Menolak Pembayaran Uang Tunai, Bertentangan dengan Ketentuan Hukum
Padian A. Siregar : QRIS Alternatif Pembayaran, Bukan Pengganti Uang Tunai
INFOMU.CO | Medan – Penolakan pembayaran menggunakan uang tunai terhadap seorang konsumen saat bertransaksi di salah satu gerai makanan dinilai sebagai bentuk pengabaian hak konsumen dan tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Uang tunai (rupiah) merupakan alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Oleh karena itu, pelaku usaha tidak dibenarkan menolak pembayaran tunai dalam transaksi jual beli, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan.
Demikian ditegaskan oleh Ketua Lembaga Advokasi & Perlindungan Konsumen (LAPK) Padian A. Siregar SH MH kepada jurnalis infomu.co, Selasa (23/12) terkait maraknya penolakan banyak gerai atas pembayaran uang tunai oleh konsumen.
Praktik sejumlah gerai yang menerapkan kebijakan hanya menerima pembayaran non-tunai melalui QRIS, meskipun digitalisasi pembayaran merupakan bagian dari perkembangan sistem keuangan nasional, kebijakan tersebut tidak boleh bersifat eksklusif dan meniadakan hak konsumen untuk membayar secara tunai.
Jelaskan Ketua LAPK itu, Bank Indonesia telah menetapkan QRIS sebagai standar nasional pembayaran digital. Namun perlu ditegaskan, berdasarkan kebijakan dan regulasi Bank Indonesia, QRIS merupakan alternatif pembayaran, bukan pengganti uang tunai. Prinsip ini sejalan dengan semangat inklusi keuangan yang diusung Bank Indonesia agar seluruh lapisan masyarakat tetap dapat mengakses layanan pembayaran.
Kebijakan “cashless only” dinilai berpotensi merugikan konsumen, khususnya kelompok lanjut usia, masyarakat yang belum memiliki akses perbankan, serta konsumen yang belum terbiasa menggunakan teknologi pembayaran digital. Praktik tersebut dapat menimbulkan diskriminasi pelayanan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Sebagai solusi, demikian Padian A. Siregar dosen pada Fakultas Hukum UMSU itu, pelaku usaha yang menerapkan pembayaran non-tunai tetap berkewajiban: Menerima pembayaran tunai sebagai alat pembayaran yang sah, Menyediakan pembayaran non-tunai sebagai pilihan tambahan, bukan satu-satunya metode, Memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai metode pembayaran kepada konsumen dan Tidak melakukan penolakan atau diskriminasi pelayanan berdasarkan metode pembayaran.
Transformasi digital harus menghadirkan kemudahan, bukan hambatan baru bagi konsumen. Hak konsumen untuk menggunakan uang tunai harus tetap dihormati. (Syafulh)
