaik Muhammadiyah. Ia bukan hanya simbol keberanian fisik, tetapi juga representasi keteguhan moral dan spiritual. Dibesarkan dalam tradisi Muhammadiyah yang menekankan disiplin, kesederhanaan, dan keikhlasan, Soedirman memandang perjuangan bersenjata bukan sebagai jalan menuju kekuasaan, melainkan amanah untuk menjaga martabat bangsa. Bahkan dalam kondisi sakit parah, ia tetap memimpin perang gerilya, teladan loyalitas kepada negara dan nilai yang tidak pernah ditawar.

Nama-nama tersebut hanyalah sebagian dari mozaik besar peran Muhammadiyah dalam perjalanan republik. Mereka hadir melalui jalan yang berbeda, dakwah, pendidikan, politik, kebudayaan, hingga medan juang, namun disatukan oleh satu kesadaran: bahwa berislam dan berindonesia bukanlah dua pilihan yang saling meniadakan.

Dalam konteks kebangsaan hari ini, sikap semacam itu justru semakin relevan. Demokrasi kita diuji oleh polarisasi politik, banjir informasi yang miskin kedalaman, serta kecenderungan menjadikan negara sebagai medan saling curiga. Kritik kerap berubah menjadi teriakan, sementara dukungan tak jarang menjelma pembenaran tanpa nalar. Ruang dialog menyempit, dan kebijaksanaan publik sering kalah oleh emosi kolektif.

Pada saat yang sama, negara dihadapkan pada persoalan nyata: bencana ekologis yang berulang, ketimpangan sosial yang belum tuntas, serta tekanan global yang menuntut stabilitas nasional. Situasi ini membutuhkan peran masyarakat sipil yang tidak hanya vokal, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan konstitusional.

Di titik inilah sikap Muhammadiyah menemukan relevansinya. Dengan memandang Indonesia sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, Muhammadiyah tidak larut dalam delegitimasi negara, tetapi juga tidak menutup mata terhadap kekeliruan kekuasaan. Kritik disampaikan sebagai ikhtiar perbaikan, bukan bahan bakar kegaduhan. Dukungan diberikan sebagai bentuk tanggung jawab, bukan loyalitas buta.

Sejarah tidak boleh berhenti sebagai kenangan, apalagi nostalgia. Ia harus menjadi amanah yang dilanjutkan. Para kader dan tokoh Muhammadiyah hari ini memikul tanggung jawab sejarah untuk meneruskan spirit pengabdian itu dengan cara-cara yang relevan, jujur, dan beradab.

Bagi Muhammadiyah, negara ini, dalam bentuknya seperti sekarang, adalah bentuk terbaik dari kesepakatan kebangsaan. Karena itu Indonesia dipahami sebagai Darul Ahdi wa Syahadah: negeri hasil perjanjian yang disepakati dan dipersaksikan bersama. Negara ini bukan untuk terus dipersoalkan legitimasinya, melainkan untuk diisi, dijaga, dan dimajukan dengan kerja nyata serta keteladanan.

Di situlah Muhammadiyah terus memberi teladan: setia pada konstitusi, kritis terhadap kekuasaan, dan konsisten memperjuangkan keadilan sosial. Mencintai Indonesia, bagi Muhammadiyah, bukan sekadar mengenang jasa masa lalu, tetapi bersaksi melalui tindakan bahwa republik ini layak dirawat, dijaga, dan diperjuangkan, hari ini dan ke depan.